News
Pengusaha Smelter Beberkan Sulitnya Naikkan Investasi Tambang
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat investasi sub sektor tambang mineral dan batu bara (minerba) sampai dengan kuartal III 2021 mencapai US$ 2,7 miliar atau sekitar Rp 38 triliun (asumsi kurs Rp 14.100 per US$) atau hanya 62,7% dari target tahun ini US$ 4,3 miliar.
Padahal, berbagai harga komoditas tambang saat ini sedang melambung.
Lantas, apa yang menyebabkan masih lemahnya investasi di sektor tambang?
CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus mengatakan, lesunya investasi masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Kondisi eksternal ini selama dua tahun ini telah membebani seluruh dunia, sehingga turut berdampak pada investasi tambang di Tanah Air.
"Kondisi eksternal tidak mendukung proses investasi karena sejak dua tahun ini kita semua ini di seluruh dunia dibebani dengan ketakutan pada Covid," ungkapnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Kamis (28/10/2021).
Kondisi ini menurutnya membuat para investor mengundurkan dan melakukan perhitungan ulang pada investasi. Di sektor minerba, khususnya nikel, dia sebut ada dua jalur dalam berinvestasi.
Pertama, investasi prekursor baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/ EV). Di sini dia melihat banyak yang berinvestasi, namun masih ada isu yang harus dirampungkan, selain isu izin, ada juga isu pembuangan limbah (tailing disposal).
Sementara untuk stainless steel menurutnya sampai saat ini investasinya masih terus berlangsung. Proses pembangunan untuk smelter masih terus berlangsung.
Lebih lanjut dia mengatakan, selain Covid-19, faktor perizinan juga perlu jadi perhatian. Menurutnya, selama ini izin masih bisa dilakukan, namun menghabiskan banyak waktu dan tahapan yang tidak mudah.
"Namun untuk kondisi umumnya itu adalah salah satu faktor bahwa ini ada isu mengenai isu perizinan," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengakui, khusus investasi tambang tidak sebaik capaian lain, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah melebihi target.
"Investasi memang tidak sebaik capaian-capaian yang lain, dari target 2021 US$ 4,3 miliar, sampai triwulan III kami sudah capai US$ 2,7 miliar atau 62,7%," ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (26/10/2021).
Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi terkait investasi ini adalah pandemi Covid-19. Pihaknya juga akan meminta masukan dari berbagai pihak mengenai investasi di sektor tambang minerba.
"Kalau regulasi kejelasan sudah lebih jelas, kedua perizinan kami upayakan didukung, hal lain perlu diupayakan adalah berikan iklim investasi yang lebih nyaman bagi perusahaan-perusahaan," jelasnya.
Saat ini pemerintah juga mempertimbangkan membuat regulasi untuk pengajuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di mana nantinya Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang akan memproses pengajuan AMDAL dan izin atau persetujuan penggunaan kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup.
"Kalau dulu atau sekarang ajukan AMDAL, Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH) atau Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kami buat mekanisme baru, yang ajukan adalah pemerintah, Minerba yang komunikasi dengan LHK. Prinsip sudah menuju sana formalitas kami siapkan," lanjutnya.
Padahal, berbagai harga komoditas tambang saat ini sedang melambung.
Lantas, apa yang menyebabkan masih lemahnya investasi di sektor tambang?
CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus mengatakan, lesunya investasi masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Kondisi eksternal ini selama dua tahun ini telah membebani seluruh dunia, sehingga turut berdampak pada investasi tambang di Tanah Air.
"Kondisi eksternal tidak mendukung proses investasi karena sejak dua tahun ini kita semua ini di seluruh dunia dibebani dengan ketakutan pada Covid," ungkapnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Kamis (28/10/2021).
Kondisi ini menurutnya membuat para investor mengundurkan dan melakukan perhitungan ulang pada investasi. Di sektor minerba, khususnya nikel, dia sebut ada dua jalur dalam berinvestasi.
Pertama, investasi prekursor baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/ EV). Di sini dia melihat banyak yang berinvestasi, namun masih ada isu yang harus dirampungkan, selain isu izin, ada juga isu pembuangan limbah (tailing disposal).
Sementara untuk stainless steel menurutnya sampai saat ini investasinya masih terus berlangsung. Proses pembangunan untuk smelter masih terus berlangsung.
Lebih lanjut dia mengatakan, selain Covid-19, faktor perizinan juga perlu jadi perhatian. Menurutnya, selama ini izin masih bisa dilakukan, namun menghabiskan banyak waktu dan tahapan yang tidak mudah.
"Namun untuk kondisi umumnya itu adalah salah satu faktor bahwa ini ada isu mengenai isu perizinan," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengakui, khusus investasi tambang tidak sebaik capaian lain, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah melebihi target.
"Investasi memang tidak sebaik capaian-capaian yang lain, dari target 2021 US$ 4,3 miliar, sampai triwulan III kami sudah capai US$ 2,7 miliar atau 62,7%," ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (26/10/2021).
Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi terkait investasi ini adalah pandemi Covid-19. Pihaknya juga akan meminta masukan dari berbagai pihak mengenai investasi di sektor tambang minerba.
"Kalau regulasi kejelasan sudah lebih jelas, kedua perizinan kami upayakan didukung, hal lain perlu diupayakan adalah berikan iklim investasi yang lebih nyaman bagi perusahaan-perusahaan," jelasnya.
Saat ini pemerintah juga mempertimbangkan membuat regulasi untuk pengajuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di mana nantinya Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang akan memproses pengajuan AMDAL dan izin atau persetujuan penggunaan kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup.
"Kalau dulu atau sekarang ajukan AMDAL, Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH) atau Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kami buat mekanisme baru, yang ajukan adalah pemerintah, Minerba yang komunikasi dengan LHK. Prinsip sudah menuju sana formalitas kami siapkan," lanjutnya.
