Menteri ESDM Ignasius Jonan beberapa waktu lalu mengungkapkan, tujuan utama PP 1/2017 adalah meningkatkan penerimaan negara, mendorong investasi, dan membuka lapangan pekerjaan.
Pada perdagangan di London Metal Exchange (LME) Mei 2017, nikel diperdagangkan di level US$ 8.810 per ton. Berdasarkan kalkulasi Reuters, harga nikel telah melorot 12% sepanjang tahun ini, terbesar di antara logam dasar lainnya. Padahal, harga nikel sempat reli sejak Februari 2016 dan menyentuh level tertinggi sebesar US$ 12.000 per ton, seiring turunnya pasokan bijih nikel dari Filipina.
Berdasarkan data AP3I, sebanyak 32 smelter dibangun sejak 2012-2014. Dari jumlah itu, 24 di antaranya merupakan smelter nikel, sedangkan sisanya alumina, tembaga, zirkon, silika, dan tembaga.
Kini, dia menegaskan, ada indikasi sejumlah pemain nikel besar Tiongkok sengaja menghancurkan harga nikel dunia. Mereka masih bisa meraup untung dengan mengimpor bahan baku dasar, bijih nikel, dari Indonesia.
Sementara itu, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenpern) I Gusti Putu Suryawiryawan mengatakan, meski ada relaksasi, ekspor tidak benar-benar dibebaskan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunggu rencana pengembangan smelter nikel PT Antam (persero) Tbk di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Hal ini terkait dengan persetujuan permohonan kuota ekspor bijih nikel kadar rendah sebesar 3,7 juta ton.
PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) berkomitmen untuk membangun smelter alias fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral akhir tahun ini. Hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Rapat itu terkait status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disandang kedua perusahaan tersebut.
Guna mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus melakukan penyederhaan perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM)