News
Tak Serius Bangun Smelter, Tak Ditegur, Freeport Memang Anak Emas
Jakarta - MERDEKANEWS - Sampai sekarang, PT Freeport Indonesia (Freeport/PTFI) belum juga merampungkan pembangunan unit pengolahan dan pemurnian mineral alias smelter. Perkembangan fisik smelter baru 2,5%. Terkesan kuat Freeport main-main.
Ironisnya, kata Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, tidak ada teguran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahkan, Menteri ESDM Ignatius Jonan sangat terkesan lembek.
"Kami sudah sering mendesak pemerintah supaya Freeport segera membangun smelter dengan sanksi menyetop ekspor konsentrat. Tapi sayangnya ada alasan sendiri untuk freeport semisal nilai invesrasi yang sudah ditanam dan konsentratnya sudah diolah sebelum diekspor. Dengan alasan begitu ekspor konsentrat terus diperbolehkan," kata Eni di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Sikap pemerintah tersebut, menurut Eni, sangat kurang tegas dalam menegakan aturan kepada Freeport. Bahkan, terkesan menanak-emaskan industri tambang kakap yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) itu.
Mustinya pemerintah bersikap kepada Freeport bukan terkesan membiarkan. "Kalau masyarakat melihat seperti itu tentu freeport di anak emaskan. Karena juga kita melihatnya seperti itu," kata Eni.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Bambang Susigit, mengatakan, perkembangan fisik pembangunan smelter PT Freeport Indonesia baru 2,45%.
"Perkembangan itu berdasarkan hasil evaluasi PT Surveyor Indonesia. Adapun hasil evaluasi itu akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi permohonan perpanjangan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga Freeport," papar Bambang.
Bambang mengatakan, kendati progress smelter Freeport baru 2,45%, perkembangannya sudah sesuai dengan rencana pembangunan per enam bulanan. Dalam tahap awal, proses pembangunan lebih banyak pada persiapan. "Adapun hasil verifikasi tersebut jauh di bawah klaim Freeport yang menyatakan progres pembangunan smelter mereka telah mencapai kisaran 15%," kata Bambang.
Adapun smelter dengan nilai investasi US$2,2 miliar itu, kata dia, bakal dibangun di Gresik, Jawa Timur. Pembangunan smelter ini akan menjadi syarat mendapatkan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1/2017, hanya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ IUP Khusus (IUPK) yang membangun smelter di dalam negeri yang berhak mengajukan rekomendasi ekspor mineral yang belum dimurnikan, termasuk konsentrat tembaga.
Ironisnya, kata Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, tidak ada teguran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahkan, Menteri ESDM Ignatius Jonan sangat terkesan lembek.
"Kami sudah sering mendesak pemerintah supaya Freeport segera membangun smelter dengan sanksi menyetop ekspor konsentrat. Tapi sayangnya ada alasan sendiri untuk freeport semisal nilai invesrasi yang sudah ditanam dan konsentratnya sudah diolah sebelum diekspor. Dengan alasan begitu ekspor konsentrat terus diperbolehkan," kata Eni di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Sikap pemerintah tersebut, menurut Eni, sangat kurang tegas dalam menegakan aturan kepada Freeport. Bahkan, terkesan menanak-emaskan industri tambang kakap yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) itu.
Mustinya pemerintah bersikap kepada Freeport bukan terkesan membiarkan. "Kalau masyarakat melihat seperti itu tentu freeport di anak emaskan. Karena juga kita melihatnya seperti itu," kata Eni.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Bambang Susigit, mengatakan, perkembangan fisik pembangunan smelter PT Freeport Indonesia baru 2,45%.
"Perkembangan itu berdasarkan hasil evaluasi PT Surveyor Indonesia. Adapun hasil evaluasi itu akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi permohonan perpanjangan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga Freeport," papar Bambang.
Bambang mengatakan, kendati progress smelter Freeport baru 2,45%, perkembangannya sudah sesuai dengan rencana pembangunan per enam bulanan. Dalam tahap awal, proses pembangunan lebih banyak pada persiapan. "Adapun hasil verifikasi tersebut jauh di bawah klaim Freeport yang menyatakan progres pembangunan smelter mereka telah mencapai kisaran 15%," kata Bambang.
Adapun smelter dengan nilai investasi US$2,2 miliar itu, kata dia, bakal dibangun di Gresik, Jawa Timur. Pembangunan smelter ini akan menjadi syarat mendapatkan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1/2017, hanya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ IUP Khusus (IUPK) yang membangun smelter di dalam negeri yang berhak mengajukan rekomendasi ekspor mineral yang belum dimurnikan, termasuk konsentrat tembaga.
