Kebijakan relaksasi ekspor mineral yang baru diberlakukan pemerintah belum lama ini menuai banyak protes dari investor asing yang tengah melakukan pembangunan smelter.
Nilai investasi industri smelter PT Titan Mineral Utama (TMU) senilai Rp 5 triliun. Hal itu disampaikan President Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Taufik Fachruddin, kepada TribunBantaeng.com, Rabu (25/1/2017).
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menegaskan penetapan bea keluar ekspor konsentrat mineral tambang akan mengacu pada progres fasilitas pengolahan atau smelter. Artinya, tinggi rendahnya bea keluar ekspor yang harus dibayarkan pemegang izin usaha pertambangan bergantung pada cepat atau lambannya pembangunan smelter.
Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) di wilayah Papua.
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mendukung penuh kebijakan hilirisasi yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pembangunan smelter karena kewajiban hilirisasi mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu contohnya di Morowali Sulawesi Tengah, di mana pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mencapai 60 persen.
Pemerintah berharap PT Freeport Indonesia menganulir rencana pengurangan pekerja dan produksi. Izin ekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat bagi perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu diberikan bila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait bea keluar ekspor konsentrat untuk perusahaan pertambangan. Melalui aturan ini, perusahaan tambang yang akan mengekspor konsentrat harus terlebih dahulu membayar bea keluar yang besarannya akan ditentukan pemerintah.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong memprediksi kontribusi investasi di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencapai 20 persen hingga 50 persen pada tahun-tahun mendatang.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hari ini resmi meluncurkan program layanan 3 jam perizinan terkait infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM3J. Turut hadir dalam peluncuran program ini Kepala BKPM Thomas Lembong dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.