News
Skema Divestasi Berubah, Valuasi Freeport Naik Jadi Rp 70 T?
Jakarta, CNBC Indonesia- Skema rencana divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) ke pemerintah berubah, dari yang semula dua tahap dijadikan satu sekaligus. Pengubahan ini disebut membuat nilai valuasi saham tambang emas dan tembaga di Papua itu melonjak.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengungkap proses divestasi ini memang rumit.
Ia menuturkan, memang rencananya divestasi dilakukan dua tahap yakni mengakuisisi saham Rio Tinto yang ada di tambang Grasberg terlebih dulu, lalu sisanya dilanjutkan untuk pembelian divestasi saham PTFI secara penuh. "Tadinya dua tahap, nah sekarang berubah. Itu yang bikin ruwet. Karena bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Kami tidak ingin seperti itu, jadi lebih sulit untuk pemerintah jika sudah deal dengan Freeport," ujar Fajar saat dijumpai di Kementerian BUMN, Kamis (21/6/2018).
Valuasi yang dijadikan satu ini, kata dia, prosesnya rumit dan kedua belah pihak harus sepakat lebih dulu. Soal harga, sempat disebut valuasi saham naik dari US$ 3,5 miliar menjadi US$ 5 miliar atau setara dengan Rp 70 triliun.
Sayangnya Fajar belum bisa mengkonfirmasi info valuasi harga ini, sebab yang maju ke Presiden Joko Widodo terkait harga ini adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri KLHK Siti Nurbaya, dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar. "Tapi tidak mungkin sampai segitu. Gak mungkin US$ 5 miliar, kemahalan," kata Fajar.
Bicara valuasi, lanjut Fajar, tidak hanya soal uang tapi juga tentang pengelolaan ke depannya. Termasuk potensi cadangan yang bisa dinilai. "Kalau tidak, ngapain kita beli mahal-mahal?" katanya.
Sebelumnya, divestasi direncanakan berlangsung dua tahap. Tahap pertama adalah dengan membeli saham Rio Tinto yang ada di tambang Grasberg di PT Freeport Indonesia. Nilai akuisisi Rio Tinto ini diperkirakan berkisar US$ 3,2 miliar hingga US$ 3,5 miliar atau setara dengan Rp 44 triliun hingga Rp 49 triliun.
Setelah mengakuisisi Rio Tinto sebesar 40% di tambang Grasberg, nantinya saham ini akan terdilusi. Agar mencapai kepemilikan saham 51% di Freeport sesuai amanat undang, pemerintah memperkirakan tambahan saham yang harus dibeli pemerintah sisanya adalah sekitar 5,6% atau 5,7%.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengungkap proses divestasi ini memang rumit.
Ia menuturkan, memang rencananya divestasi dilakukan dua tahap yakni mengakuisisi saham Rio Tinto yang ada di tambang Grasberg terlebih dulu, lalu sisanya dilanjutkan untuk pembelian divestasi saham PTFI secara penuh. "Tadinya dua tahap, nah sekarang berubah. Itu yang bikin ruwet. Karena bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Kami tidak ingin seperti itu, jadi lebih sulit untuk pemerintah jika sudah deal dengan Freeport," ujar Fajar saat dijumpai di Kementerian BUMN, Kamis (21/6/2018).
Valuasi yang dijadikan satu ini, kata dia, prosesnya rumit dan kedua belah pihak harus sepakat lebih dulu. Soal harga, sempat disebut valuasi saham naik dari US$ 3,5 miliar menjadi US$ 5 miliar atau setara dengan Rp 70 triliun.
Sayangnya Fajar belum bisa mengkonfirmasi info valuasi harga ini, sebab yang maju ke Presiden Joko Widodo terkait harga ini adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri KLHK Siti Nurbaya, dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar. "Tapi tidak mungkin sampai segitu. Gak mungkin US$ 5 miliar, kemahalan," kata Fajar.
Bicara valuasi, lanjut Fajar, tidak hanya soal uang tapi juga tentang pengelolaan ke depannya. Termasuk potensi cadangan yang bisa dinilai. "Kalau tidak, ngapain kita beli mahal-mahal?" katanya.
Sebelumnya, divestasi direncanakan berlangsung dua tahap. Tahap pertama adalah dengan membeli saham Rio Tinto yang ada di tambang Grasberg di PT Freeport Indonesia. Nilai akuisisi Rio Tinto ini diperkirakan berkisar US$ 3,2 miliar hingga US$ 3,5 miliar atau setara dengan Rp 44 triliun hingga Rp 49 triliun.
Setelah mengakuisisi Rio Tinto sebesar 40% di tambang Grasberg, nantinya saham ini akan terdilusi. Agar mencapai kepemilikan saham 51% di Freeport sesuai amanat undang, pemerintah memperkirakan tambahan saham yang harus dibeli pemerintah sisanya adalah sekitar 5,6% atau 5,7%.
