News
Pemerintah Bakal Stop Ekspor Olahan Nikel 30 Persen, Bahlil: Cadangan Bisa Habis
IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Investasi berencana membuat peraturan yang melarang ekspor produk olahan nikel dengan kandungan sebesar 30 hingga 40%. Langkah sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong rantai hilirisasi nikel, sekaligus menjaga cadangan nikel yang dimiliki Indonesia.
Mengutip program Market Review IDX Channel, Kamis (23/9/2021), Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, Pemerintah akan mengizinkan eskpor produk olahan nikel bila kandungannya sudah mencapai 70%. Sehingga akan meningkatkan nilai tambah bagi hasil pertambangan nikel di dalam negeri.
“Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor yang baru 30-40%. Cadangan nikel bisa habis, minimal 70%,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan bahwa kebijakan pelarangan ekspor nikel ini dinilai akan menyebabkan gugatan dari negara pengimpor, Indonesia diminta untuk bisa mengantisipasi.
"Jangan sampe nanti produksi Indonesia yang melarang olahan nikel dibawah 30 persen akan digugat oleh negara lain atau bahkan mungkin dunia, nah ini harus diantisipasi," ujar Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, dalam Market Review IDX Channel, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Berdasarkan data APNI, bahwa di 2025 akan terbangun sekitar 98 pabrik olahan nikel, baik metalurgi maupun hidro metalurgi yang saat ini sudah terbangun atau sudah berproduksi sekitar 31 badan usaha industri hilir nikel, sisanya sekitar 40 badan usaha sedang konstruksi dan sisanya sedang proses perizinan.
BACA JUGA:
Indonesia Dominasi Cadangan Nikel Dunia Sebanyak 4,4 Miliar Ton
Sementara itu, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan 30 smelter nikel hingga 2024. Dimana telah terdapat 13 smelter nikel yang sudah dibangun, dan 17 smelter nikel masih dalam rencana.
Total investasi dari pembangunan smelter nikel ini mencapai USD8 miliar, dan hingga kuartal I-2020 telah terealisasikan USD6,3 miliar investasi smelter nikel.
(IND)
Mengutip program Market Review IDX Channel, Kamis (23/9/2021), Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, Pemerintah akan mengizinkan eskpor produk olahan nikel bila kandungannya sudah mencapai 70%. Sehingga akan meningkatkan nilai tambah bagi hasil pertambangan nikel di dalam negeri.
“Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor yang baru 30-40%. Cadangan nikel bisa habis, minimal 70%,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan bahwa kebijakan pelarangan ekspor nikel ini dinilai akan menyebabkan gugatan dari negara pengimpor, Indonesia diminta untuk bisa mengantisipasi.
"Jangan sampe nanti produksi Indonesia yang melarang olahan nikel dibawah 30 persen akan digugat oleh negara lain atau bahkan mungkin dunia, nah ini harus diantisipasi," ujar Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, dalam Market Review IDX Channel, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Berdasarkan data APNI, bahwa di 2025 akan terbangun sekitar 98 pabrik olahan nikel, baik metalurgi maupun hidro metalurgi yang saat ini sudah terbangun atau sudah berproduksi sekitar 31 badan usaha industri hilir nikel, sisanya sekitar 40 badan usaha sedang konstruksi dan sisanya sedang proses perizinan.
BACA JUGA:
Indonesia Dominasi Cadangan Nikel Dunia Sebanyak 4,4 Miliar Ton
Sementara itu, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan 30 smelter nikel hingga 2024. Dimana telah terdapat 13 smelter nikel yang sudah dibangun, dan 17 smelter nikel masih dalam rencana.
Total investasi dari pembangunan smelter nikel ini mencapai USD8 miliar, dan hingga kuartal I-2020 telah terealisasikan USD6,3 miliar investasi smelter nikel.
(IND)
