News
Fakta-Fakta Rencana Pembatasan Pembangunan Smelter Nikel RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan mengusulkan agar pembangunan smelter nikel kelas dua yakni smelter feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI) dibatasi.
Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021), alasan dari pembatasan ini salah satunya karena nilai tambah.
- Nilai Tambah
Estimasi harga ekspor untuk FeNi diperkirakan akan berada di kisaran US$ 15.500 per ton pada 2025 mendatang, lalu nikel matte kisaran US$ 14.000 per ton, cukup jauh jika dibandingkan dengan nikel sulfat yang harganya diperkirakan bisa mencapai US$ 20.500 per ton.
Dengan asumsi penjualan feronikel pada 2025 mencapai 100 ribu ton dan estimasi harga di atas, maka penjualan diperkirakan mencapai US$ 1,55 miliar dan penerimaan negara sekitar US$ 135,63 juta.
Sementara untuk nikel sulfat, dengan perkiraan penjualan sebanyak 100 ribu ton, maka penjualan diperkirakan mencapai US$ 2,05 miliar dan penerimaan negara sebesar US$ 153,75 juta.
Dengan demikian, ada perkiraan tambahan penerimaan negara sebesar US$ 18,12 juta atau sekitar Rp 263 miliar (asumsi kurs Rp 14.500 per US$) bila menjual nikel sulfat.
Sehingga, pemerintah berencana membatasi pembangunan smelter dan ekspor feronikel dan NPI. Di sisi lain, akan mendorong pembangunan smelter kelas satu seperti nikel sulfat atau pabrik stainless steel.
- Bahan Baku Pabrik Sel Baterai
Sebagai informasi, nikel sulfat bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi katoda sel baterai. Indonesia pun berencana membangun dan mengembangkan pabrik baterai guna mendukung program kendaraan listrik di masa depan.
Nikel sulfat bisa menggunakan bijih nikel kadar rendah, tidak seperti feronikel dan NPI yang menggunakan bijih nikel kadar tinggi (saprolit).
Baca: Sstt.. Pemerintah Bakal Batasi Proyek Smelter Feronikel-NPI
- Menjaga Ketahanan Cadangan Bijih Nikel
Tidak hanya soal nilai tambah, alasan lain pemerintah membatasi pembangunan smelter kelas dua untuk FeNi dan NPI juga disebutkan untuk menjaga ketahanan cadangan bijih saprolit yang rendah.
Pasalnya, cadangan bijih saprolit lebih sedikit dibandingkan cadangan nikel kadar rendah atau limonit. Nikel saprolit ini memiliki kandungan nikel tinggi yakni 1,5%-2,5%. Biasanya, produksi feronikel dan NPI ini menggunakan bijih nikel kadar tinggi.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sumber daya nikel dengan kadar nikel lebih dari 1,7% atau nikel saprolit mencapai 3,93 miliar ton, lebih rendah dibandingkan sumber daya bijih nikel kadar rendah kurang dari 1,7% mencapai 4,33 miliar ton.
Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.
- Anggota DPR Mendukung
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto angkat bicara mengenai usulan pembatasan smelter feronikel dan NPI ini. Dia mengaku sepakat dengan usulan ini agar Indonesia semakin bergerak ke industri yang semakin hilir, terlebih bila pembangunan smelter nikel sulfat hingga baterai terus didorong.
"Saya setuju program ini, kita benar-benar bergerak semakin ke hilir," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021).
Demi terus mendorong hilirisasi nikel ini, menurutnya peran aktif dari Kementerian Perindustrian harus terus didorong.
"Untuk itu, peran aktif kementerian perindustrian harus didorong. Kita bersyukur karena hari ini diputuskan dalam paripurna DPR, bahwa Kementerian Perindustrian menjadi mitra komisi VII," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021), alasan dari pembatasan ini salah satunya karena nilai tambah.
- Nilai Tambah
Estimasi harga ekspor untuk FeNi diperkirakan akan berada di kisaran US$ 15.500 per ton pada 2025 mendatang, lalu nikel matte kisaran US$ 14.000 per ton, cukup jauh jika dibandingkan dengan nikel sulfat yang harganya diperkirakan bisa mencapai US$ 20.500 per ton.
Dengan asumsi penjualan feronikel pada 2025 mencapai 100 ribu ton dan estimasi harga di atas, maka penjualan diperkirakan mencapai US$ 1,55 miliar dan penerimaan negara sekitar US$ 135,63 juta.
Sementara untuk nikel sulfat, dengan perkiraan penjualan sebanyak 100 ribu ton, maka penjualan diperkirakan mencapai US$ 2,05 miliar dan penerimaan negara sebesar US$ 153,75 juta.
Dengan demikian, ada perkiraan tambahan penerimaan negara sebesar US$ 18,12 juta atau sekitar Rp 263 miliar (asumsi kurs Rp 14.500 per US$) bila menjual nikel sulfat.
Sehingga, pemerintah berencana membatasi pembangunan smelter dan ekspor feronikel dan NPI. Di sisi lain, akan mendorong pembangunan smelter kelas satu seperti nikel sulfat atau pabrik stainless steel.
- Bahan Baku Pabrik Sel Baterai
Sebagai informasi, nikel sulfat bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi katoda sel baterai. Indonesia pun berencana membangun dan mengembangkan pabrik baterai guna mendukung program kendaraan listrik di masa depan.
Nikel sulfat bisa menggunakan bijih nikel kadar rendah, tidak seperti feronikel dan NPI yang menggunakan bijih nikel kadar tinggi (saprolit).
Baca: Sstt.. Pemerintah Bakal Batasi Proyek Smelter Feronikel-NPI
- Menjaga Ketahanan Cadangan Bijih Nikel
Tidak hanya soal nilai tambah, alasan lain pemerintah membatasi pembangunan smelter kelas dua untuk FeNi dan NPI juga disebutkan untuk menjaga ketahanan cadangan bijih saprolit yang rendah.
Pasalnya, cadangan bijih saprolit lebih sedikit dibandingkan cadangan nikel kadar rendah atau limonit. Nikel saprolit ini memiliki kandungan nikel tinggi yakni 1,5%-2,5%. Biasanya, produksi feronikel dan NPI ini menggunakan bijih nikel kadar tinggi.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sumber daya nikel dengan kadar nikel lebih dari 1,7% atau nikel saprolit mencapai 3,93 miliar ton, lebih rendah dibandingkan sumber daya bijih nikel kadar rendah kurang dari 1,7% mencapai 4,33 miliar ton.
Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.
- Anggota DPR Mendukung
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto angkat bicara mengenai usulan pembatasan smelter feronikel dan NPI ini. Dia mengaku sepakat dengan usulan ini agar Indonesia semakin bergerak ke industri yang semakin hilir, terlebih bila pembangunan smelter nikel sulfat hingga baterai terus didorong.
"Saya setuju program ini, kita benar-benar bergerak semakin ke hilir," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021).
Demi terus mendorong hilirisasi nikel ini, menurutnya peran aktif dari Kementerian Perindustrian harus terus didorong.
"Untuk itu, peran aktif kementerian perindustrian harus didorong. Kita bersyukur karena hari ini diputuskan dalam paripurna DPR, bahwa Kementerian Perindustrian menjadi mitra komisi VII," ujarnya.
