News
Energi & Tambang Menteri Investasi Targetkan Pembangunan Smelter di Papua Bisa Jalan Akhir Mei 2021
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menargetkan proyek pabrik pemurnian atau smelter tembaga di Papua bisa mulai berjalan per akhir Mei 2021.
Bahlil mengatakan, pemerintah telah mendapatkan investor untuk pembangunan smelter Papua tersebut. Dia juga memproyeksikan, pemerintah sudah bisa melakukan langkah-langkah peninjauan lapangan pada Juni 2021.
Baca Juga
Menteri Bahlil Soal Smelter Freeport Papua: Cita-Cita Saya sejak SMP
"Kemudian Insya Allah kita targetkan, mudah-mudahan, doain ya, di akhir bulan ini kami sudah bisa running atau paling lambat di 2022 awal sudah bisa jalan," ujar Bahlil dalam sesi teleconference, Jumat (28/5/2021).
Kementerian Investasi/BKPM disebutnya tengah erat menjalin komunikasi dengan MIND ID, PT Freeport Indonesia dan Kementerian ESDM untuk pembangunan smelter baru di Papua tersebut.
"Kami juga sudah melakukan kerjasama, komunikasi intens dengan MIND ID, PT Freeport dan Kementerian ESDM, dimana MoU-nya sudah diteken antara investor dengan pemerintah," terangnya.
Sebelum bertransformasi menjadi Kementerian Investasi, BKPM pada 12 April 2021 lalu telah menandatangani kerjasama dengan BUMN asal China Engineering Corporation (ENFI) untuk menggarap proyek smelter di Papua.
Proyek smelter tembaga ini rencananya akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, untuk nantinya dimanfaatkan dalam mengolah hasil tambang milik PT Freeport Indonesia di Papua.
Sebelumnya, pemerintah membuka opsi untuk melakukan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Namun, dengan prasyarat utama adanya kemampuan kapasitas produksi yang juga besar mencapai 3 juta ton.
"Mengenai kemungkinan bangun smelter di Freeport ini tergantung dari kapasitas berproduksi. Jadi, kalau kita berproduksi lebih dari 3 juta ton itu memang opsi ada smelter baru di Freeport itu bisa di buka," ujar Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)/Mining Industry Indonesia (MIND ID), Orias Petrus Moedak dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/3/2021).
Dia mengungkapkan, dengan diberlakukannya prasyarat itu bertujuan untuk menarik perhatian investor. Menyusul tingginya kapasitas produksi smelter di Papua.
"Dan ini bisa difasilitasi oleh Kepala BKPM. (Tetapi) tergantung dari nanti besarnya produksi di Freeport. Itu sangat bisa dilakukan," tambahnya.
Kendati demikian, dia mengakui, jika rencana untuk membangun smelter di Papua tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Mengingat perlu adanya berbagai persiapan matang agar kegiatan pembangunan berjalan lancar.
"Dan untuk persiapan itu, membutuhkan waktu dan investor yang berminat supaya kita bisa (bekerja sama) dengan investor itu.Tetapi, opsi (pembangunan smelter di Papua) itu terbuka," jelas dia.
Bahlil mengatakan, pemerintah telah mendapatkan investor untuk pembangunan smelter Papua tersebut. Dia juga memproyeksikan, pemerintah sudah bisa melakukan langkah-langkah peninjauan lapangan pada Juni 2021.
Baca Juga
Menteri Bahlil Soal Smelter Freeport Papua: Cita-Cita Saya sejak SMP
"Kemudian Insya Allah kita targetkan, mudah-mudahan, doain ya, di akhir bulan ini kami sudah bisa running atau paling lambat di 2022 awal sudah bisa jalan," ujar Bahlil dalam sesi teleconference, Jumat (28/5/2021).
Kementerian Investasi/BKPM disebutnya tengah erat menjalin komunikasi dengan MIND ID, PT Freeport Indonesia dan Kementerian ESDM untuk pembangunan smelter baru di Papua tersebut.
"Kami juga sudah melakukan kerjasama, komunikasi intens dengan MIND ID, PT Freeport dan Kementerian ESDM, dimana MoU-nya sudah diteken antara investor dengan pemerintah," terangnya.
Sebelum bertransformasi menjadi Kementerian Investasi, BKPM pada 12 April 2021 lalu telah menandatangani kerjasama dengan BUMN asal China Engineering Corporation (ENFI) untuk menggarap proyek smelter di Papua.
Proyek smelter tembaga ini rencananya akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, untuk nantinya dimanfaatkan dalam mengolah hasil tambang milik PT Freeport Indonesia di Papua.
Sebelumnya, pemerintah membuka opsi untuk melakukan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Namun, dengan prasyarat utama adanya kemampuan kapasitas produksi yang juga besar mencapai 3 juta ton.
"Mengenai kemungkinan bangun smelter di Freeport ini tergantung dari kapasitas berproduksi. Jadi, kalau kita berproduksi lebih dari 3 juta ton itu memang opsi ada smelter baru di Freeport itu bisa di buka," ujar Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)/Mining Industry Indonesia (MIND ID), Orias Petrus Moedak dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/3/2021).
Dia mengungkapkan, dengan diberlakukannya prasyarat itu bertujuan untuk menarik perhatian investor. Menyusul tingginya kapasitas produksi smelter di Papua.
"Dan ini bisa difasilitasi oleh Kepala BKPM. (Tetapi) tergantung dari nanti besarnya produksi di Freeport. Itu sangat bisa dilakukan," tambahnya.
Kendati demikian, dia mengakui, jika rencana untuk membangun smelter di Papua tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Mengingat perlu adanya berbagai persiapan matang agar kegiatan pembangunan berjalan lancar.
"Dan untuk persiapan itu, membutuhkan waktu dan investor yang berminat supaya kita bisa (bekerja sama) dengan investor itu.Tetapi, opsi (pembangunan smelter di Papua) itu terbuka," jelas dia.
