Pemerintah diminta bersikap tegas terkait kebijakan pembangunan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) oleh perusahaan-perusahaan tambang.
Kebijakan relaksasi ekspor konsentrat mentah dan mineral justru mematikan perusahaan smelter yang tengah beroperasi. Hal ini lantaran lambatnya proses pembangunan smelter dari perusahaan yang sudah menikmati keistimewaan.
Kebijakan relaksasi ekspor konsentrat mentah dan mineral justru mematikan perusahaan smelter yang tengah beroperasi. Hal ini lantaran lambatnya proses pembangunan smelter dari perusahaan yang sudah menikmati keistimewaan.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kesempatan pada PT Freeport Indonesia untuk memperpanjang izin kegiatan operasinya sampai 10 tahun atau sampai 2031.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mendata aset di bekas lahan tambang milik PT Koba Tin, di Bangka Belitung. Pemerintah segera mengambilalih aset tersebut melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) mengkaji alternatif pendanaan melalui pasar modal untuk membiayai proyek pembangunan smelter grade alumina PT Well Harvest Winning Alumina Refinery tahap II.
Menteri ESDM Ignasius Jonan siang tadi rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Jonan didampingi oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Sekjen Kementerian ESDM Teguh Pamudji, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono.
Pemberian izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) dikritisi anggota DPR dari Komisi VII. Totok Daryanto, anggota Komisi VII DPR, mengatakan, semestinya izin ekspor diberikan setelah PTFI menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan smelter.
Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mencabut atau menghentikan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia. Freeport mendapatkan izin ekspor hingga 16 Februari 2018.