News
Setelah Kuasai Freeport, Inalum Akan Rombak Jajaran Direksi
MATATELINGA, Jakarta: PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bersama dengan Freeport McMoran akan berkolaborasi dalam memilih manajemen dan mengoperasikan tambang di PT Freeport Indonesia (PTFI).
Di samping itu pemerintah daerah di Papua juga harus dipastikan mendapat manfaat maksimal dari divestasi tersebut. Kerjasama antara Inalum dan Freeport McMoran diperlukan demi menjaga produksi di masa peralihan kepemilikan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Inalum resmi menguasai 51% saham PTFI setelah dilakukan penandatanganan sales and purchase agreement (SPA) antara PT Indonesia Asahan Alumunium/Inalum (Persero) serta Freeport McMoran (FCX) sela ku induk usaha PTFI dan Rio Tinto.
Dengan penandatanganan tersebut, jumlah saham PTFI yang dimiliki pemerintah akan bertambah dari semula 9,36% menjadi 51,23%. Pada kesepakatan jual beli tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PTFI.
Perubahan kepemilikan saham ini akan disahkan setelah transaksi pembayaran sebesar USD3,85 miliar (sekitar Rp56 triliun) kepada FCX diselesaikan pada November 2018. Proses pemilihan manajemen PTFI akan dilakukan setelah Inalum menyelesaikan transaksi pembayaran.
Nantinya manajemen akan dipilih bersama-sama antara Inalum dan Freeport. "Keputusan bersama menentukan manajemen hingga penempatan direksi juga untuk menjaga stabilitas perusahaan. Adapun proses tersebut akan dilakukan bersamaan dengan masa transisi setelah seluruh proses transaksi selesai," ujar Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta.
Mengenai pengoperasian tambang, Budi memastikan hal itu akan dilakukan bersama-sama untuk menjaga produksi. Di samping itu, kerja sama juga akan dilakukan dalam mem bangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).
Presiden dan CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson sebelumnya mengatakan, pihaknya sangat senang mengumumkan perjanjian definitif untuk akuisisi saham di PTFI oleh Inalum.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tonggak penting menuju pembentukan kemitraan jangka panjang baru dengan Pemerintah Indonesia sehingga memberikan stabilitas bagi operasi PTFI. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pembangunan smelter tetap jalan sesuai dengan rencana.
Dia berharap fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral tersebut dapat selesai sebelum lima tahun.
"Pembangunan smelter berkapasitas 2,6 juta ton pertahun akan terus kami monitor dan evaluasi perkembangannya. Harapannya dapat selesai sebelum lima tahun," ucapnya.
Pengamat energi dari Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi menilai, dengan saham mayoritas ada di pihak Indonesia, idealnya kendali manajemen berada di tangan Inalum meskipun Freeport McMoran memiliki kompetensi teknis pertambangan bawah tanah.
"Sebanyak 51% sudah tidak bisa ditawar. Dari sisi teknis, Freeport memang perlu terlibat untuk kegiatan penambangannya. Akan tetapi yang mengendalikan dan mengambil keputusan tetap kita," kata dia. Dia juga mengatakan, kendali tersebut seharusnya tercermin dari pemilihan direksi dan komisaris setelah proses divestasi selesai. "Namun, yang jelas, bagaimana nanti hasilnya, Indonesia harus dominan," tandas dia.
Dia mengatakan, penguasaan 51% saham Freeport akan memberikan beberapa manfaat ekonomi, di antaranya peningkatan pendapatan dari dividen, pendapatan pajak dan royalti yang akan ditentukan dari besaran pendapatan tahun berjalan PTFI.
Berdasarkan laporan keuangan 2017 yang telah diaudit, PTFI membukukan Earning After Tax (EAT), pendapatan setelah dikurangi pajak, sebesar USD4,44 miliar. Dengan EAT sebesar itu, kata dia, jangka waktu pengembalian pengeluaran divestasi saham USD3,85 miliar diperkirakan terpenuhi selama tiga tahun.
"Penguasaan mayoritas 51% saham Freeport itu tidak hanya menandai awal pengembalian Freeport kepada negara, tetapi juga mengembalikan kedaulatan energi. Selain itu penguasaan 51% saham Freeport juga akan memberikan manfaat ekonomi dan finansial yang dapat di pergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," kata dia.
Perlu Kesiapan Teknologi
Langkah pemerintah mengakui sisi mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) lewat PT Inalum (Persero) dari sebelumya 9,36% menjadi 51,23% mendapatkan apresiasi dari Ketua DPR Bambang Soesatyo .
Bamsoet�sapaan akrab Bambang Soesatyo� mengatakan akan mendorong Komisi VII DPR untuk meminta Kementerian ESDM mempersiapkan alih teknologi guna mengimbangi divestasi saham sebesar 51,23%.
Selain itu pihaknya juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua agar masyarakat Papua dapat memperoleh manfaat maksimal dari perolehan saham PTFI sebesar 10%.
"Kepada Pemda Papua juga kami imbau agar memberikan sosialisasi, mempersiapkan/mem fasilitasi, dan memberikan dukungan anggaran kepada seluruh putra-putri terbaik Papua agar dapat menguasai tek nologi, guna meningkatkan peran masyarakat Papua dalam mengelola manajemen PTFI," tutur Bamsoet di Jakarta.
Sehari sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, kesepakatan divestasi saham tersebut akan mengamankan penerimaan negara. Dia memperkirakan, sampai dengan 2026, pemerintah diyakini akan menerima penghasilan dari pajak penghasilan (PPh) mencapai USD7,4 miliar atau setara Rp103,6 triliun.
