News
Soal Polusi Asap, DLH Ancam Stop Aktivitas Smelter PMP
Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka akan mendatangi smelter CV PMP di kawasan industri Jelitik. Hal ini untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat nelayan lingkungan Parit Pekir terkait polusi yang diduga ditimbulkan dari aktivitas peleburan biji timah.
“Dalam waktu dekat kita akan turun kelapangan terkait keluhan masyarakat terkait polusi asap smelter PMP ini,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Meina Lina, Rabu (13/12/2017).
Menurut dia, tak hanya smelter PMP saja yang akan didatangi, akan tetapi smelter RBT juga akan dilakukan hal yang sama. Sebelumnya warga setempat juga mengeluhkan soal polusi asap di smelter tersebut.
“Kemarin itu RBT pernah di cek, bagus pertamanya. Tapi sekarang kita tidak tau bagaimana perkembangannya kenapa bisa begitu lagi,”katanya.
Dikatakan dia, keluhan soal polusi asap smelter di kawasan industri Jelitik itu sudah dikeluhkan sejak lama.
Namun ketika pihaknya menindaklanjuti keluhan tersebut, pihak smelter mengatakan akan melakukan perbaikan sehingga asap yang dikeluhkan bisa diminimalisir.
“Bahkan PMP itu pernah diberi peringatan dan mereka berusaha untuk menambah teknologi. Nah teknologi ini sepanjang ini kita belum lihat langsung apakah sudah dipasang atau belum,”katanya.
Menurut Meina, saat menjabat Kepala DLH Bangka, smelter PMP ini diketahui banyak akan kekurangan seperti masalah asap sehingga kekurangan yang dimiliki diminta untuk dilengkapi. “Seperti izin limbah P3 ibu suruh buat. Jadi pembinaan kita itu ada,”katanya.
Disinggung jika terdapat pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha smelter tersebut didalam operasinalnya, kata Meinalina, pihaknya mengedepankan pembinaan.
“Kalau ada pelanggaran, kita bina dulu. Kan kalau dia masih mendengar arahan, kenapa kita kasih sangsi,”katanya.
Tapi kalau pembinaan yang dilakukan tak digubris, tak menutup kemungkinan akan dilakukan penyetopan terhadap aktifitas peleburan biji timah oleh smelter yang ada di dalam kawasan industri Jelitik.
“Kita berikan dulu surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Tapi kalau tak diindahkan, kalian juga tau dulunya ada yang kami stop. Jadi soal ini tidak langsung kita stop, karena ada mekanismenya,”katanya.
“Dalam waktu dekat kita akan turun kelapangan terkait keluhan masyarakat terkait polusi asap smelter PMP ini,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Meina Lina, Rabu (13/12/2017).
Menurut dia, tak hanya smelter PMP saja yang akan didatangi, akan tetapi smelter RBT juga akan dilakukan hal yang sama. Sebelumnya warga setempat juga mengeluhkan soal polusi asap di smelter tersebut.
“Kemarin itu RBT pernah di cek, bagus pertamanya. Tapi sekarang kita tidak tau bagaimana perkembangannya kenapa bisa begitu lagi,”katanya.
Dikatakan dia, keluhan soal polusi asap smelter di kawasan industri Jelitik itu sudah dikeluhkan sejak lama.
Namun ketika pihaknya menindaklanjuti keluhan tersebut, pihak smelter mengatakan akan melakukan perbaikan sehingga asap yang dikeluhkan bisa diminimalisir.
“Bahkan PMP itu pernah diberi peringatan dan mereka berusaha untuk menambah teknologi. Nah teknologi ini sepanjang ini kita belum lihat langsung apakah sudah dipasang atau belum,”katanya.
Menurut Meina, saat menjabat Kepala DLH Bangka, smelter PMP ini diketahui banyak akan kekurangan seperti masalah asap sehingga kekurangan yang dimiliki diminta untuk dilengkapi. “Seperti izin limbah P3 ibu suruh buat. Jadi pembinaan kita itu ada,”katanya.
Disinggung jika terdapat pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha smelter tersebut didalam operasinalnya, kata Meinalina, pihaknya mengedepankan pembinaan.
“Kalau ada pelanggaran, kita bina dulu. Kan kalau dia masih mendengar arahan, kenapa kita kasih sangsi,”katanya.
Tapi kalau pembinaan yang dilakukan tak digubris, tak menutup kemungkinan akan dilakukan penyetopan terhadap aktifitas peleburan biji timah oleh smelter yang ada di dalam kawasan industri Jelitik.
“Kita berikan dulu surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Tapi kalau tak diindahkan, kalian juga tau dulunya ada yang kami stop. Jadi soal ini tidak langsung kita stop, karena ada mekanismenya,”katanya.
