News
PUPR Siap Dukung Jaringan Jalan Nasional di Infrastruktur Perhubungan dan Kawasan Industri
JAKARTA, investor.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap memberi dukungan jaringan jalan nasional yang terkoneksi dengan infrastruktur perhubungan dan kawasan industri.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pada prinsipnya Kementerian PUPR siap mendukung infrastruktur jalan sebagai akses menuju pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api yang dibangun Kementerian Perhubungan serta akses menuju kawasan industri oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Saya mendukung inisiasi ini dengan prinsip apa yang sudah kita bangun supaya dapat segera dimanfaatkan.
Jangan sampai mangkrak,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tulisnya yang diterima Investor Daily, Jumat (23/4). Menurutnya, Kementerian PUPR memiliki misi pada tahun 2021 menyelesaikan infrastruktur strategis dan selektif melaksanakan pembangunan baru dengan prinsip OPOR, yaitu optimalisasi, pemeliharaan, operasi, serta rehabilitasi.
“Optimalisasi bertujuan untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang sudah dibangun. Pemeliharaan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanannya tidak terganggu,” jelasnya.
Kemudian, operasi ditujukan untuk infrastruktur yang sudah tuntas yang harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahapan uji coba yang diperlukan. Terakhir, rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana supaya fungsinya dikembalikan seperti semula.
Di samping itu, PUPR juga meminta Kepala BKPM untuk mendorong investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten dan Sei Mangkei, Sumatera Utara karena di sana telah diberikan dukungan berupa infrastruktur jalan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan pada 2020-2024 ingin infrastruktur yang dibangun seperti pelabuhan, bandara, dan kereta api dapat terkonektivitas dengan baik seperti Pelabuhan Patimban 2, Pelabuhan New Ambon, Pelabuhan Tanjung Carat di Palembang serta lintasan sebidang kereta cepat Jakarta-Bandung dan jalur kereta api di Kota Solo.
Sebagai contoh, untuk lebih menghidupkan aktivitas Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat, dibangunlah jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) dari Kota Bandung menuju Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka sepanjang 60,47 km dan interchangenya. Kehadiran Tol Cisumdawu dapat mengurangi waktu tempuh dari Bandung yang saat ini sekitar 3 jam menjadi 1 jam. Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Menurut Bahlil Lahadalia, KIT Batang mulai bulan depan sudah siap menerima investor dan diharapkan akan banyak lagi membuka peluang investasi di KIT Batang. Selain itu juga perlu dukungan jalan sepanjang 30 km sebagai akses dari bandara menuju smelter di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Sinergi antar kementerian tersebut bertujuan agar proyek pembangunan infrastruktur dapat segera dimanfaatkan paling lama 2024.
Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "PUPR Siap Dukung Jaringan Jalan Nasional di Infrastruktur Perhubungan dan Kawasan Industri"
Read more at: http://brt.st/7aMy
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pada prinsipnya Kementerian PUPR siap mendukung infrastruktur jalan sebagai akses menuju pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api yang dibangun Kementerian Perhubungan serta akses menuju kawasan industri oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Saya mendukung inisiasi ini dengan prinsip apa yang sudah kita bangun supaya dapat segera dimanfaatkan.
Jangan sampai mangkrak,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tulisnya yang diterima Investor Daily, Jumat (23/4). Menurutnya, Kementerian PUPR memiliki misi pada tahun 2021 menyelesaikan infrastruktur strategis dan selektif melaksanakan pembangunan baru dengan prinsip OPOR, yaitu optimalisasi, pemeliharaan, operasi, serta rehabilitasi.
“Optimalisasi bertujuan untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang sudah dibangun. Pemeliharaan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanannya tidak terganggu,” jelasnya.
Kemudian, operasi ditujukan untuk infrastruktur yang sudah tuntas yang harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahapan uji coba yang diperlukan. Terakhir, rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana supaya fungsinya dikembalikan seperti semula.
Di samping itu, PUPR juga meminta Kepala BKPM untuk mendorong investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten dan Sei Mangkei, Sumatera Utara karena di sana telah diberikan dukungan berupa infrastruktur jalan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan pada 2020-2024 ingin infrastruktur yang dibangun seperti pelabuhan, bandara, dan kereta api dapat terkonektivitas dengan baik seperti Pelabuhan Patimban 2, Pelabuhan New Ambon, Pelabuhan Tanjung Carat di Palembang serta lintasan sebidang kereta cepat Jakarta-Bandung dan jalur kereta api di Kota Solo.
Sebagai contoh, untuk lebih menghidupkan aktivitas Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat, dibangunlah jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) dari Kota Bandung menuju Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka sepanjang 60,47 km dan interchangenya. Kehadiran Tol Cisumdawu dapat mengurangi waktu tempuh dari Bandung yang saat ini sekitar 3 jam menjadi 1 jam. Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Menurut Bahlil Lahadalia, KIT Batang mulai bulan depan sudah siap menerima investor dan diharapkan akan banyak lagi membuka peluang investasi di KIT Batang. Selain itu juga perlu dukungan jalan sepanjang 30 km sebagai akses dari bandara menuju smelter di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Sinergi antar kementerian tersebut bertujuan agar proyek pembangunan infrastruktur dapat segera dimanfaatkan paling lama 2024.
Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "PUPR Siap Dukung Jaringan Jalan Nasional di Infrastruktur Perhubungan dan Kawasan Industri"
Read more at: http://brt.st/7aMy
