News
Sinergi BUMN dan Swasta Diperlukan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan berada di level 5,3%-5,4% dan perlahan-lahan akan terus mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia memiliki opportunity besar dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia.
Keberhasilan pertumbuhan tidak terlepas dari kerjasama korporasi seperti Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dan swasta yang memiliki tugas untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Agar semua bisa berjalan dibutuhkan sinergi antar BUMN yang memiliki bisnis yang sama untuk menperkuat pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.
Dalam acara Bincang-Bincang Peluang Tantangan dan Masa Depan Sinergi BUMN dan Swasta di Jakarta, ada keinginan bahwa sinergi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta harus dapat diwujudkan, mengingat ada peluang besar dalam sinergi BUMN-Swasta tersebut.
Dari sektor properti, misalnya, menurut Maryono Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk., ada tiga peluang besar yang bisa ditangkap. Pertama, besarnya backlog kebutuhan rumah di Indonesia saat ini mencapai 11,4 juta rumah. Kedua, pembangunan infratruktur memberikan dorongan adanya kota-kota baru, sehingga backlog 11,4 juta itu bisa nambah lagi. Ketiga, adanya suatu pertumbuhan demografi, di mana distribusi penduduk Indonesia nanti 60% adalah usia produktif.
Untuk menangkap peluang tersebut, BTN tidak bisa bekerja sendirian, tapi harus mengajak developer swasta dan BUMN untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Hal senada diungkapkan Fadel Muhammad, Wakil Ketua Komisi VII DPR, menyoroti holding BUMN pertambangan yang telah disetujui tersebut tidak terbatas pada upaya penguatan aset, modal, dan efisiensi bisnis perusahaan tambang nasional. Namun, ada agenda di balik upaya penggabungan perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut yakni memperbesar kepemilikan pemerintah di Freeport hingga 51 persen.
"Setelah ada holding BUMN tambang, selanjutnya fifty one percent saham Freeport akan kita ambil alih. Selanjutnya, ada arah untuk membuat Freeport go public dan sahamnya bisa dimiliki masyrakat dari pasar," kata Fadel
Ia menambahkan, pada dasarnya tidak mudah bagi pemerintah untuk menguasai 51 persen Freeport. Namun, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa Indonesia bisa menjadi mayoritas di perusahaan asal Amerika Serikat itu.
Holding BUMN Tambang resmi terbentuk, beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS), serta PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) yang merupakan induk Holding Tambang.
Keberhasilan pertumbuhan tidak terlepas dari kerjasama korporasi seperti Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dan swasta yang memiliki tugas untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Agar semua bisa berjalan dibutuhkan sinergi antar BUMN yang memiliki bisnis yang sama untuk menperkuat pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.
Dalam acara Bincang-Bincang Peluang Tantangan dan Masa Depan Sinergi BUMN dan Swasta di Jakarta, ada keinginan bahwa sinergi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta harus dapat diwujudkan, mengingat ada peluang besar dalam sinergi BUMN-Swasta tersebut.
Dari sektor properti, misalnya, menurut Maryono Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk., ada tiga peluang besar yang bisa ditangkap. Pertama, besarnya backlog kebutuhan rumah di Indonesia saat ini mencapai 11,4 juta rumah. Kedua, pembangunan infratruktur memberikan dorongan adanya kota-kota baru, sehingga backlog 11,4 juta itu bisa nambah lagi. Ketiga, adanya suatu pertumbuhan demografi, di mana distribusi penduduk Indonesia nanti 60% adalah usia produktif.
Untuk menangkap peluang tersebut, BTN tidak bisa bekerja sendirian, tapi harus mengajak developer swasta dan BUMN untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Hal senada diungkapkan Fadel Muhammad, Wakil Ketua Komisi VII DPR, menyoroti holding BUMN pertambangan yang telah disetujui tersebut tidak terbatas pada upaya penguatan aset, modal, dan efisiensi bisnis perusahaan tambang nasional. Namun, ada agenda di balik upaya penggabungan perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut yakni memperbesar kepemilikan pemerintah di Freeport hingga 51 persen.
"Setelah ada holding BUMN tambang, selanjutnya fifty one percent saham Freeport akan kita ambil alih. Selanjutnya, ada arah untuk membuat Freeport go public dan sahamnya bisa dimiliki masyrakat dari pasar," kata Fadel
Ia menambahkan, pada dasarnya tidak mudah bagi pemerintah untuk menguasai 51 persen Freeport. Namun, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa Indonesia bisa menjadi mayoritas di perusahaan asal Amerika Serikat itu.
Holding BUMN Tambang resmi terbentuk, beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS), serta PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) yang merupakan induk Holding Tambang.
