News
Soal Verifikasi Smelter, Ini Permintaan Wakil Ketua DPRD Babel
Klikbabel.com, Pangkalpinang - Wakil Ketua DPRD Babel Dedy Yulianto meminta Sucufindo untuk konsisten dalam melakukan verifikasi smelter sesuai fakta di lapangan. Menurut dia, ini penting agar verifikasi tidak hanya sebatas berkas saja. Melainkan dari hulu sampai hilir.
"Turun ke lapangan sesuai dengan tugasnya melakukan verifikasi dalam hal pengawasan, pemeriksaan, pengkajian dan pengujian. Kami minta sesuai fakta di lapangan berapa luas IUP nya, berapa unit tambanganya, berapa produksi perharinya. Itu mesti jelas, jangan hanya memverifikasi berkas saja,” tegas Dedy, Jumat (14/12).
Dedy menambahkan, meski pemilik IUP sudah mendapat kategori C&C itu hanya masalah perizinan dan legalitas. Namun terkait masalah asal usul pasir timah belum tentu C&C. "Untuk itu DPRD meminta asal usul barang mesti jelas, tidak ada lagi laporan IUP bodong, laporan produksi palsu, IUP nya tidak pernah di tambang namun ada kuota export itu sama saja memberikan keterangan palsu dan dapat dipidanakan,” tandasnya.
Selain itu Dedy juga kembali menegaskan meskipun IUP lautnya luas, IUP kerjasamanya banyak, namun tidak memiliki KIP dari mana dapat pasir timahnya.
“Succofindo dan Pemerintah Daerah mesti tegas, praktek ilegal verifikasi yang tidak sesuai di lapangan mesti di hentikan. Kami minta gubernur tidak lagi mengeluarkan rekomendasi RKAB rekayasa. Kami minta seluruh IUP diumumkan ke masyarakat luas biar masyarakat dapat membantu, mengawasi dan memberikan informasi pemilik IUP melakukan aktifitas atau tidak di IUP yang mereka miliki atau yang di kerjasama kan,” pinta Dedy.
"Turun ke lapangan sesuai dengan tugasnya melakukan verifikasi dalam hal pengawasan, pemeriksaan, pengkajian dan pengujian. Kami minta sesuai fakta di lapangan berapa luas IUP nya, berapa unit tambanganya, berapa produksi perharinya. Itu mesti jelas, jangan hanya memverifikasi berkas saja,” tegas Dedy, Jumat (14/12).
Dedy menambahkan, meski pemilik IUP sudah mendapat kategori C&C itu hanya masalah perizinan dan legalitas. Namun terkait masalah asal usul pasir timah belum tentu C&C. "Untuk itu DPRD meminta asal usul barang mesti jelas, tidak ada lagi laporan IUP bodong, laporan produksi palsu, IUP nya tidak pernah di tambang namun ada kuota export itu sama saja memberikan keterangan palsu dan dapat dipidanakan,” tandasnya.
Selain itu Dedy juga kembali menegaskan meskipun IUP lautnya luas, IUP kerjasamanya banyak, namun tidak memiliki KIP dari mana dapat pasir timahnya.
“Succofindo dan Pemerintah Daerah mesti tegas, praktek ilegal verifikasi yang tidak sesuai di lapangan mesti di hentikan. Kami minta gubernur tidak lagi mengeluarkan rekomendasi RKAB rekayasa. Kami minta seluruh IUP diumumkan ke masyarakat luas biar masyarakat dapat membantu, mengawasi dan memberikan informasi pemilik IUP melakukan aktifitas atau tidak di IUP yang mereka miliki atau yang di kerjasama kan,” pinta Dedy.
