News
Pembangunan Smelter di Gresik Lamban, Kementerian ESDM Turun Tangan
Gresik (beritajatim.com)- Tarik ulur proyek pembangunan smelter di JIIPE Gresik membuat pemerintah gerah. Melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya pemerintah turun tangan. Tujuannya, agar proyek tersebut segera kelar.
Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menuturkan, terkait dengan proyek ini pemerintah tengah mengumpulkan tim pakar serta ahli untuk menghitung kembali investasi yang akan dikucurkan Freeport dalam membangun Smelter di JIIPE Gresik.
Hal ini menyangkut besarnya biaya investasi hingga mencapai USD 3 miliar atau setara Rp 52 triliun, yang menjadi hambatan utama perusahaan asal Amerika itu dalam merealisasikan pembangunan Smelter. “Freeport selama ini bilang pembangunan Smelter rugi. Tentu jika rugi harusnya Smelter di seluruh dunia juga tutup,” tuturnya, Kamis (28/01/2021).
Ia menambahkan, PT Freeport Indonesia pada 2020 mencatat hasil penjualan hingga USD 3,4 miliar. Dari hasil ini pemerintah berkesimpulan bahwa pembangunan Smelter baru yang menelan biaya USD 3 miliar dollar akan balik modal dalam kurun waktu satu tahun.
“Kami tidak akan merubah deadline penyelesaian proyek yakni pada 2023. Meski demikian ada relaksasi apabila memang pengerjaan mengalami hambatan akibat pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Sesuai undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memerintahkan harus selesai 3 tahun atau pada 2023. Sementara itu, Vice President PT Freeport Indonesia, Harry Pancasakti mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Smelter di Indonesia.
Sesuai dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah melakukan ekspansi 30 persen atau 300.000 ton konsentrat per tahun. Salah alternatif yang dipilih yakni melakukan pengembangan fasilitas smelter tembaga milik PT Smelting di Gresik, yang sahamnya dimiliki Freeport Indonesia sebesar 25 persen.
“Sambil terus mengevaluasi pengembangan smelter baru di Gresik, kami juga tengah berdiskusi dengan pihak ketiga untuk mengembangkan kapasitas smelter baru di lokasi alternatif lain,” ujarnya.
Dipilihnya Gresik merupakan daerah yang paling ideal dari semua opsi yang ditawarkan. Sebab, pembangunan Smelter juga harus dibarengi dengan pembangunan pabrik asam sulfat karena hasil pembakaran konsentrat akan menciptakan limbah B3 sehingga harus diolah.
“Dibangun di Gresik kerugiannya lebih kecil karena di sini sudah ada pabrik asam sulfat milik Petrokimia. Namun jika dibangun di wilayah lain tentu investasinya bertambah besar,” tandasnya. [dny/suf]
Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menuturkan, terkait dengan proyek ini pemerintah tengah mengumpulkan tim pakar serta ahli untuk menghitung kembali investasi yang akan dikucurkan Freeport dalam membangun Smelter di JIIPE Gresik.
Hal ini menyangkut besarnya biaya investasi hingga mencapai USD 3 miliar atau setara Rp 52 triliun, yang menjadi hambatan utama perusahaan asal Amerika itu dalam merealisasikan pembangunan Smelter. “Freeport selama ini bilang pembangunan Smelter rugi. Tentu jika rugi harusnya Smelter di seluruh dunia juga tutup,” tuturnya, Kamis (28/01/2021).
Ia menambahkan, PT Freeport Indonesia pada 2020 mencatat hasil penjualan hingga USD 3,4 miliar. Dari hasil ini pemerintah berkesimpulan bahwa pembangunan Smelter baru yang menelan biaya USD 3 miliar dollar akan balik modal dalam kurun waktu satu tahun.
“Kami tidak akan merubah deadline penyelesaian proyek yakni pada 2023. Meski demikian ada relaksasi apabila memang pengerjaan mengalami hambatan akibat pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Sesuai undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memerintahkan harus selesai 3 tahun atau pada 2023. Sementara itu, Vice President PT Freeport Indonesia, Harry Pancasakti mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Smelter di Indonesia.
Sesuai dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah melakukan ekspansi 30 persen atau 300.000 ton konsentrat per tahun. Salah alternatif yang dipilih yakni melakukan pengembangan fasilitas smelter tembaga milik PT Smelting di Gresik, yang sahamnya dimiliki Freeport Indonesia sebesar 25 persen.
“Sambil terus mengevaluasi pengembangan smelter baru di Gresik, kami juga tengah berdiskusi dengan pihak ketiga untuk mengembangkan kapasitas smelter baru di lokasi alternatif lain,” ujarnya.
Dipilihnya Gresik merupakan daerah yang paling ideal dari semua opsi yang ditawarkan. Sebab, pembangunan Smelter juga harus dibarengi dengan pembangunan pabrik asam sulfat karena hasil pembakaran konsentrat akan menciptakan limbah B3 sehingga harus diolah.
“Dibangun di Gresik kerugiannya lebih kecil karena di sini sudah ada pabrik asam sulfat milik Petrokimia. Namun jika dibangun di wilayah lain tentu investasinya bertambah besar,” tandasnya. [dny/suf]
