News
Ujian Pertama Menteri Archandra, Usir Freeport
Jakarta - Meski berpengalaman di industri hulu migas, Archandra Tahar selaku Menteri ESDM anyar, perlu bergerak cepat dalam mengatasi sengkarut di sektor pertambangan.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan, persoalan di sektor pertambangan cukup rumit dan beragam. Namun yang mendesak dirampungkan adalah status bisnis tambang PT Freeport Indonesia (Freeport).
Di mana, industri tambang asal Amerika Serikat (AS) itu, tidak menjalankan kegiatan hilirisasi melalui pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Padahal, UU Mineral dan Batubara jelas-jelas mengamanatkan pembangunan smelter.
Dalam hal ini, Freeport masih menunggu kepastian perpanjangan operasinya meski aturan untuk membangun smelter merupakan hal yang wajib bagi perusahaan berskala besar kontrak karya (KK).
"Hal berikut yang sangat mendesak adalah soal status pengelolaan tambang Freeport Indonesia. Yang sampai saat ini tidak memperlihatkan itikad baik untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku," kata Yusri di Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Yusri bilang, ketegasan Archandra dinantikan banyak pihak dalam menyelesaikan renegosiasi kontrak dengan pihak Freeport Indonesia. "Sikap tegas terhadap Freeport dari Menteri yang baru ini merupakan ujian pertamanya. Yang diharapkan dia berhasil lulus dengan sangat memuaskan. Rasa penasaran publik dan rindu sikap tegas Pemerintah sehingga dapat menegakkan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam," ujar Yusri.
Jika berhasil, ia menjamin citra pemerintah di mata publik akan menjadi lebih baik lagi. Hal ini sekaligus menjadi pendidikan positif bagi seluruh stakeholder agar menjalankan suatu hal dengan asas hukum dan aturan yang berlaku. "Keputusannya nanti tentu memberikan pendidikan positif bagi semua stake holder energi untuk bekerja taat aturan dan komit dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," kata Yusri.
Sumber : www.inilah.com
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan, persoalan di sektor pertambangan cukup rumit dan beragam. Namun yang mendesak dirampungkan adalah status bisnis tambang PT Freeport Indonesia (Freeport).
Di mana, industri tambang asal Amerika Serikat (AS) itu, tidak menjalankan kegiatan hilirisasi melalui pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Padahal, UU Mineral dan Batubara jelas-jelas mengamanatkan pembangunan smelter.
Dalam hal ini, Freeport masih menunggu kepastian perpanjangan operasinya meski aturan untuk membangun smelter merupakan hal yang wajib bagi perusahaan berskala besar kontrak karya (KK).
"Hal berikut yang sangat mendesak adalah soal status pengelolaan tambang Freeport Indonesia. Yang sampai saat ini tidak memperlihatkan itikad baik untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku," kata Yusri di Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Yusri bilang, ketegasan Archandra dinantikan banyak pihak dalam menyelesaikan renegosiasi kontrak dengan pihak Freeport Indonesia. "Sikap tegas terhadap Freeport dari Menteri yang baru ini merupakan ujian pertamanya. Yang diharapkan dia berhasil lulus dengan sangat memuaskan. Rasa penasaran publik dan rindu sikap tegas Pemerintah sehingga dapat menegakkan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam," ujar Yusri.
Jika berhasil, ia menjamin citra pemerintah di mata publik akan menjadi lebih baik lagi. Hal ini sekaligus menjadi pendidikan positif bagi seluruh stakeholder agar menjalankan suatu hal dengan asas hukum dan aturan yang berlaku. "Keputusannya nanti tentu memberikan pendidikan positif bagi semua stake holder energi untuk bekerja taat aturan dan komit dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," kata Yusri.
Sumber : www.inilah.com
