News
Timah SDA Yang Tidak Bisa Diperbaharui, Kok Kuota Ekspor Tetap Stabil
RMOL. Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), Deddy Yulianto mempertanyakan besarnya kuota ekspor timah yang dimiliki perusahaan-perusahaan smelter yang ada di Babel, khususnya terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan yang tidak pernah habis dengan luas tetap dan sudah berjalan bertahun-tahun.
"Kuota ekspornya tetap saja stabil dari hasil produksinya, padahal kita tahu bahwa timah adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharuhi. Ini kuota ekspor apa benar-benar hasil produksi dari tambang mereka sendiri? kalau iya, berapa luas IUP yang mereka miliki," tanya Deddy kepada RMOLBabel, Minggu (1/10).
Ia menyarankan, agar pemerintah lebih memperketat pengawasan masalah pertimahan ini. Mestinya dari hulu sampai hilirnya masalah pertimahan ini harus jelas asal-usulnya dalam artian dari luas IUP yang dimiliki dan produksi per hari dan dimana tambangnya, kemudian berapa unit tambangnya mesti ada laporan yang jelas.
"IUP ada tambang tidak ada, IUP laut ada kapal isap tidak ada tapi bisa ekspor timah itu yang kita pertanyakan. Jadi dari mana hasil timahnya tersebut? kan sama juga ilegal. Makanya asal-usul mesti jelas terkait masalah timah ini," ujarnya.
Ia juga menambahkan, pemerintah daerah mesti tegas baik itu Gubernur maupun Bupati. Jangan hanya bisa memberikan rekomendasi dan hanya jadikan boneka oleh para pengusaha. Ini juga terkait masalah reklamasi dan pasca tambang. "Jangan selalu mengatasnamakan masyarakat untuk mengeksploitasi sumber daya alam Babel setelah itu ditinggal begitu saja," pungkasnya.
"Kuota ekspornya tetap saja stabil dari hasil produksinya, padahal kita tahu bahwa timah adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharuhi. Ini kuota ekspor apa benar-benar hasil produksi dari tambang mereka sendiri? kalau iya, berapa luas IUP yang mereka miliki," tanya Deddy kepada RMOLBabel, Minggu (1/10).
Ia menyarankan, agar pemerintah lebih memperketat pengawasan masalah pertimahan ini. Mestinya dari hulu sampai hilirnya masalah pertimahan ini harus jelas asal-usulnya dalam artian dari luas IUP yang dimiliki dan produksi per hari dan dimana tambangnya, kemudian berapa unit tambangnya mesti ada laporan yang jelas.
"IUP ada tambang tidak ada, IUP laut ada kapal isap tidak ada tapi bisa ekspor timah itu yang kita pertanyakan. Jadi dari mana hasil timahnya tersebut? kan sama juga ilegal. Makanya asal-usul mesti jelas terkait masalah timah ini," ujarnya.
Ia juga menambahkan, pemerintah daerah mesti tegas baik itu Gubernur maupun Bupati. Jangan hanya bisa memberikan rekomendasi dan hanya jadikan boneka oleh para pengusaha. Ini juga terkait masalah reklamasi dan pasca tambang. "Jangan selalu mengatasnamakan masyarakat untuk mengeksploitasi sumber daya alam Babel setelah itu ditinggal begitu saja," pungkasnya.
