News
Kata Luhut Pekerja Lokal Tak Ada di Proyek Smelter, Emang Semua TKA Punya Skill?
Tenaga Kerja Asing (TKA) masih banyak yang didatangkan ke Tanah Air seperti di proyek smelter. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menganggap kondisi itu salah satunya karena SDM atau tenaga kerja Indonesia yang mumpuni di dunia industri masih minim.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan kalau TKA hanya untuk transfer skill dalam waktu singkat itu tidak masalah. Persoalannya TKA yang didatangkan tidak semuanya seperti itu
"Problemnya TKA yang masuk mengerjakan dari mulai proses konstruksi sampai pabrik beroperasi. Itu yang aneh. Apakah tenaga kerja lokal tidak mumpuni, kemudian semua TKA punya skill? Jawabannya adalah tidak benar," kata Bhima saat dihubungi, Minggu (21/11).
Bhima merasa banyak tenaga kerja lokal yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan bergengsi diluar negeri. Menurutnya, Diaspora tenaga kerja di luar negeri itu sebagian ahli di bidang yang dibutuhkan Indonesia.
Kata Luhut Pekerja Lokal Tak Ada di Proyek Smelter, Emang Semua TKA Punya Skill?
Tenaga kerja asing (TKA) membubut besi untuk kebutuhan pembangunan beberapa bangunan di salah satu perusahaan pertambangan di Konawe, Sulawesi Tenggara (15/12). Foto: ANTARA FOTO/Jojon
"Problemnya pemerintah seakan mendorong paket investasi beserta tenaga kerja asingnya dan praktik ini seakan dibiarkan. Kalau sudah paket begitu bagaimana tenaga kerja lokal bisa lebih banyak dilibatkan?" ujar Bhima.
Bhima menilai hulu masalahnya adalah bargaining power pemerintah yang lemah untuk membatasi TKA. Mengenai keahlian tenaga di dalam negeri, Bhima menjelaskan sebenarnya pemerintah juga sudah membuat program pelatihan dari mulai Pendidikan Vokasi, Balai Latihan Kerja, hingga melalui Kartu Prakerja.
Untuk itu, Bhima mempertanyakan efektivitas program yang dibuat pemerintah kalau kenyataannya masih banyak TKA yang didatangkan.
"Kalau TKA nya tetap meningkat maka jadi pertanyaan besar, output-nya ke mana ya? Apakah pernah di evaluasi berapa persen lulusan prakerja yang terserap di proyek-proyek pemerintah? Ini masalah serius dan terus dinormalisasi dengan alasan tenaga kerja Indonesia produktivitas dan kualitasnya rendah," tutur Bhima.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan kalau TKA hanya untuk transfer skill dalam waktu singkat itu tidak masalah. Persoalannya TKA yang didatangkan tidak semuanya seperti itu
"Problemnya TKA yang masuk mengerjakan dari mulai proses konstruksi sampai pabrik beroperasi. Itu yang aneh. Apakah tenaga kerja lokal tidak mumpuni, kemudian semua TKA punya skill? Jawabannya adalah tidak benar," kata Bhima saat dihubungi, Minggu (21/11).
Bhima merasa banyak tenaga kerja lokal yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan bergengsi diluar negeri. Menurutnya, Diaspora tenaga kerja di luar negeri itu sebagian ahli di bidang yang dibutuhkan Indonesia.
Kata Luhut Pekerja Lokal Tak Ada di Proyek Smelter, Emang Semua TKA Punya Skill?
Tenaga kerja asing (TKA) membubut besi untuk kebutuhan pembangunan beberapa bangunan di salah satu perusahaan pertambangan di Konawe, Sulawesi Tenggara (15/12). Foto: ANTARA FOTO/Jojon
"Problemnya pemerintah seakan mendorong paket investasi beserta tenaga kerja asingnya dan praktik ini seakan dibiarkan. Kalau sudah paket begitu bagaimana tenaga kerja lokal bisa lebih banyak dilibatkan?" ujar Bhima.
Bhima menilai hulu masalahnya adalah bargaining power pemerintah yang lemah untuk membatasi TKA. Mengenai keahlian tenaga di dalam negeri, Bhima menjelaskan sebenarnya pemerintah juga sudah membuat program pelatihan dari mulai Pendidikan Vokasi, Balai Latihan Kerja, hingga melalui Kartu Prakerja.
Untuk itu, Bhima mempertanyakan efektivitas program yang dibuat pemerintah kalau kenyataannya masih banyak TKA yang didatangkan.
"Kalau TKA nya tetap meningkat maka jadi pertanyaan besar, output-nya ke mana ya? Apakah pernah di evaluasi berapa persen lulusan prakerja yang terserap di proyek-proyek pemerintah? Ini masalah serius dan terus dinormalisasi dengan alasan tenaga kerja Indonesia produktivitas dan kualitasnya rendah," tutur Bhima.
