News
Smelter Dijadwalkan Rampung 2023, Mulyanto: Pemerintah harus Dorong Sisi Manfaat bagi Publik
PR BEKASI – Demi terwujudnya tujuan hilirisasi hasil tambang nasional, pemerintah diminta lebih mendorong dan mempertimbangkan lagi manfaat fasilitas pemurnian atau smelter untuk masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta pada Rabu, 9 September 2020, mengatakan bahwa masuknya investor asing juga dianggap bisa membantu pembangunan smelter.
"Pemerintah harus mendorong sisi manfaat smelter bagi publik dengan masuknya investor asing, agar harapan masyarakat dan tujuan pembangunan smelter ini mewujud bagi mereka," ucapnya, seperti dinukil Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Jika tidak, lanjut dia, kesan yang ditangkap masyarakat hanya sekadar pemberian insentif kepada investor asing.
Keberadaan smelter dianggap dapat menumbuhkan usaha rantai pasok meliputi tumbuhnya industri terkait di hilir, terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan SDM, dan alih teknologi dalam negeri.
Mulyanto sebelumnya juga menginginkan pemerintah untuk menolak dengan tegas permohonan relaksasi perpanjangan waktu penyelesaian pembanguna pemurnian tambang oleh PT Freeport Indonesia.
Baca Juga: Jadikan Minyak Jelantah Bahan Utama, Pengusaha Yogyakarta Bikin Sabun Langsi untuk Lawan Noda Bandel
Menurutnya, jika pemerintah memberikan izin perpanjangan, hal tersebut akan menjadi preseden buruk yang berulang, karena UU Minerba sebelumnya juga mengalami nasib serupa.
Sebelumnya, Aridin Tasrif selaku Menteri ESDM meminta proyek strategis pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, dapat dipercepat penyelesaiannya agar segera memberi manfaat nyata bagi bangsa Indonesia.
"Saya berharap proyek smelter PT Freeport ini bisa segera selesai, kita akan terus mendorong ini karena jika ini selesai, kita tinggal mendorong industri hilirnya supaya bisa berkembang," tuturnya.
Pembangunan smelter PT Freeport ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2023 mendatang.
Investasi dari proyek tersebut senilai 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp44 triliun.
Selain pembangunan smelter, Menteri ESDM juga menginginkan Proyek Kilang Minyak Tuban dapat dipercepat penyelesaiannya, karena hal tersebut sangat dinanti-nanti oleh pemerintah.
"Masyarakat ingin melihat dan merasakan sisi manfaat keberadaan smelter asing itu bagi peningkatan kehidupan ekonomi mereka," katanya.
Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah meninjau berbagai insentif dan kemudahan tersebut agar lebih efisien dan proporsional.
Mulyanto menjelaskan program hilirisasi produk tambang melalui smelter tersebut harus melahirkan efek ganda bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah juga terus mendorong percepatan proyek Kilang Tuban. Saya berharap Proyek Kilang Tuban juga dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan diharapkan, selesai pada tahun 2026, bahkan diharapkan dapat dilakukan percepatan." ujarnya.***
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta pada Rabu, 9 September 2020, mengatakan bahwa masuknya investor asing juga dianggap bisa membantu pembangunan smelter.
"Pemerintah harus mendorong sisi manfaat smelter bagi publik dengan masuknya investor asing, agar harapan masyarakat dan tujuan pembangunan smelter ini mewujud bagi mereka," ucapnya, seperti dinukil Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Jika tidak, lanjut dia, kesan yang ditangkap masyarakat hanya sekadar pemberian insentif kepada investor asing.
Keberadaan smelter dianggap dapat menumbuhkan usaha rantai pasok meliputi tumbuhnya industri terkait di hilir, terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan SDM, dan alih teknologi dalam negeri.
Mulyanto sebelumnya juga menginginkan pemerintah untuk menolak dengan tegas permohonan relaksasi perpanjangan waktu penyelesaian pembanguna pemurnian tambang oleh PT Freeport Indonesia.
Baca Juga: Jadikan Minyak Jelantah Bahan Utama, Pengusaha Yogyakarta Bikin Sabun Langsi untuk Lawan Noda Bandel
Menurutnya, jika pemerintah memberikan izin perpanjangan, hal tersebut akan menjadi preseden buruk yang berulang, karena UU Minerba sebelumnya juga mengalami nasib serupa.
Sebelumnya, Aridin Tasrif selaku Menteri ESDM meminta proyek strategis pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, dapat dipercepat penyelesaiannya agar segera memberi manfaat nyata bagi bangsa Indonesia.
"Saya berharap proyek smelter PT Freeport ini bisa segera selesai, kita akan terus mendorong ini karena jika ini selesai, kita tinggal mendorong industri hilirnya supaya bisa berkembang," tuturnya.
Pembangunan smelter PT Freeport ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2023 mendatang.
Investasi dari proyek tersebut senilai 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp44 triliun.
Selain pembangunan smelter, Menteri ESDM juga menginginkan Proyek Kilang Minyak Tuban dapat dipercepat penyelesaiannya, karena hal tersebut sangat dinanti-nanti oleh pemerintah.
"Masyarakat ingin melihat dan merasakan sisi manfaat keberadaan smelter asing itu bagi peningkatan kehidupan ekonomi mereka," katanya.
Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah meninjau berbagai insentif dan kemudahan tersebut agar lebih efisien dan proporsional.
Mulyanto menjelaskan program hilirisasi produk tambang melalui smelter tersebut harus melahirkan efek ganda bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah juga terus mendorong percepatan proyek Kilang Tuban. Saya berharap Proyek Kilang Tuban juga dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan diharapkan, selesai pada tahun 2026, bahkan diharapkan dapat dilakukan percepatan." ujarnya.***
