News
Tak Hanya Deutsche Bank, Perusahaan Lain Siap Bantu Beli Saham Freeport
Metrotvnews.com, Bandung: Deutsche Bank bukan menjadi satu-satunya yang berminat untuk membantu perusahaan pelat merah membeli divestasi saham PT Freeport Indonesia. Tapi, masih ada beberapa perusahaan lain yang berminat untuk melakukan hal yang sama terkait divestasi tersebut.
"Ya macam-macam. Bukan hanya dia, banyak orang lain yang melihat peluang mereka ingin investasi di seperti-seperti itu. Ada beberapa perusahaan lain yang saya rasa berminat," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Intercontinental Bandung, Rabu 27 September 2017.
Namun demikian, Luhut belum mengetahu akan seperti apa skema yang ditawarkan. Sebab, rencana tersebut masih tahap awal. Sehingga, masih ada proses yang lain.
"Dia datang ke saya, ngomong (mereka perusahaan), ya kita bilang bisa-bisa saja (divestasi saham Freeport Indonesia)," tutup Luhut.
Sebagaimana diketahui, Luhut pernah mengatakan, Deutsche Bank menawarkan diri membantu badan usaha milik negara (BUMN) membeli divestasi saham PT Freeport Indonesia.
"Tadi Deutsche Bank datang, mereka juga berminat untuk membantu financing (mendanai), misalnya buat BUMN yang akan masuk di Freeport," kata Luhut.
Meski baru tahap awal, Luhut menyambut baik minat perbankan Jerman tersebut. Sebelumnya, dia meminta divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk Indonesia harus sudah selesai pada 2019.
"Freeport akan melepas 51 persen saham untuk kepemilikan Indonesia, kita harus menyelesaikan sampai 2019," ujar Luhut.
Mantan Menko Polhukam itu menuturkan saat ini masih dibicarakan pembagian persentase saham antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasalnya, sesuai ketentuan yang ada, divestasi saham utamanya diserahkan kepada pemerintah pusat, kemudian ditawarkan ke pemerintah daerah, baru kemudian kepada BUMN dan swasta.
Menurut dia, pemerintah daerah kemungkinan bisa mendapat 5-10 persen divestasi saham PTFI. Ada pun terkait perhitungan harga sahamnya, Luhut menyebut hal itu akan diserahkan ke pasar dengan penghitungan valuator independen yang masing-maaing ditunjuk PTFI dan pemerintah.
"Nanti ada valuator independen yang ditunjuk dari dua belah pihak, dari pemerintah dan pihak Freeport. Itu ada kajian dan formulanya, tapi cadangan tidak termasuk apa yang dinilai harganya," ungkapnya.
Luhut menegaskan, dengan memiliki 51 persen saham PTFI, otomatis Indonesia yang akan mengendalikan perusahaan tambang yang beroperasi di Papua itu. Saat ini, pemerintah baru menguasai 9,36 persen saham PTFI.
"Ya macam-macam. Bukan hanya dia, banyak orang lain yang melihat peluang mereka ingin investasi di seperti-seperti itu. Ada beberapa perusahaan lain yang saya rasa berminat," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Intercontinental Bandung, Rabu 27 September 2017.
Namun demikian, Luhut belum mengetahu akan seperti apa skema yang ditawarkan. Sebab, rencana tersebut masih tahap awal. Sehingga, masih ada proses yang lain.
"Dia datang ke saya, ngomong (mereka perusahaan), ya kita bilang bisa-bisa saja (divestasi saham Freeport Indonesia)," tutup Luhut.
Sebagaimana diketahui, Luhut pernah mengatakan, Deutsche Bank menawarkan diri membantu badan usaha milik negara (BUMN) membeli divestasi saham PT Freeport Indonesia.
"Tadi Deutsche Bank datang, mereka juga berminat untuk membantu financing (mendanai), misalnya buat BUMN yang akan masuk di Freeport," kata Luhut.
Meski baru tahap awal, Luhut menyambut baik minat perbankan Jerman tersebut. Sebelumnya, dia meminta divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk Indonesia harus sudah selesai pada 2019.
"Freeport akan melepas 51 persen saham untuk kepemilikan Indonesia, kita harus menyelesaikan sampai 2019," ujar Luhut.
Mantan Menko Polhukam itu menuturkan saat ini masih dibicarakan pembagian persentase saham antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasalnya, sesuai ketentuan yang ada, divestasi saham utamanya diserahkan kepada pemerintah pusat, kemudian ditawarkan ke pemerintah daerah, baru kemudian kepada BUMN dan swasta.
Menurut dia, pemerintah daerah kemungkinan bisa mendapat 5-10 persen divestasi saham PTFI. Ada pun terkait perhitungan harga sahamnya, Luhut menyebut hal itu akan diserahkan ke pasar dengan penghitungan valuator independen yang masing-maaing ditunjuk PTFI dan pemerintah.
"Nanti ada valuator independen yang ditunjuk dari dua belah pihak, dari pemerintah dan pihak Freeport. Itu ada kajian dan formulanya, tapi cadangan tidak termasuk apa yang dinilai harganya," ungkapnya.
Luhut menegaskan, dengan memiliki 51 persen saham PTFI, otomatis Indonesia yang akan mengendalikan perusahaan tambang yang beroperasi di Papua itu. Saat ini, pemerintah baru menguasai 9,36 persen saham PTFI.
