News
Perizinan hingga Pendanaan, Berikut Kendala dalam Pembangunan Smelter di RI
IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sejumlah perusahaan mengalami kendala dalam pembangunan smelter di Indonesia. Adapun kendala yang dihadapi meliputi perizinan, lahan, pendanaan, pasokan energi, dan isu lainnya.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, ada lima perusahaan yang mengalami kendala perizinan terkait Hak Guna Bangunan (HGB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan lainnya.
BACA JUGA:
Pemerintah Targetkan 4 Smelter Beroperasi di Tahun 2021
"Setidaknya ada 5 perusahaan yang kami identifikasi mengalami kendala izin." ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (10/11/2021).
Ads by
Selanjutnya, ada 4 perusahaan yang terkendala lahan terkait pembebasan lahan dan rencana tata ruang dan wilayah.
BACA JUGA:
Kembangkan Smelter, Upaya Pemerintah Genjot Nilai Tambah Industri Berdaya Saing
Terkait pendanaan, lanjut Ridwan, ada 12 perusahaan yang terkendala pembiayaan pembangunan smelter. Dari 12 perusahaan tersebut, 8 diantaranya merupakan perusahaan smelter nikel. Adapun dana pembangunan yang dibutuhkan berkisar USD4,5 miliar.
"Masalah pendanaan ini salah satu yang ingin kami laporan nanti bagaimana kondisi di lapangan setelah upaya-upaya yang kami lakukan. Setidaknya ada 12 perusahaan yang mengalami kendala pendanaan," ungkapnya.
BACA JUGA:
KemenESDM Targetkan Empat Smelter Beroperasi Tahun Ini
Kendala lain yang juga dialami perusahaan adalah pasokan energi terkait penyediaan listrik dan kesepakatan harga. Ada 7 perusahaan yang tercatat mengalami kendala listrik. Isu lain terkait kondisi pandemi Covid-19 seperti mobilisasi kedatangan alat, kedatangan tenaga kerja asing, teknologi, dan lainnya. Setidaknya ada 16 perusahaan yang terkendala.
"Kementerian ESDM terus berupaya untuk melakukan solusi khususnya dukungan terhadap perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Kami juga bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian di mana smelter yang menjadi proyek strategis nasional bisa lebih cepat diselesaikan," kata Ridwan.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, ada lima perusahaan yang mengalami kendala perizinan terkait Hak Guna Bangunan (HGB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan lainnya.
BACA JUGA:
Pemerintah Targetkan 4 Smelter Beroperasi di Tahun 2021
"Setidaknya ada 5 perusahaan yang kami identifikasi mengalami kendala izin." ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (10/11/2021).
Ads by
Selanjutnya, ada 4 perusahaan yang terkendala lahan terkait pembebasan lahan dan rencana tata ruang dan wilayah.
BACA JUGA:
Kembangkan Smelter, Upaya Pemerintah Genjot Nilai Tambah Industri Berdaya Saing
Terkait pendanaan, lanjut Ridwan, ada 12 perusahaan yang terkendala pembiayaan pembangunan smelter. Dari 12 perusahaan tersebut, 8 diantaranya merupakan perusahaan smelter nikel. Adapun dana pembangunan yang dibutuhkan berkisar USD4,5 miliar.
"Masalah pendanaan ini salah satu yang ingin kami laporan nanti bagaimana kondisi di lapangan setelah upaya-upaya yang kami lakukan. Setidaknya ada 12 perusahaan yang mengalami kendala pendanaan," ungkapnya.
BACA JUGA:
KemenESDM Targetkan Empat Smelter Beroperasi Tahun Ini
Kendala lain yang juga dialami perusahaan adalah pasokan energi terkait penyediaan listrik dan kesepakatan harga. Ada 7 perusahaan yang tercatat mengalami kendala listrik. Isu lain terkait kondisi pandemi Covid-19 seperti mobilisasi kedatangan alat, kedatangan tenaga kerja asing, teknologi, dan lainnya. Setidaknya ada 16 perusahaan yang terkendala.
"Kementerian ESDM terus berupaya untuk melakukan solusi khususnya dukungan terhadap perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Kami juga bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian di mana smelter yang menjadi proyek strategis nasional bisa lebih cepat diselesaikan," kata Ridwan.
