News
Renegosiasi Freeport Mandek, Pemerintah akan Terus Perpanjang IUPK Sementara
Jakarta: PT Freeport Indonesia kembali mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjelang akhir 2017. Semula status IUPK sementara akan berakhir pada 10 Januari 2018 kemudian diperpanjang hingga 30 Juni 2018.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan pemerintah memperpanjang kembali IUPK sementara hingga tiga bulan ke depan lantaran proses renegosiasi masih berlangsung dan belum mencapai titik temu. Apabila perpanjangan satus IUPK tidak dilanjutkan, maka proses renegosiasi pun terhenti.
"Status IUPK itu harus diperpanjang untuk menyelesaikan itu semua (negosiasi dengan Freeport," katanya kepada Medcom.id saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 9 Januari 2018.
Bambang menuturkan, hingga kini pemerintah masih terbentur persoalan teknis dalam mencapai empat poin kesepakatan dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
"Sebetulnya banyak yang diurus, materinya juga banyak sehingga macam-macam, pengecekan due diligencenya. Sampai sekarang belum selesai masih negosiasi antara Menkeu, Menteri BUMN, Freeport, Rio Tinto dan lain-lain," tutur dia.
Menurutnya, tak salah bila pemerintah menemui kesulitan dan kendala selama proses renegosiasi. Ibarat proses jual beli, ada proses tawar menawar yang harus dilakukan pemerintah.
"Kalau sulit ya sulit namanya juga negosiasi juga jual beli ada proses bargaining dan offering," imbuhnya.
Dia menambahkan proses tawar menawar itu juga terganjal akuisisi hak partisipasi perusahaan tambang asal Australia Rio Tinto yang ada di PT Freeport Indonesia. Dengan mengkonversi saham Rio Tinto maka proses divestasi saham Freeport ke Indonesia bisa berjalan mulus.
Saat ini pemerintah dan Rio Tinto masih berunding mengenai harga hak partisipasi itu. Adapun keikutsertaan Rio Tinto di Freeport Indonesia ini berawal dari kesepakatan dengan Freeport Indonesia 1990-an.
Dalam kesepakatan itu Rio Tinto bersedia memberikan pendanaan di Tambang Grassberg, Tembagapura. Sebagai imbalannya, Rio Tinto mendapatkan 40 persen dari seluruh produksi Freeport hingga 2022. Namun, 40 persen itu bukan berbentuk saham.
"Termasuk pembelian saham Rio Tinto, banyak hal yang harus diurus," tambahnya.
Ia berharap, proses renegosiasi tersebut mencapai titik temu sebelum masa perpanjangan IUPK berakhir pada Juni mendatang. Bila tidak mencapai kesepakatan, kemungkinan pemerintah bisa memperpanjang kembali IUPK tersebut.
"Ya itu karena negosiasi belum selesai itu masalahnya. Kita harapkan selesai sebelum Juni 2018," tegasnya.
Tapi langkah pemerintah tersebut, kata anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih membuktikan bahwa realisasi negosiasi terus diulur dalam ketidakpastian khususnya tentang divestasi dan pembangunan smelter. Eni meyakini hingga kini Freeport tidak ikhlas untuk memberikan 51 persen sahamnya ke pemerintah.
"Saya meyakini Freeport enggak lega dan tak ingin 51 persen saham pindah ke kita begitu saja juga engga akan ikhlas bangun smelter kalu lihat seperti ini," imbuh Eni kepada Medcom.id.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan pemerintah memperpanjang kembali IUPK sementara hingga tiga bulan ke depan lantaran proses renegosiasi masih berlangsung dan belum mencapai titik temu. Apabila perpanjangan satus IUPK tidak dilanjutkan, maka proses renegosiasi pun terhenti.
"Status IUPK itu harus diperpanjang untuk menyelesaikan itu semua (negosiasi dengan Freeport," katanya kepada Medcom.id saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 9 Januari 2018.
Bambang menuturkan, hingga kini pemerintah masih terbentur persoalan teknis dalam mencapai empat poin kesepakatan dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
"Sebetulnya banyak yang diurus, materinya juga banyak sehingga macam-macam, pengecekan due diligencenya. Sampai sekarang belum selesai masih negosiasi antara Menkeu, Menteri BUMN, Freeport, Rio Tinto dan lain-lain," tutur dia.
Menurutnya, tak salah bila pemerintah menemui kesulitan dan kendala selama proses renegosiasi. Ibarat proses jual beli, ada proses tawar menawar yang harus dilakukan pemerintah.
"Kalau sulit ya sulit namanya juga negosiasi juga jual beli ada proses bargaining dan offering," imbuhnya.
Dia menambahkan proses tawar menawar itu juga terganjal akuisisi hak partisipasi perusahaan tambang asal Australia Rio Tinto yang ada di PT Freeport Indonesia. Dengan mengkonversi saham Rio Tinto maka proses divestasi saham Freeport ke Indonesia bisa berjalan mulus.
Saat ini pemerintah dan Rio Tinto masih berunding mengenai harga hak partisipasi itu. Adapun keikutsertaan Rio Tinto di Freeport Indonesia ini berawal dari kesepakatan dengan Freeport Indonesia 1990-an.
Dalam kesepakatan itu Rio Tinto bersedia memberikan pendanaan di Tambang Grassberg, Tembagapura. Sebagai imbalannya, Rio Tinto mendapatkan 40 persen dari seluruh produksi Freeport hingga 2022. Namun, 40 persen itu bukan berbentuk saham.
"Termasuk pembelian saham Rio Tinto, banyak hal yang harus diurus," tambahnya.
Ia berharap, proses renegosiasi tersebut mencapai titik temu sebelum masa perpanjangan IUPK berakhir pada Juni mendatang. Bila tidak mencapai kesepakatan, kemungkinan pemerintah bisa memperpanjang kembali IUPK tersebut.
"Ya itu karena negosiasi belum selesai itu masalahnya. Kita harapkan selesai sebelum Juni 2018," tegasnya.
Tapi langkah pemerintah tersebut, kata anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih membuktikan bahwa realisasi negosiasi terus diulur dalam ketidakpastian khususnya tentang divestasi dan pembangunan smelter. Eni meyakini hingga kini Freeport tidak ikhlas untuk memberikan 51 persen sahamnya ke pemerintah.
"Saya meyakini Freeport enggak lega dan tak ingin 51 persen saham pindah ke kita begitu saja juga engga akan ikhlas bangun smelter kalu lihat seperti ini," imbuh Eni kepada Medcom.id.
