News
Solusi Pembebasan Lahan Smelter Terus Diupayakan
Mataram (Suara NTB) – Tim Percepatan Pembangunan Smelter Pemprov NTB menargetkan pembebasan lahan prioritas utama seluas 154 hektare tuntas bulan Februari ini. Dari 154 hektare lahan prioritas utama sebagai lokasi pembangunan industri smelter, tinggal 4 hektare lahan yang belum dibebaskan.
Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Smelter Pemprov NTB, Dr. H. Amry Rakhman mengatakan, dari 12 hektare lahan yang belum dibebaskan, hingga saat ini masih tersisa 4 hektare. Pihaknya menargetkan 4 hektare lahan yang belum dibebaskan tersebut dapat tuntas pekan ini.
‘’Tinggal pertemuan pendalaman saja. Tadinya satu masalahnya. Mereka minta harga lebih dari appraisal. Tentu tidak mungkin. Tapi ada permintaan-permintaan lain,’’ kata Amry dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 26 Februari 2020.
Pemilik yang belum mau melepas lahannya untuk pembangunan smelter meminta agar diberikan kesempatan atau prioritas bekerja ketika smelter tersebut nantinya beroperasi. Terkait hal ini, Amry mengatakan sudah dibuat kesepahaman atau kesepakatan.
‘’Ada di dalam kesepakatan kita. Nanti berapa luas lahannya, di pekerjaan apa. Tentu ada pemetaannya, inventarisasi, pembinaannya. Ini sedang diinventarisasi,’’ terangnya.
Pada prinsipnya kata Amry, masyarakat mendukung pembangunan industri smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Namun beberapa warga yang masih enggan melepas lahannya. Orang tuanya setuju melepas lahan, tetapi kadang anaknya yang tidak setuju.
‘’Solusinya pemberdayaan masyarakat eks pemilik lahan,’’ katanya.
Mengenai harga lahan, mantan Kepala Bappeda KSB ini mengatakan, dilakukan pembayaran sesuai hasil appraisal. Harga lahan tidak seragam tergantung kelas lahannya.
Amry menambahkan, ketika persoalan lahan sudah tuntas, maka proses land clearing mulai dilakukan. Untuk groundbreaking direncanakan Maret – Mei mendatang. Pembangunan smelter di KSB ditargetkan beroperasi 2022 mendatang.
Progres pembangunan smelter di KSB terus dikontrol Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM. Sesuai rencana, konstruksi pembangunan smelter akan dimulai awal 2020 ini. Untuk pembangunan smelter dan industri turunannya, total lahan yang dibutuhkan seluas 850 hektare. Untuk tahap I atau prioritas utama dilakukan pembebasan 154 hektare.
Pembebasan lahan akan dilakukan pada lima desa, yakni Desa Benete, Desa Bukit Damai, Desa Maluk, Desa Mantun dan Desa Beru Jereweh. Di Desa Benete, rencana luas lahan yang dibebaskan seluas 287,91 hektare, Desa Bukit Damai 180,37 hektare, Desa Maluk 112,28 hektare, Desa Mantun 266,05 hektare dan Desa Beru Jereweh seluas 3,55 hektare. Smelter yang dibangun di KSB berkapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun. (nas)
Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Smelter Pemprov NTB, Dr. H. Amry Rakhman mengatakan, dari 12 hektare lahan yang belum dibebaskan, hingga saat ini masih tersisa 4 hektare. Pihaknya menargetkan 4 hektare lahan yang belum dibebaskan tersebut dapat tuntas pekan ini.
‘’Tinggal pertemuan pendalaman saja. Tadinya satu masalahnya. Mereka minta harga lebih dari appraisal. Tentu tidak mungkin. Tapi ada permintaan-permintaan lain,’’ kata Amry dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 26 Februari 2020.
Pemilik yang belum mau melepas lahannya untuk pembangunan smelter meminta agar diberikan kesempatan atau prioritas bekerja ketika smelter tersebut nantinya beroperasi. Terkait hal ini, Amry mengatakan sudah dibuat kesepahaman atau kesepakatan.
‘’Ada di dalam kesepakatan kita. Nanti berapa luas lahannya, di pekerjaan apa. Tentu ada pemetaannya, inventarisasi, pembinaannya. Ini sedang diinventarisasi,’’ terangnya.
Pada prinsipnya kata Amry, masyarakat mendukung pembangunan industri smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Namun beberapa warga yang masih enggan melepas lahannya. Orang tuanya setuju melepas lahan, tetapi kadang anaknya yang tidak setuju.
‘’Solusinya pemberdayaan masyarakat eks pemilik lahan,’’ katanya.
Mengenai harga lahan, mantan Kepala Bappeda KSB ini mengatakan, dilakukan pembayaran sesuai hasil appraisal. Harga lahan tidak seragam tergantung kelas lahannya.
Amry menambahkan, ketika persoalan lahan sudah tuntas, maka proses land clearing mulai dilakukan. Untuk groundbreaking direncanakan Maret – Mei mendatang. Pembangunan smelter di KSB ditargetkan beroperasi 2022 mendatang.
Progres pembangunan smelter di KSB terus dikontrol Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM. Sesuai rencana, konstruksi pembangunan smelter akan dimulai awal 2020 ini. Untuk pembangunan smelter dan industri turunannya, total lahan yang dibutuhkan seluas 850 hektare. Untuk tahap I atau prioritas utama dilakukan pembebasan 154 hektare.
Pembebasan lahan akan dilakukan pada lima desa, yakni Desa Benete, Desa Bukit Damai, Desa Maluk, Desa Mantun dan Desa Beru Jereweh. Di Desa Benete, rencana luas lahan yang dibebaskan seluas 287,91 hektare, Desa Bukit Damai 180,37 hektare, Desa Maluk 112,28 hektare, Desa Mantun 266,05 hektare dan Desa Beru Jereweh seluas 3,55 hektare. Smelter yang dibangun di KSB berkapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun. (nas)
