News
Smelter Freeport di Gresik Bakal Berkapasitas 4 Juta Ton per Tahun
Liputan6.com, Jakarta - Pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia berkapasitas hingga empat juta ton konsentrat tembaga per tahun di Gresik, Jawa Timur.
Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Tambang Grasberg bawah tanah, Mimika, Papua seperti dikutip dari laman Antara, Minggu (28/7/2019).
"Jadi smelter itu sekarang sudah ada (pembangunan) di Gresik untuk satu juta ton. Dan kita akan tambah lagi di Gresik sampai empat juta ton, " ujar Rini.
51 persen saham PT Freeport Indonesia kini dimiliki BUMN dan pemerintah daerah Papua sedang membangun smelter di Gresik yang ditargetkan dapat beroperasi pada 2022. Hingga Februari 2019, perkembangan pembangunan smelter Freeport baru mencapai 3,86 persen. Investasi yang dibutuhkan membangun smelter itu sebesar USD 2,8 miliar.
Rini mengharapkan PT Freeport Indonesia bakal membangun smelter di Papua. “Tentunya kami juga berharap, kami ingin bangun juga smelter di Papua,” ujar dia.
Pembangunan smelter ini amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Supaya tidak ekspor bahan mentah, perusahaan tambang diwajibkan memurnikan untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil pertambangan.
Lewat tim pengawasan independen (independent verifivator), pemerintah akan evaluasi perkembangan pembangunan dalam waktu enam bulan sekali. Jika tidak mencapai target yang telah ditentukan setiap enam bulan, izin ekspor perusahaan akan dicabut.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menuturkan, lahan untuk membangun smelter sudah siap. Saat ini dilakukan finalisasi front and engineering design (FEED). Hingga awal tahun, proses pembangunan baru mencapai 3,86 persen karena belum memasuki tahap konstruksi. Akan tetapi, persentase itu masih sesuai rencana.
Tony menuturkan, pada tahap kurva rencana seperti sekarang ini, proses pembangunan smelter memang belum terlihat signifikan. Akan tetapi, sudah masuk tahap konstruksi, kemajuannya akan lebih cepat.
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smeter) dalam lima tahun ke depan. Setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, dalam dokumen IUPK telah disepakati, Freeport Indonesia akan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun setelah IUPK terbit.
"Sejak 5 tahun IUPK diperpanjang," kata Jonan, di Bali, Kamis, 27 Desember 2018.
Jonan menuturkan, jika pembangunan smelter tidak dilakukan dalam 5 tahun ke depan, akan ada sanksi yang siap dijatuhkan untuk perusahaan patungan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum dan Freeport McMorant tersebut yaitu larangan ekspor.
"Ya dibaca sendiri, pasti ada, enggak boleh ekspor," tutur dia.
Menurut Jonan, masa operasi Freeport Indonesia sudah diperpanjang seiring dengan terbitnya IUPK. Dengan masa perpanjangan 2X10 tahun. "Kemarin langsung itu (perpanjangan bersamaan IUPK,. Dia bisa mengajukan sekarang," ujar dia.
Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Tambang Grasberg bawah tanah, Mimika, Papua seperti dikutip dari laman Antara, Minggu (28/7/2019).
"Jadi smelter itu sekarang sudah ada (pembangunan) di Gresik untuk satu juta ton. Dan kita akan tambah lagi di Gresik sampai empat juta ton, " ujar Rini.
51 persen saham PT Freeport Indonesia kini dimiliki BUMN dan pemerintah daerah Papua sedang membangun smelter di Gresik yang ditargetkan dapat beroperasi pada 2022. Hingga Februari 2019, perkembangan pembangunan smelter Freeport baru mencapai 3,86 persen. Investasi yang dibutuhkan membangun smelter itu sebesar USD 2,8 miliar.
Rini mengharapkan PT Freeport Indonesia bakal membangun smelter di Papua. “Tentunya kami juga berharap, kami ingin bangun juga smelter di Papua,” ujar dia.
Pembangunan smelter ini amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Supaya tidak ekspor bahan mentah, perusahaan tambang diwajibkan memurnikan untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil pertambangan.
Lewat tim pengawasan independen (independent verifivator), pemerintah akan evaluasi perkembangan pembangunan dalam waktu enam bulan sekali. Jika tidak mencapai target yang telah ditentukan setiap enam bulan, izin ekspor perusahaan akan dicabut.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menuturkan, lahan untuk membangun smelter sudah siap. Saat ini dilakukan finalisasi front and engineering design (FEED). Hingga awal tahun, proses pembangunan baru mencapai 3,86 persen karena belum memasuki tahap konstruksi. Akan tetapi, persentase itu masih sesuai rencana.
Tony menuturkan, pada tahap kurva rencana seperti sekarang ini, proses pembangunan smelter memang belum terlihat signifikan. Akan tetapi, sudah masuk tahap konstruksi, kemajuannya akan lebih cepat.
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smeter) dalam lima tahun ke depan. Setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, dalam dokumen IUPK telah disepakati, Freeport Indonesia akan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun setelah IUPK terbit.
"Sejak 5 tahun IUPK diperpanjang," kata Jonan, di Bali, Kamis, 27 Desember 2018.
Jonan menuturkan, jika pembangunan smelter tidak dilakukan dalam 5 tahun ke depan, akan ada sanksi yang siap dijatuhkan untuk perusahaan patungan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum dan Freeport McMorant tersebut yaitu larangan ekspor.
"Ya dibaca sendiri, pasti ada, enggak boleh ekspor," tutur dia.
Menurut Jonan, masa operasi Freeport Indonesia sudah diperpanjang seiring dengan terbitnya IUPK. Dengan masa perpanjangan 2X10 tahun. "Kemarin langsung itu (perpanjangan bersamaan IUPK,. Dia bisa mengajukan sekarang," ujar dia.