Di samping itu pemerintah daerah di Papua juga harus dipastikan mendapat manfaat maksimal dari divestasi tersebut. Kerjasama antara Inalum dan Freeport McMoran diperlukan demi menjaga produksi di masa peralihan kepemilikan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Inalum resmi menguasai 51% saham PTFI setelah dilakukan penandatanganan sales and purchase agreement (SPA) antara PT Indonesia Asahan Alumunium/Inalum (Persero) serta Freeport McMoran (FCX) sela ku induk usaha PTFI dan Rio Tinto.
Dengan penandatanganan tersebut, jumlah saham PTFI yang dimiliki pemerintah akan bertambah dari semula 9,36% menjadi 51,23%. Pada kesepakatan jual beli tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PTFI.
Perubahan kepemilikan saham ini akan disahkan setelah transaksi pembayaran sebesar USD3,85 miliar (sekitar Rp56 triliun) kepada FCX diselesaikan pada November 2018. Proses pemilihan manajemen PTFI akan dilakukan setelah Inalum menyelesaikan transaksi pembayaran.
Nantinya manajemen akan dipilih bersama-sama antara Inalum dan Freeport. "Keputusan bersama menentukan manajemen hingga penempatan direksi juga untuk menjaga stabilitas perusahaan. Adapun proses tersebut akan dilakukan bersamaan dengan masa transisi setelah seluruh proses transaksi selesai," ujar Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta.
Mengenai pengoperasian tambang, Budi memastikan hal itu akan dilakukan bersama-sama untuk menjaga produksi. Di samping itu, kerja sama juga akan dilakukan dalam mem bangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).
Presiden dan CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson sebelumnya mengatakan, pihaknya sangat senang mengumumkan perjanjian definitif untuk akuisisi saham di PTFI oleh Inalum.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tonggak penting menuju pembentukan kemitraan jangka panjang baru dengan Pemerintah Indonesia sehingga memberikan stabilitas bagi operasi PTFI. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pembangunan smelter tetap jalan sesuai dengan rencana.
Dia berharap fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral tersebut dapat selesai sebelum lima tahun.
"Pembangunan smelter berkapasitas 2,6 juta ton pertahun akan terus kami monitor dan evaluasi perkembangannya. Harapannya dapat selesai sebelum lima tahun," ucapnya.
Pengamat energi dari Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi menilai, dengan saham mayoritas ada di pihak Indonesia, idealnya kendali manajemen berada di tangan Inalum meskipun Freeport McMoran memiliki kompetensi teknis pertambangan bawah tanah.
"Sebanyak 51% sudah tidak bisa ditawar. Dari sisi teknis, Freeport memang perlu terlibat untuk kegiatan penambangannya. Akan tetapi yang mengendalikan dan mengambil keputusan tetap kita," kata dia. Dia juga mengatakan, kendali tersebut seharusnya tercermin dari pemilihan direksi dan komisaris setelah proses divestasi selesai. "Namun, yang jelas, bagaimana nanti hasilnya, Indonesia harus dominan," tandas dia.
Dia mengatakan, penguasaan 51% saham Freeport akan memberikan beberapa manfaat ekonomi, di antaranya peningkatan pendapatan dari dividen, pendapatan pajak dan royalti yang akan ditentukan dari besaran pendapatan tahun berjalan PTFI.
Berdasarkan laporan keuangan 2017 yang telah diaudit, PTFI membukukan Earning After Tax (EAT), pendapatan setelah dikurangi pajak, sebesar USD4,44 miliar. Dengan EAT sebesar itu, kata dia, jangka waktu pengembalian pengeluaran divestasi saham USD3,85 miliar diperkirakan terpenuhi selama tiga tahun.
"Penguasaan mayoritas 51% saham Freeport itu tidak hanya menandai awal pengembalian Freeport kepada negara, tetapi juga mengembalikan kedaulatan energi. Selain itu penguasaan 51% saham Freeport juga akan memberikan manfaat ekonomi dan finansial yang dapat di pergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," kata dia.
Perlu Kesiapan Teknologi
Langkah pemerintah mengakui sisi mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) lewat PT Inalum (Persero) dari sebelumya 9,36% menjadi 51,23% mendapatkan apresiasi dari Ketua DPR Bambang Soesatyo .
Bamsoet�sapaan akrab Bambang Soesatyo� mengatakan akan mendorong Komisi VII DPR untuk meminta Kementerian ESDM mempersiapkan alih teknologi guna mengimbangi divestasi saham sebesar 51,23%.
Selain itu pihaknya juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua agar masyarakat Papua dapat memperoleh manfaat maksimal dari perolehan saham PTFI sebesar 10%.
"Kepada Pemda Papua juga kami imbau agar memberikan sosialisasi, mempersiapkan/mem fasilitasi, dan memberikan dukungan anggaran kepada seluruh putra-putri terbaik Papua agar dapat menguasai tek nologi, guna meningkatkan peran masyarakat Papua dalam mengelola manajemen PTFI," tutur Bamsoet di Jakarta.
Sehari sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, kesepakatan divestasi saham tersebut akan mengamankan penerimaan negara. Dia memperkirakan, sampai dengan 2026, pemerintah diyakini akan menerima penghasilan dari pajak penghasilan (PPh) mencapai USD7,4 miliar atau setara Rp103,6 triliun.
