News
Balada BUMN Serakah Bikin Vendor Buntung
Jakarta - Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) kembali mengeluhkan lambatnya pembayaran hasil kerja mereka oleh sejumlah BUMN karya. Akibatnya banyak kontraktor lokal yang masuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bangkrut.
Menurut Sekjen Gapensi Andi Rukman N Karumpa mengakui semua tagihan ke BUMN oleh vendor atau subkontraktor di daerah itu pasti akan dibayar oleh BUMN, sekalipun terjadi pergantian direksi. Hanya saja penyelesaiannya sangat lama, bisa bertahun-tahun.
"Yang kita kesal itu di masa pandemi covid seperti ini, lagi susah, kok masih tega terlambat membayar. Jadi teman-teman di daerah itu bukannya dapat untung tapi buntung," jelas Andi kepada tim blak-blakan detikcom, Kamis (8/4/2021).
Idealnya, dia melanjutkan, pembayaran kepada para kontraktor lokal bisa segera dilakukan berdasarkan progres fisik yang telah dikerjakan. Umumnya ada tiga tahap pembayaran yakni penagihan saat pembangunan fisik sudah mencapai 50 persen dibayar 30 persen dari nilai kontrak. Jika sudah 80 persen dibayar 50 persen, dan jika sudah selesai dibayar 80 persen bisa dibayar.
"Sementara 20 persen pembayarannya silahkan ditahan untuk retensi," ujar Andi Rukman.
Baca juga:
Buka-bukaan Pengusaha soal Kisah 'Dizalimi BUMN'
Tapi sejatinya masalah mangkraknya pembayaran dari BUMN ini lantaran sistem yang terpusat. Jadi disposisinya ada di pusat sehingga kalau pusat menahan-nahan pembayaran maka kontraktor lokal yang jadi korban.
Keterlambatan pembayaran itu akibat arus kas di BUMN pun kosong, karena mereka terlalu dipaksa untuk membangun berbagai infrastruktur. Sejatinya BUMN-BUMN itu juga menjerit karena mereka sendiri belum dibayar oleh pemerintah.
"Ada juga beberapa BUMN yang serakah, meski arus kas tidak bagus tapi caplok proyek kiri-kanan, lalu banting harga," ujarnya.
Untuk mencari solusi terkait isu tersebut, Gapensi akan membicarakannya kembali Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono.
Pada bagian lain, Andi Rukman N Karumpa mengingatkan soal pentingnya menyiapkan industri lokal terkait material dalam rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Apa maksudnya pembangunan itu harus meniru Kuala Kencana di Papua?
Menurut Sekjen Gapensi Andi Rukman N Karumpa mengakui semua tagihan ke BUMN oleh vendor atau subkontraktor di daerah itu pasti akan dibayar oleh BUMN, sekalipun terjadi pergantian direksi. Hanya saja penyelesaiannya sangat lama, bisa bertahun-tahun.
"Yang kita kesal itu di masa pandemi covid seperti ini, lagi susah, kok masih tega terlambat membayar. Jadi teman-teman di daerah itu bukannya dapat untung tapi buntung," jelas Andi kepada tim blak-blakan detikcom, Kamis (8/4/2021).
Idealnya, dia melanjutkan, pembayaran kepada para kontraktor lokal bisa segera dilakukan berdasarkan progres fisik yang telah dikerjakan. Umumnya ada tiga tahap pembayaran yakni penagihan saat pembangunan fisik sudah mencapai 50 persen dibayar 30 persen dari nilai kontrak. Jika sudah 80 persen dibayar 50 persen, dan jika sudah selesai dibayar 80 persen bisa dibayar.
"Sementara 20 persen pembayarannya silahkan ditahan untuk retensi," ujar Andi Rukman.
Baca juga:
Buka-bukaan Pengusaha soal Kisah 'Dizalimi BUMN'
Tapi sejatinya masalah mangkraknya pembayaran dari BUMN ini lantaran sistem yang terpusat. Jadi disposisinya ada di pusat sehingga kalau pusat menahan-nahan pembayaran maka kontraktor lokal yang jadi korban.
Keterlambatan pembayaran itu akibat arus kas di BUMN pun kosong, karena mereka terlalu dipaksa untuk membangun berbagai infrastruktur. Sejatinya BUMN-BUMN itu juga menjerit karena mereka sendiri belum dibayar oleh pemerintah.
"Ada juga beberapa BUMN yang serakah, meski arus kas tidak bagus tapi caplok proyek kiri-kanan, lalu banting harga," ujarnya.
Untuk mencari solusi terkait isu tersebut, Gapensi akan membicarakannya kembali Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono.
Pada bagian lain, Andi Rukman N Karumpa mengingatkan soal pentingnya menyiapkan industri lokal terkait material dalam rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Apa maksudnya pembangunan itu harus meniru Kuala Kencana di Papua?
