News
Revisi PP Minerba, ESDM Tegaskan Tidak akan Memberikan Izin Ekspor Mineral Mentah
JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan memberikan izin ekspor terhadap tambang mineral nikel dan bauksit (Mineral mentah).
“Sudah disampaikan, nggak ada ore lagi (diekspor). Pokoknya bahan mentah nggak ada lagi,” tegas Bambang usai mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (22/12).
Saat dikonfirmasi awak media, Bambang masih enggan membeberkan komoditas mineral tambang apa saja yang mendapatkan izin ekspor. “Saya juga nggak hafal kan banyak sekali,” tuturnya.
Seperti diketahui, Pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam revisi tersebut, juga dibahas komoditas mineral tambang apa saja yang mendapatkan izin ekspor.
Kendatipun pemerintah telah menegaskan pelarangan ekspor mineral mentah. Namun, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) meminta pemerintah untuk membuka kran ekspor bauksit.
Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Erry Sofyan merasa yakin bahwa kebijakan ekspor mineral bauksit akan membawa dampak positif kepada perekonomian Negara dan daerah, serta dana yang dihasilkan dari bea keluar dalam 5 tahun kedepan dapat digunakan untuk mewujudkan industri Aluminium yang menggerus devisa Indonesia sebesar USD3,6 Milyar per tahun tanpa harus mengorbankan Mineral kita dikuasai oleh Asing.
“Sehingga, dengan dibukanya ekspor Bauksit akan menghasilkan Devisa lebih dari Rp18 Triliun per tahun dan Negara mendapatkan penghasilan Pajak dan bea keluar sebesar Rp6,7 Triliun. Rencana dibukanya ekspor Mineral Bauksit justru sangat bermanfaat menjaga kedaulatan Bangsa dan Negara RI,” ujar Erry dalam keterangan pers.
mineralenergi.com
“Sudah disampaikan, nggak ada ore lagi (diekspor). Pokoknya bahan mentah nggak ada lagi,” tegas Bambang usai mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (22/12).
Saat dikonfirmasi awak media, Bambang masih enggan membeberkan komoditas mineral tambang apa saja yang mendapatkan izin ekspor. “Saya juga nggak hafal kan banyak sekali,” tuturnya.
Seperti diketahui, Pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam revisi tersebut, juga dibahas komoditas mineral tambang apa saja yang mendapatkan izin ekspor.
Kendatipun pemerintah telah menegaskan pelarangan ekspor mineral mentah. Namun, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) meminta pemerintah untuk membuka kran ekspor bauksit.
Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Erry Sofyan merasa yakin bahwa kebijakan ekspor mineral bauksit akan membawa dampak positif kepada perekonomian Negara dan daerah, serta dana yang dihasilkan dari bea keluar dalam 5 tahun kedepan dapat digunakan untuk mewujudkan industri Aluminium yang menggerus devisa Indonesia sebesar USD3,6 Milyar per tahun tanpa harus mengorbankan Mineral kita dikuasai oleh Asing.
“Sehingga, dengan dibukanya ekspor Bauksit akan menghasilkan Devisa lebih dari Rp18 Triliun per tahun dan Negara mendapatkan penghasilan Pajak dan bea keluar sebesar Rp6,7 Triliun. Rencana dibukanya ekspor Mineral Bauksit justru sangat bermanfaat menjaga kedaulatan Bangsa dan Negara RI,” ujar Erry dalam keterangan pers.
mineralenergi.com
