News
Tahun ini, ESDM target 4 smelter nikel terbangun
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan 4 smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral rampung tahun ini. Sejauh ini, baru dua smelter yang sudah terbangun.
"Empat ini untuk pengolahan nikel," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot, Jakarta, Selasa (23/8).
Secara keseluruhan, lanjut Bambang, sudah lebih dari 20 smelter terbangun sejak menteri ESDM mengeluarkan peraturan dua tahun lalu yang isinya pelarangan ekspor mineral mulai 12 Januari 2017. Namun, dia mengaku, beberapa smelter masih kurang maksimal dalam beroperasi.
"Kapasitasnya kalau dibandingkan dengan produksi masih kurang," katanya.
"Kami belum tahu kebutuhan industri seperti apa. Oleh karena itu kami kerja sama dengan Kementerian Perindustrian menentukan patokan seberapa banyak kita akan membangun smelter dengan kapasitas berapa."
Terlepas itu, Bambang tidak bisa memastikan apakah pelarang ekspor mineral tetap dilaksanakan pada 2017. Sebab, kepastian itu masih menunggu penyelesaian revisi Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
"Kami berharap semoga sebelum 2017 undang-undangnya selesai."
Sumber : http://www.merdeka.com
"Empat ini untuk pengolahan nikel," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot, Jakarta, Selasa (23/8).
Secara keseluruhan, lanjut Bambang, sudah lebih dari 20 smelter terbangun sejak menteri ESDM mengeluarkan peraturan dua tahun lalu yang isinya pelarangan ekspor mineral mulai 12 Januari 2017. Namun, dia mengaku, beberapa smelter masih kurang maksimal dalam beroperasi.
"Kapasitasnya kalau dibandingkan dengan produksi masih kurang," katanya.
"Kami belum tahu kebutuhan industri seperti apa. Oleh karena itu kami kerja sama dengan Kementerian Perindustrian menentukan patokan seberapa banyak kita akan membangun smelter dengan kapasitas berapa."
Terlepas itu, Bambang tidak bisa memastikan apakah pelarang ekspor mineral tetap dilaksanakan pada 2017. Sebab, kepastian itu masih menunggu penyelesaian revisi Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
"Kami berharap semoga sebelum 2017 undang-undangnya selesai."
Sumber : http://www.merdeka.com
