News
Rapat 5 Jam Bahas Smelter, ESDM-DPR Masih Buntu
Jakarta, CNBC Indonesia- Parlemen dan Pemerintah belum menemui titik temu mengenai perkembangan pembangunan smelter oleh 15 perusahaan.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan direksi perusahaan pemegang izin ekspor yang berlangsung selama hampir 5 jam, Komisi VII mengungkapkan ketidakpuasan terhadap perkembangan pembangunan smelter.
Berawal dari data yang dipaparkan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, para anggota Komisi VII terus mempertanyakan perkembangan pembangunan smelter yang berlangsung lambat.
"Kami merekomendasikan kepada Pak Dirjen untuk mencabut izin ekspor perusahaan tambang yang lambat dan tidak memiliki itikad baik membangun smelter," kata Ketua Komisi VII Muhammad Nasir, Senin (1/10/2018).
Pembahasan kemudian beralih mengenai independensi lembaga verifikator yang bertugas mengawasi proses dan kemajuan pembangunan smelter dari tiap perusahaan. Komisi VII DPR menyatakan independensi verifikator, yakni adalah PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo Indonesia dan PT Rekayasa Industri, karena mereka dibayar oleh perusahaan yang mereka awasi.
"Bagaimana Anda menjamin kualitas laporan Anda kalau Anda dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang Anda periksa?" ujar Anggota Komisi VII asal Gerindra, Bambang Hariyadi.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menjabarkan independensi verifikator merupakan persoalan yang wajib dijawab oleh lembaga verifikasi.
"Saya hanya terima laporan. Kalau ditanya bagaimana independensinya, silakan tanya lembaga tersebut."
Dalam rapat dengar pendapat dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan direksi perusahaan pemegang izin ekspor yang berlangsung selama hampir 5 jam, Komisi VII mengungkapkan ketidakpuasan terhadap perkembangan pembangunan smelter.
Berawal dari data yang dipaparkan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, para anggota Komisi VII terus mempertanyakan perkembangan pembangunan smelter yang berlangsung lambat.
"Kami merekomendasikan kepada Pak Dirjen untuk mencabut izin ekspor perusahaan tambang yang lambat dan tidak memiliki itikad baik membangun smelter," kata Ketua Komisi VII Muhammad Nasir, Senin (1/10/2018).
Pembahasan kemudian beralih mengenai independensi lembaga verifikator yang bertugas mengawasi proses dan kemajuan pembangunan smelter dari tiap perusahaan. Komisi VII DPR menyatakan independensi verifikator, yakni adalah PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo Indonesia dan PT Rekayasa Industri, karena mereka dibayar oleh perusahaan yang mereka awasi.
"Bagaimana Anda menjamin kualitas laporan Anda kalau Anda dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang Anda periksa?" ujar Anggota Komisi VII asal Gerindra, Bambang Hariyadi.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menjabarkan independensi verifikator merupakan persoalan yang wajib dijawab oleh lembaga verifikasi.
"Saya hanya terima laporan. Kalau ditanya bagaimana independensinya, silakan tanya lembaga tersebut."
