News
Siap Pasok Kebutuhan Listrik, PLN Kendari Tunggu Keseriusan Perusahaan Tambang
ZONASULTRA.COM, KENDARI – PT PLN (Persero) Area Kendari telah menyatakan kesiapan memasok dan memenuhi seluruh kebutuhan listrik perusahaan tambang yang akan membangun dan mengoperasikan smelter di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kesiapan tersebut sudah seringkali disampaikan pihak PLN dalam berbagai kegiatan. Salah satunya melalui Forum Smelter Sultra tahun 2018, Kamis (4/5/2018) lalu di Kendari. Kegiatan tersebut turut dihadiri Pemerintah Provinsi Sultra, sejumlah perusahaan tambang dan pihak PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar).
Menindaklanjuti hasil pertemuan itu, Asisten Manager Jaringan PLN Area Kendari Sultan mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu keseriusan dari perusahaan tambang yang akan menggunakan jasa mereka melalui perjanjian kerjasama atau MoU.
Saat ini baru tiga perusahaan tambang di Sultra yang sudah menandatangani kerjasama dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar yakni PT Bintang Smelter Indonesia (BSI) Konawe Selatan (Konsel) dengan besar daya 320 mega watt ampere (MWA).
PT Ceria Nugraha Indotama Kolaka dengan besaran daya 300 MWA dan PT Macika Mineral Industri yang beroperasi di Kecamatan Palangga Selatan, Konsel sebesar 25 MWA. Sistem penyaluran akan dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali mulai dari tahun 2019 hingga 2021 hingga seluruh daya yang diminta berdasarkan MoU terpenuhi.
“Misal untuk Macika besarannya kan 25 MVA, untuk berapa tahun dilakukan 3 tahap, tahap 1 di kuartal 1 2019 5.540 KVA, tahap II kuartal 2020 10 ribu KVA dan tahap III kuartal 1 2021 10.000 KVA. Begitu juga dua perusahaan lainnya,” ungkap Sultan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/5/2018).
Sultan pun menjelaskan jaringan listrik yang dibangun untuk perusahaan tambang tidak akan menganggu jaringan pelanggan umum yang ada di Sultra. Sehingga masyarakat tidak perlu takut jika terjadi kekurangan daya dengan adanya kebijakan ini. Sebab, pihaknya akan membangun jaringan khusus untuk tambang.
Saat ini untuk sistem kelistrikan di Kendari, cadangan daya yang dimiliki PLN ada 30 MW dengan kondisi beban puncak pada angka 80 MW, sehingga daya yang dimiliki PLN Area Kendari saat ini sekitar 120 MW.
“Masyarakat tak usah takut, kami menunggu keseriusan perusahaan tambang untuk masuk dan melakukan MoU dengan kita,” jelas Sultan.
Lebih Murah
Sultan menambahkan jika kebutuhan listrik satu perusahaan smelter bisa mencapai 50 MW. Dibandingkan setiap perusahaan membangun pembangkit listrik sendiri, itu akan memakan biaya yang lebih mahal ketimbang menjalin kerjasama dengan PLN.
Pertimbangannya adalah jika perusahaan membangun tenaga listrik sendiri, mereka harus menyiapkan peralatan dan pekerja khusus untuk tenaga kelistrikan, belum lagi proses perawatan mesin secara berkala dengan biaya yang tidak sedikit, serta mereka harus memiliki izin amdal dan lingkungan sebelum membangun pembangkit.
“Kalau kerjasama dengan PLN kan mereka tahunya listrik menyala terus, kalau ada padam yang urus PLN. Saya pikir biayanya lebih murah kerjasama dengan kami ketimbang bangun sendiri,” tukasnya.
“Kalau sudah MoU kita kerjakan, sesuai permintaan kapan dinyalakan kita nyalakan. Berapapun kebutuhannya,” tambahnya.
Sebelumnya, PT PLN Wilayah Sulselrabar menyebutkan bahwa kebutuhan listrik untuk smelter perusahaan tambang di Bumi Anoa mencapai 3.370 MW.
Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi, Syamsul Huda mengungkapkan, potensi ini harus disambut baik oleh semua sektor, tak terkecuali PLN sebagai BUMN yang bekerja menyediakan layanan listrik bagi seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk perusahaan tambang.
Apalagi potensi industri khususnya nikel di Bumi Anoa sangat besar. Terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
“Salah satu syarat utama berkembangnya industri ini yaitu jaminan energi dan pasokan tenaga listrik, kami hitung listrik yang dibutuhkan adalah sebesar 3.370 MW,” ungkap Syamsul Huda dalam acara Forum Smelter Sultra.
Data Dinas ESDM dan Dinas Penanaman Modal Daerah (DPMD) PTSP Provinsi Sultra ada 35 industri smelter dan 7 unit usaha yang terdiri dari pabrik pemecah batu, pengolahan aspal, pelabuhan, serta rumah sakit yang ingin mengembangkan usahanya di Sultra.
Ada beberapa proyek on going untuk penambahan daya listrik di Sultra yakni PLTA Lasolo, Konawe Utara (Konut) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Independent Power Producer (IPP) Kendari-3 berkapasitas 2X50 MW.
Guna mempercepat ketersediaan listrik yang lebih memadai lagi, salah satu langkah yang saat ini dikerjakan PLN adalah penarikan jaringan listrik atau interkoneski dari Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Kolaka Utara (Kolut). Sejumlah pengerjaan jaringan di beberapa titik sudah mencapai 80 persen. Rencananya proyek ini akan rampung pada tahun 2018.
