News
Cara BKPM Promosi Investasi di LinkedIn Dikritik: Memalukan
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom menyorot cara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempromosikan peluang investasi di Indonesia melalui unggahan media sosial pada Senin (26/7) lalu.
Dalam unggahannya, BKPM menginformasikan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi investasi di luar Jawa karena memiliki sumber daya alam yang cocok untuk industri hilirisasi, misalnya bijih nikel, bauksit, emas, tembaga, dan lainnya.
"Kami memiliki 21 juta ton nikel. Jika Anda mencari lokasi dengan smelter dan pembangkit listrik tenaga uap, Morowali di Sulawesi adalah tempat yang tepat. Namun, Pulau Obi di Maluku Utara dan Pulau Gag di Kepulauan Raja Ampat juga menjanjikan," tulis BKPM dalam unggahan akun LinkedIn Ministry of Investment / Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (30/7).
Lihat Juga :
Bahlil Keluarkan Jurus Tarik Investasi di Luar Jawa
BKPM turut menginformasikan potensi ekspor yang bisa didapat bila investasi dilakukan. Salah satunya ekspor 70 ribu ton bubuk alumina yang bernilai US$21 juta atau setara Rp304,22 miliar (kurs Rp14.487 per dolar AS) pada Juli 2021.
Begitu juga dengan proyek-proyek infrastruktur di luar Jawa yang bisa menunjang rencana investasi. Misalnya, proyek Tol Trans Sumatera, Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Manado-Bitung, dan lainnya.
Ekonom Indef Nailul Huda menilai BKPM seharusnya tidak melakukan promosi investasi dengan cara seperti itu. Apalagi, yang diiklankan merupakan sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dikelola dengan hati-hati.
"Ini seperti menjual kekayaan alam kita kepada pelaku investor yang sungguh memalukan untuk sekelas kementerian. Jadi hanya satu kata untuk iklan tersebut: memalukan. Indonesia dijual sama BKPM," kata Huda.
Lihat Juga :
Konsumen RI Rugi Rp1,06 T, Mayoritas Kasus Keuangan
Menurut Huda, BKPM seolah sudah kehilangan akal sehat karena mengiklankan investasi di Indonesia seperti menawarkan pekerjaan di perusahaan swasta melalui LinkedIn. Seharusnya, sambung Huda, investasi sumber daya alam dilakukan dengan cara yang lebih profesional, misalnya kerja sama antar negara baik bilateral maupun multilateral melalui pemerintah.
"Kalau iklan itu kan seperti investasi yang dilakukan dari bisnis ke bisnis. Investasi sebaiknya dilakukan government to government dengan melibatkan pelaku bisnis. Gunanya agar pemerintah selektif memilih investor yang masuk dan ada pertanggungjawaban negara asal investor," jelasnya.
Sependapat dengan Huda, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara juga menyayangkan cara BKPM mempromosikan investasi di Indonesia. Padahal, menurutnya, promosi investasi seharusnya dilakukan di forum dan saluran yang benar-benar menyasar investor potensial.
"Kurang elegan ya. Apalagi kalau informasinya terlalu general. Apa bedanya dengan info di Google? Investor butuh info spesifik dan promosi yang berkelas. Kalau targetnya menarik investasi di komunitas perusahaan migas misalnya ya harus fokus. Ini kan mau bicara calon investor asing jutaan dolar ya, harus tepat sasaran promosinya," ujar Bhima.
Lihat Juga :
Kemenkeu Gelar Olimpiade APBN 2021, 4 Cabang Dilombakan
Selain menyasar forum dan investor yang tepat, ia mengatakan promosi seharusnya melalui saluran yang memang diakses oleh investor potensial. Misalnya, beriklan di media bisnis.
"Masa kalah dengan negara di Timur Tengah dan Afrika iklannya konsisten di The Economist yang pembacanya adalah investor, pemilik bisnis global dan pejabat pemerintah," pungkasnya.
Redaksi telah mengonfirmasi unggahan promosi investasi tersebut ke Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Staf Ahli Kementerian Investasi/BPKM Tina Talisa. Namun, Bahlil meminta redaksi menghubungi Tina. Hingga berita ini diturunkan, Tina belum juga memberikan tanggapan.
Baca artikel CNN Indonesia "Cara BKPM Promosi Investasi di LinkedIn Dikritik: Memalukan" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210729134113-92-673786/cara-bkpm-promosi-investasi-di-linkedin-dikritik-memalukan.
Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/
Dalam unggahannya, BKPM menginformasikan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi investasi di luar Jawa karena memiliki sumber daya alam yang cocok untuk industri hilirisasi, misalnya bijih nikel, bauksit, emas, tembaga, dan lainnya.
"Kami memiliki 21 juta ton nikel. Jika Anda mencari lokasi dengan smelter dan pembangkit listrik tenaga uap, Morowali di Sulawesi adalah tempat yang tepat. Namun, Pulau Obi di Maluku Utara dan Pulau Gag di Kepulauan Raja Ampat juga menjanjikan," tulis BKPM dalam unggahan akun LinkedIn Ministry of Investment / Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (30/7).
Lihat Juga :
Bahlil Keluarkan Jurus Tarik Investasi di Luar Jawa
BKPM turut menginformasikan potensi ekspor yang bisa didapat bila investasi dilakukan. Salah satunya ekspor 70 ribu ton bubuk alumina yang bernilai US$21 juta atau setara Rp304,22 miliar (kurs Rp14.487 per dolar AS) pada Juli 2021.
Begitu juga dengan proyek-proyek infrastruktur di luar Jawa yang bisa menunjang rencana investasi. Misalnya, proyek Tol Trans Sumatera, Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Manado-Bitung, dan lainnya.
Ekonom Indef Nailul Huda menilai BKPM seharusnya tidak melakukan promosi investasi dengan cara seperti itu. Apalagi, yang diiklankan merupakan sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dikelola dengan hati-hati.
"Ini seperti menjual kekayaan alam kita kepada pelaku investor yang sungguh memalukan untuk sekelas kementerian. Jadi hanya satu kata untuk iklan tersebut: memalukan. Indonesia dijual sama BKPM," kata Huda.
Lihat Juga :
Konsumen RI Rugi Rp1,06 T, Mayoritas Kasus Keuangan
Menurut Huda, BKPM seolah sudah kehilangan akal sehat karena mengiklankan investasi di Indonesia seperti menawarkan pekerjaan di perusahaan swasta melalui LinkedIn. Seharusnya, sambung Huda, investasi sumber daya alam dilakukan dengan cara yang lebih profesional, misalnya kerja sama antar negara baik bilateral maupun multilateral melalui pemerintah.
"Kalau iklan itu kan seperti investasi yang dilakukan dari bisnis ke bisnis. Investasi sebaiknya dilakukan government to government dengan melibatkan pelaku bisnis. Gunanya agar pemerintah selektif memilih investor yang masuk dan ada pertanggungjawaban negara asal investor," jelasnya.
Sependapat dengan Huda, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara juga menyayangkan cara BKPM mempromosikan investasi di Indonesia. Padahal, menurutnya, promosi investasi seharusnya dilakukan di forum dan saluran yang benar-benar menyasar investor potensial.
"Kurang elegan ya. Apalagi kalau informasinya terlalu general. Apa bedanya dengan info di Google? Investor butuh info spesifik dan promosi yang berkelas. Kalau targetnya menarik investasi di komunitas perusahaan migas misalnya ya harus fokus. Ini kan mau bicara calon investor asing jutaan dolar ya, harus tepat sasaran promosinya," ujar Bhima.
Lihat Juga :
Kemenkeu Gelar Olimpiade APBN 2021, 4 Cabang Dilombakan
Selain menyasar forum dan investor yang tepat, ia mengatakan promosi seharusnya melalui saluran yang memang diakses oleh investor potensial. Misalnya, beriklan di media bisnis.
"Masa kalah dengan negara di Timur Tengah dan Afrika iklannya konsisten di The Economist yang pembacanya adalah investor, pemilik bisnis global dan pejabat pemerintah," pungkasnya.
Redaksi telah mengonfirmasi unggahan promosi investasi tersebut ke Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Staf Ahli Kementerian Investasi/BPKM Tina Talisa. Namun, Bahlil meminta redaksi menghubungi Tina. Hingga berita ini diturunkan, Tina belum juga memberikan tanggapan.
Baca artikel CNN Indonesia "Cara BKPM Promosi Investasi di LinkedIn Dikritik: Memalukan" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210729134113-92-673786/cara-bkpm-promosi-investasi-di-linkedin-dikritik-memalukan.
Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/
