REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PT Aneka Tambang (Antam) mendapatkan izin ekspor nikel ore sebesar 1,25 juta ton. Penambahan ekspor nikel ore ini sejalan dengan pembangunan pabrik smelter Antam di Halmahera Timur, Maluku Utara. Direktur Utama PT Antam, Arie Prabowo Ariotedjo, menjelaskan surat rekomendasi ekspor nikel ore tersebut sudah keluar dari pihak Direktorat Jendral Mineral dan Batubara. Namun, saat ini surat tersebut belum sampai ke tangan Antam menunggu izin dari Kementerian Perdagangan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memberikan rekomendasi ekspor mineral bauksit kepada dua perusahaan, yakni PT Kalbar Bumi Perkasa dan PT Lobindo Nusa Persada.
Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) Sidrap berkapasitas 75 megawatt (MW) akan beroperasi pada Desember 2017. Saat ini konstruksi PLTB Sidrap sudah mencapai sekitar 80%.
Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan bahwa divestasi saham Freeport McMoran sebanyak 51 persen untuk tidak dilakukan sembarangan. Sebab, jangan sampai Indonesia berakhir seperti Venezuela yang bangkrut karena berkukuh melakukan naturalisasi besar-besaran dan fokus kepada sumber daya minyaknya saja.
Setelah melesat ke level tertinggi sejak Juni 2015, harga nikel koreksi akibat grafik teknikal telah memasuki area jenuh beli. Kamis (2/11), harga nikel kontrak pengiriman tiga bulanan di London Metal Exchange koreksi 1,05% menjadi US$ 12.650 per metrik ton
Proyek Smelter Grade Alumina (SGA) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang dikerjakan bersama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dan Aluminium Coorporation of China Ltd (Chalco) ditargetkan memulai pembangunan pada 2019.
Investor asal Australia PT Gulf Mangan Grup, tengah menyiapkan pembangunan dua smelter mineral mangan di kawasan industri Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Sejalan dengan pemberian rekomendasi izin ekspor kepada dua perusahaan, PT Ifeshdeco dan PT Sambas Minerals Mining, kuota volume ekspor bijih nikel bertambah. Total volume ekspor nikel kedua perusahaan mencapai 3,962 juta ton.
Aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didesak turun tangan mengawasi proses izin ekspor bijih nikel sebesar 2,7 juta ton dan 850 ribu ton bijih bauksit milik PT Antam Tbk (Persero).