News
Tunggu Smelter, Sektor Tambang Diprediksi Pulih pada 2018
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, memperkirakan kinerja sektor pertambangan yang tengah menurun dan melemah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir masih akan berlanjut. Ia memperkirakan sektor pertambangan baru akan pulih paling cepat pada 2018 atau 2019.
"Tambang baru membaik pada 2018-2019 karena menunggu smelter. Repot juga kalau belum punya, enggak bisa apa-apa sekarang," ujar Aviliani di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2016.
Menurut Aviliani, hal tersebut terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor mineral yang berlangsung sejak 2014. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).
Dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Tahun 2009 juga disebutkan, jika perusahaan tambang belum membangun smelter, perusahaan tidak lagi diperbolehkan mengekspor bahan mineral mentah. Menurut Aviliani, hal itu sangat berpengaruh pada kinerja sektor tambang. Meskipun saat ini harga komoditas tambang sudah mulai membaik.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad menuturkan sektor pertambangan masih mendominasi di komposisi rasio kredit macet (NPL) perbankan. Saat ini NPL perbankan gross masih berada di kisaran 3,2 persen dan nett sebesar 1,4 persen. "NPL itu sisa 2015, terutama datang dari sektor pertambangan dan pendukungnya," katanya.
Muliaman berujar, pertumbuhan kredit saat ini juga masih rendah di angka 6-7 persen (YOY) hingga Agustus lalu. Menurut dia, pertumbuhan kredit rupiah cenderung lebih menggembirakan dibanding kredit valuta asing (valas).
"Tambang baru membaik pada 2018-2019 karena menunggu smelter. Repot juga kalau belum punya, enggak bisa apa-apa sekarang," ujar Aviliani di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2016.
Menurut Aviliani, hal tersebut terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor mineral yang berlangsung sejak 2014. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).
Dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Tahun 2009 juga disebutkan, jika perusahaan tambang belum membangun smelter, perusahaan tidak lagi diperbolehkan mengekspor bahan mineral mentah. Menurut Aviliani, hal itu sangat berpengaruh pada kinerja sektor tambang. Meskipun saat ini harga komoditas tambang sudah mulai membaik.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad menuturkan sektor pertambangan masih mendominasi di komposisi rasio kredit macet (NPL) perbankan. Saat ini NPL perbankan gross masih berada di kisaran 3,2 persen dan nett sebesar 1,4 persen. "NPL itu sisa 2015, terutama datang dari sektor pertambangan dan pendukungnya," katanya.
Muliaman berujar, pertumbuhan kredit saat ini juga masih rendah di angka 6-7 persen (YOY) hingga Agustus lalu. Menurut dia, pertumbuhan kredit rupiah cenderung lebih menggembirakan dibanding kredit valuta asing (valas).
