News
TKA di IMIP Morowali Kurang dari 10 Persen
JAKARTA - Tim Komisi IX DPR RI dan Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) mengungkap fakta tentang serbuan TKA yang terjadi di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP).
Menurut Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi yang terjun langsung ke lapangan bersama Tim Kunjungan Kerja mengungkap, tidak sampai 10 persen TKA yang bekerja di PT. IMIP, bahkan menurutnya pekerja tersebut punya izin yang sah.
“Kami datangi semua, mulai dari kantin pekerja, mess pekerja China, pabrik, bahkan ruang operator. Jumlah karyawan asing ada 2500 orang. Sementara pekerja lokal nya mencapai 28.000 orang. Artinya TKA tidak sampai 10 persen dan memiliki izin kerja yang sah. Ini dibuktikan oleh laporan pejabat Imigrasi Kemenkumham di sana,” papar Dede dalam laporan hasil kunkernya ke Morowali, Sulawesi Tengah, Sabtu (7/7/2018).
PT. IMIP di Morowali merupakan kompleks industri smelter nickel dan besi terbesar di Indonesia. Untuk membuktikan apakah benar TKA dari China menyerbu atau menguasai pabrik, Komisi IX DPR RI dan Satgas Pengawasan TKA melakukan peninjauan guna mendapat data yang sejelas-selasnya.
Dede menjelaskan tentang kesimpang-siuran isu serbuan TKA. Dia mengatakan, mungkin dulu pada saat pembangunan smelter di awal 2014 sampai dengan 2016 banyak TKA yang keluar masuk dengan kontrak per dua sampai tiga bulan.
Ini terjadi karena memang pada saat itu SDM lokal belum berpengalaman membangun smelter. Setelah smelter berdiri, hanya 10 persen TKA yang tinggal untuk meneruskan transfer teknologi kepada pekerja lokal.
“Kami tidak menemukan serbuan TKA. Yang ada justru puluhan ribu pekerja kita yang berasal dari sekitar Sulawesi. Bahkan kami juga sudah minta agar Satgas Pengawasan TKA membuka posko di sana, agar pengawasan terpantau,” jelasnya.
Tim Kunker dan Satgas Pengawasan TKA juga mendapat penjelasan dari Bupati dan Ketua DPRD Morowali, tentang pendapatan daerah dan multiplier effect ke daerah yang terasa besar.
Bahkan Morowali sempat mendapat angka pertumbuhan ekonomi sebesar 35 persen, 5 besar tertinggi di Indonesia.
Menurut Dede jika hubungan Pemda Morowali dan industri bisa berjalan baik, sangat mungkin Morowali ke depan akan menjadi kota industri metropolitan, dengan pendapatan daerah ratusan miliar rupiah setahun.
Ia pun menginformasikan, bahwa saat ini masih dibutuhkan 10.000 tambahan karyawan lagi, semuanya tenaga lokal dan lowongan terbuka bagi umum. Dede pun mendapat laporan tentang rata-rata gaji di PT IMIP.
“Mau tahu berapa gaji pekerja lokal kita disana? Lulusan SMA yang baru masuk enam bulan rata-rata mendapat sekitar Rp4 juta. Yang sudah dua tahun mencapai Rp8 juta hingga Rp10 juta per bulan,” ungkap Dede. (*)
Menurut Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi yang terjun langsung ke lapangan bersama Tim Kunjungan Kerja mengungkap, tidak sampai 10 persen TKA yang bekerja di PT. IMIP, bahkan menurutnya pekerja tersebut punya izin yang sah.
“Kami datangi semua, mulai dari kantin pekerja, mess pekerja China, pabrik, bahkan ruang operator. Jumlah karyawan asing ada 2500 orang. Sementara pekerja lokal nya mencapai 28.000 orang. Artinya TKA tidak sampai 10 persen dan memiliki izin kerja yang sah. Ini dibuktikan oleh laporan pejabat Imigrasi Kemenkumham di sana,” papar Dede dalam laporan hasil kunkernya ke Morowali, Sulawesi Tengah, Sabtu (7/7/2018).
PT. IMIP di Morowali merupakan kompleks industri smelter nickel dan besi terbesar di Indonesia. Untuk membuktikan apakah benar TKA dari China menyerbu atau menguasai pabrik, Komisi IX DPR RI dan Satgas Pengawasan TKA melakukan peninjauan guna mendapat data yang sejelas-selasnya.
Dede menjelaskan tentang kesimpang-siuran isu serbuan TKA. Dia mengatakan, mungkin dulu pada saat pembangunan smelter di awal 2014 sampai dengan 2016 banyak TKA yang keluar masuk dengan kontrak per dua sampai tiga bulan.
Ini terjadi karena memang pada saat itu SDM lokal belum berpengalaman membangun smelter. Setelah smelter berdiri, hanya 10 persen TKA yang tinggal untuk meneruskan transfer teknologi kepada pekerja lokal.
“Kami tidak menemukan serbuan TKA. Yang ada justru puluhan ribu pekerja kita yang berasal dari sekitar Sulawesi. Bahkan kami juga sudah minta agar Satgas Pengawasan TKA membuka posko di sana, agar pengawasan terpantau,” jelasnya.
Tim Kunker dan Satgas Pengawasan TKA juga mendapat penjelasan dari Bupati dan Ketua DPRD Morowali, tentang pendapatan daerah dan multiplier effect ke daerah yang terasa besar.
Bahkan Morowali sempat mendapat angka pertumbuhan ekonomi sebesar 35 persen, 5 besar tertinggi di Indonesia.
Menurut Dede jika hubungan Pemda Morowali dan industri bisa berjalan baik, sangat mungkin Morowali ke depan akan menjadi kota industri metropolitan, dengan pendapatan daerah ratusan miliar rupiah setahun.
Ia pun menginformasikan, bahwa saat ini masih dibutuhkan 10.000 tambahan karyawan lagi, semuanya tenaga lokal dan lowongan terbuka bagi umum. Dede pun mendapat laporan tentang rata-rata gaji di PT IMIP.
“Mau tahu berapa gaji pekerja lokal kita disana? Lulusan SMA yang baru masuk enam bulan rata-rata mendapat sekitar Rp4 juta. Yang sudah dua tahun mencapai Rp8 juta hingga Rp10 juta per bulan,” ungkap Dede. (*)
