News
Survei Batan, Responden Tak Setuju PLTN Dibangun di NTB
Mataram (Suara NTB) – Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) melakukan survei rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi NTB. Hasilnya, PLTN belum menjadi pilihan.
Batan melakukan ekspose hasil survei di Kantor Dinas ESDM Provinsi NTB, Jumat, 28 Desember 2018 kemarin. Survei dilakukan sebulan pascagempa di Lombok. Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto memaparkan, sebanyak 474 responden dimintai pendapatnya. Tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Beragam pekerjaan, latar pendidikan, laki maupun perempuan. Dinyatakan bahwa ketika pemerintah berencana membangun PLTN di Indonesia, umumnya responden setuju.
Sebaliknya, ketika PLTN direncanakan dibangun di NTB, responden menyatakan menolak atau tak menjadikannya prioritas.
Djarot menyebut, justru yang diinginkan responden, NTB dibangunkan pembangkit listrik alternatif tenaga surya, air, kemudian angin, barulah nuklir. “Jadi secara terbuka kami juga katakana, itu PR kalau kita ingin bangun PLTN di NTB,” ujar Djarot.
Dalam ekspose kemarin, hadir juga, anggota Komisi XII DPR RI, Dr. Kurtubi, Kepala Dinas ESDM, M. Husni dan stakeholders terkait. Djarot mengatakan, dari hasil survei juga didapat informasi publik masih alergi dengan alternatif pembangunan pembangkit listrik dengan sumber tenaga nuklir ini.
Karena itu, lanjut Djarot, toh ketika pemerintah ingin membangun PLTN di NTB, perlu sosialisasi lebih massif. Sebab bisa jadi, belum tertariknya publik lantaran pemahamannya masih sangat kurang tentang PLTN terhadap dampak positif negatifnya.
Sementara itu, Dr. Kurtubi merespon hasil survei yang dilakukan oleh Batan. Menurutnya, sah-sah saja masyarakat tak setuju. Tetapi oleh pemimpin daerah sebelumnya, sangat mendukung jika pemerintah membangun PLTN di NTB.
Sebagai wakil di Komisi VII DPR-RI, ia menegaskan keinginan kuatnya mendorong pemerintah membangun PLTN didasarkan banyak pertimbangan. Pertama, masukan dari pengusaha, yang mengelola tambang Batu Hijau Sumbawa Barat.
Masukan PT. AMNT ini, menyusul rencana pembangunan smelter untuk melakukan pemurnian konsentrat. Dimana, kebutuhan akan sumber listrik menjadi sangat strategis untuk menunjang operasional smelter.
“Ini baru kebutuhan smelter saja. belum industri ikutan lainnya yang juga membutuhkan energi listrik yang tidak kecil,” kata Ketua Kaukus PLTN di Senayan ini.
Ia juga menghargai pendapat masyarakat dari hasil survei tersebut. Tetapi secara nasional, legislatif tetap akan mendorong pemerintah membangun PLN.
“Kalau tidak di NTB, mungkin di Kalimantan dulu kita dorong dibangun,” ujarnya.
Dr. Kurtubi mengatakan, tentu sangat mustahil membangun PLTN di NTB dalam lima tahun ke depan, menyusul pembangunan smelter yang harus sudah dibangun sebagai amanat pemerintah kepada perusahaan tambang.
Setidaknya, PLTN nantinya untuk memenuhi kebutuhan industri ikutan smelter yang diproyeksikan kebutuhan listriknya juga tidak kalah kecil. Karenanya, ia mendorong sosialisasi terus dilakukan secara massif, agar masyarakat paham tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. (bul)
Batan melakukan ekspose hasil survei di Kantor Dinas ESDM Provinsi NTB, Jumat, 28 Desember 2018 kemarin. Survei dilakukan sebulan pascagempa di Lombok. Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto memaparkan, sebanyak 474 responden dimintai pendapatnya. Tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Beragam pekerjaan, latar pendidikan, laki maupun perempuan. Dinyatakan bahwa ketika pemerintah berencana membangun PLTN di Indonesia, umumnya responden setuju.
Sebaliknya, ketika PLTN direncanakan dibangun di NTB, responden menyatakan menolak atau tak menjadikannya prioritas.
Djarot menyebut, justru yang diinginkan responden, NTB dibangunkan pembangkit listrik alternatif tenaga surya, air, kemudian angin, barulah nuklir. “Jadi secara terbuka kami juga katakana, itu PR kalau kita ingin bangun PLTN di NTB,” ujar Djarot.
Dalam ekspose kemarin, hadir juga, anggota Komisi XII DPR RI, Dr. Kurtubi, Kepala Dinas ESDM, M. Husni dan stakeholders terkait. Djarot mengatakan, dari hasil survei juga didapat informasi publik masih alergi dengan alternatif pembangunan pembangkit listrik dengan sumber tenaga nuklir ini.
Karena itu, lanjut Djarot, toh ketika pemerintah ingin membangun PLTN di NTB, perlu sosialisasi lebih massif. Sebab bisa jadi, belum tertariknya publik lantaran pemahamannya masih sangat kurang tentang PLTN terhadap dampak positif negatifnya.
Sementara itu, Dr. Kurtubi merespon hasil survei yang dilakukan oleh Batan. Menurutnya, sah-sah saja masyarakat tak setuju. Tetapi oleh pemimpin daerah sebelumnya, sangat mendukung jika pemerintah membangun PLTN di NTB.
Sebagai wakil di Komisi VII DPR-RI, ia menegaskan keinginan kuatnya mendorong pemerintah membangun PLTN didasarkan banyak pertimbangan. Pertama, masukan dari pengusaha, yang mengelola tambang Batu Hijau Sumbawa Barat.
Masukan PT. AMNT ini, menyusul rencana pembangunan smelter untuk melakukan pemurnian konsentrat. Dimana, kebutuhan akan sumber listrik menjadi sangat strategis untuk menunjang operasional smelter.
“Ini baru kebutuhan smelter saja. belum industri ikutan lainnya yang juga membutuhkan energi listrik yang tidak kecil,” kata Ketua Kaukus PLTN di Senayan ini.
Ia juga menghargai pendapat masyarakat dari hasil survei tersebut. Tetapi secara nasional, legislatif tetap akan mendorong pemerintah membangun PLN.
“Kalau tidak di NTB, mungkin di Kalimantan dulu kita dorong dibangun,” ujarnya.
Dr. Kurtubi mengatakan, tentu sangat mustahil membangun PLTN di NTB dalam lima tahun ke depan, menyusul pembangunan smelter yang harus sudah dibangun sebagai amanat pemerintah kepada perusahaan tambang.
Setidaknya, PLTN nantinya untuk memenuhi kebutuhan industri ikutan smelter yang diproyeksikan kebutuhan listriknya juga tidak kalah kecil. Karenanya, ia mendorong sosialisasi terus dilakukan secara massif, agar masyarakat paham tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. (bul)
