News
Ribuan Ijin Tambang Abal-abal akan Segera Ditertibkan
MAKASSAR,UPEKS.co.id — Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengklaim pembangunan pabrik smelter sudah cukup bagus dan terus berjalan. Bahkan ditarget tahun depan sudah bisa mengekspor hasil produksinya. Meski selama ini masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan.
Menurut Wakil Bupati Bantaeng, Muhammad Yasin, sejauh ini progres pembangunan smelter sudah memasuki tahap pembangunan konstruksi. Rencananya, tahun depan sudah mulai mengekspor hasil. Awal tahun 2017 mendatang akan diekspor untuk bahan baku setengah jadi nikel,” singkat Muhammad Yasin, saat Sosialisasi pedoman kerja BKPM-Polri tentang jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia, di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin.
Lanjut, pihaknya menjelaskan, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 tahun 2015, Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu dari 14 daerah strategis yang difokuskan dalam pembangunan smelter. Terkait minimnya koordinasi soal laporan progres pembangunan smelter ke provinsi, pihaknya hanya mengatakan bahwa yang paling penting adalah progres di lapangan semuanya sudah berjalan.
“Semoga dengan kehadiran smelter ini, bisa memberikan sumbangan terhadap perekonomian di Sulsel,” katanya. Sementara Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, mengatakan, seperti apapun perkembangan maupun kendala pembangunan pabrik smelter tersebut, seharusnya dilaporkan secara resmi kepada pemerintah provinsi. Tujuannya jelas, agar nantinya kendala yang ada dalam pembangunan bisa segera diatasi bersama.
Pembangunan smelter bagaimana, apakah ada kendala? Saya minta diperhatikan, apa yang menjadi kendala? Saya dengar bahan baku susah. Lalu, pelabuhannya sendiri bagaimana,” tanya Agus. Agus mengaku, selama ini pemprov hanya mengetahui progres dan kendala pembangunan smelter itu melalui media massa. Tetapi secara instansi, belum ada laporan yang masuk.
Selain itu, Agus juga menyarankan agar pemda jangan hanya memperbanyak penerbitan izin investasi, lalu terobsesi dengan target, padahal kondisi di lapangan tidak terkontrol. Menurutnya, masalah investasi, selain izin juga diperlukan fokus pada pembangunannya. Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM RI, Tamba Hutapea, mengatakan, pihaknya akan terus memonitor progres pembangunan dan investasi di Bantaeng. Dari segi keamanan dan kenyamanan, pihaknya sudah melibatkan Polri. (eky)
Menurut Wakil Bupati Bantaeng, Muhammad Yasin, sejauh ini progres pembangunan smelter sudah memasuki tahap pembangunan konstruksi. Rencananya, tahun depan sudah mulai mengekspor hasil. Awal tahun 2017 mendatang akan diekspor untuk bahan baku setengah jadi nikel,” singkat Muhammad Yasin, saat Sosialisasi pedoman kerja BKPM-Polri tentang jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia, di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin.
Lanjut, pihaknya menjelaskan, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 tahun 2015, Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu dari 14 daerah strategis yang difokuskan dalam pembangunan smelter. Terkait minimnya koordinasi soal laporan progres pembangunan smelter ke provinsi, pihaknya hanya mengatakan bahwa yang paling penting adalah progres di lapangan semuanya sudah berjalan.
“Semoga dengan kehadiran smelter ini, bisa memberikan sumbangan terhadap perekonomian di Sulsel,” katanya. Sementara Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, mengatakan, seperti apapun perkembangan maupun kendala pembangunan pabrik smelter tersebut, seharusnya dilaporkan secara resmi kepada pemerintah provinsi. Tujuannya jelas, agar nantinya kendala yang ada dalam pembangunan bisa segera diatasi bersama.
Pembangunan smelter bagaimana, apakah ada kendala? Saya minta diperhatikan, apa yang menjadi kendala? Saya dengar bahan baku susah. Lalu, pelabuhannya sendiri bagaimana,” tanya Agus. Agus mengaku, selama ini pemprov hanya mengetahui progres dan kendala pembangunan smelter itu melalui media massa. Tetapi secara instansi, belum ada laporan yang masuk.
Selain itu, Agus juga menyarankan agar pemda jangan hanya memperbanyak penerbitan izin investasi, lalu terobsesi dengan target, padahal kondisi di lapangan tidak terkontrol. Menurutnya, masalah investasi, selain izin juga diperlukan fokus pada pembangunannya. Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM RI, Tamba Hutapea, mengatakan, pihaknya akan terus memonitor progres pembangunan dan investasi di Bantaeng. Dari segi keamanan dan kenyamanan, pihaknya sudah melibatkan Polri. (eky)