PLN wilayah Sulselrabar sendiri menargetkan tahun 2025 ketersediaan daya listrik di Sultra mencapai 750 MW. (A)
Kesiapan tersebut sudah seringkali disampaikan pihak PLN dalam berbagai kegiatan. Salah satunya melalui Forum Smelter Sultra tahun 2018, Kamis (4/5/2018) lalu di Kendari. Kegiatan tersebut turut dihadiri Pemerintah Provinsi Sultra, sejumlah perusahaan tambang dan pihak PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar).
Menindaklanjuti hasil pertemuan itu, Asisten Manager Jaringan PLN Area Kendari Sultan mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu keseriusan dari perusahaan tambang yang akan menggunakan jasa mereka melalui perjanjian kerjasama atau MoU.
Saat ini baru tiga perusahaan tambang di Sultra yang sudah menandatangani kerjasama dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar yakni PT Bintang Smelter Indonesia (BSI) Konawe Selatan (Konsel) dengan besar daya 320 mega watt ampere (MWA).
PT Ceria Nugraha Indotama Kolaka dengan besaran daya 300 MWA dan PT Macika Mineral Industri yang beroperasi di Kecamatan Palangga Selatan, Konsel sebesar 25 MWA. Sistem penyaluran akan dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali mulai dari tahun 2019 hingga 2021 hingga seluruh daya yang diminta berdasarkan MoU terpenuhi.
“Misal untuk Macika besarannya kan 25 MVA, untuk berapa tahun dilakukan 3 tahap, tahap 1 di kuartal 1 2019 5.540 KVA, tahap II kuartal 2020 10 ribu KVA dan tahap III kuartal 1 2021 10.000 KVA. Begitu juga dua perusahaan lainnya,” ungkap Sultan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/5/2018).
Sultan pun menjelaskan jaringan listrik yang dibangun untuk perusahaan tambang tidak akan menganggu jaringan pelanggan umum yang ada di Sultra. Sehingga masyarakat tidak perlu takut jika terjadi kekurangan daya dengan adanya kebijakan ini. Sebab, pihaknya akan membangun jaringan khusus untuk tambang.
Saat ini untuk sistem kelistrikan di Kendari, cadangan daya yang dimiliki PLN ada 30 MW dengan kondisi beban puncak pada angka 80 MW, sehingga daya yang dimiliki PLN Area Kendari saat ini sekitar 120 MW.
“Masyarakat tak usah takut, kami menunggu keseriusan perusahaan tambang untuk masuk dan melakukan MoU dengan kita,” jelas Sultan.
Lebih Murah
Sultan menambahkan jika kebutuhan listrik satu perusahaan smelter bisa mencapai 50 MW. Dibandingkan setiap perusahaan membangun pembangkit listrik sendiri, itu akan memakan biaya yang lebih mahal ketimbang menjalin kerjasama dengan PLN.
Pertimbangannya adalah jika perusahaan membangun tenaga listrik sendiri, mereka harus menyiapkan peralatan dan pekerja khusus untuk tenaga kelistrikan, belum lagi proses perawatan mesin secara berkala dengan biaya yang tidak sedikit, serta mereka harus memiliki izin amdal dan lingkungan sebelum membangun pembangkit.
“Kalau kerjasama dengan PLN kan mereka tahunya listrik menyala terus, kalau ada padam yang urus PLN. Saya pikir biayanya lebih murah kerjasama dengan kami ketimbang bangun sendiri,” tukasnya.
“Kalau sudah MoU kita kerjakan, sesuai permintaan kapan dinyalakan kita nyalakan. Berapapun kebutuhannya,” tambahnya.
Sebelumnya, PT PLN Wilayah Sulselrabar menyebutkan bahwa kebutuhan listrik untuk smelter perusahaan tambang di Bumi Anoa mencapai 3.370 MW.
Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi, Syamsul Huda mengungkapkan, potensi ini harus disambut baik oleh semua sektor, tak terkecuali PLN sebagai BUMN yang bekerja menyediakan layanan listrik bagi seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk perusahaan tambang.
Apalagi potensi industri khususnya nikel di Bumi Anoa sangat besar. Terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
“Salah satu syarat utama berkembangnya industri ini yaitu jaminan energi dan pasokan tenaga listrik, kami hitung listrik yang dibutuhkan adalah sebesar 3.370 MW,” ungkap Syamsul Huda dalam acara Forum Smelter Sultra.
Data Dinas ESDM dan Dinas Penanaman Modal Daerah (DPMD) PTSP Provinsi Sultra ada 35 industri smelter dan 7 unit usaha yang terdiri dari pabrik pemecah batu, pengolahan aspal, pelabuhan, serta rumah sakit yang ingin mengembangkan usahanya di Sultra.
Ada beberapa proyek on going untuk penambahan daya listrik di Sultra yakni PLTA Lasolo, Konawe Utara (Konut) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Independent Power Producer (IPP) Kendari-3 berkapasitas 2X50 MW.
Guna mempercepat ketersediaan listrik yang lebih memadai lagi, salah satu langkah yang saat ini dikerjakan PLN adalah penarikan jaringan listrik atau interkoneski dari Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Kolaka Utara (Kolut). Sejumlah pengerjaan jaringan di beberapa titik sudah mencapai 80 persen. Rencananya proyek ini akan rampung pada tahun 2018.
PLN wilayah Sulselrabar sendiri menargetkan tahun 2025 ketersediaan daya listrik di Sultra mencapai 750 MW. (A)
