Kesepakatan antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia akan diputuskan akhir tahun ini alias Desember 2017. Sedikitnya ada empat kesepakatan yang akan diputuskan bulan depan, antara lain divestasi saham hingga 51%, pembangunan smelter, perpanjangan kontrak 2 x 10 tahun, dan stabilitas hukum dan fiskal.
Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasarribu mengatakan dalam rapat dengar pendapat yang tertutup antara pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan PT Freeport Indonesia, terdapat dua hal besar yang didapat oleh komisi, yaitu soal divestasi saham 51 persen dan juga smelter.
Menteri BUMN Rini M Soemarno resmi menandatangani akta pengalihan saham seri B yang terdiri atas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebesar 65%, PT Bukit Asam Tbk sebesar 65,02%, PT Timah Tbk sebesar 65%, serta 9,36% saham PT Freeport Indonesia yang dimiliki pemerintah kepada PT Inalum (Persero) dalam rangka penambahan penyertaan modal negara kedalam modal perseroan.
PT Inalum resmi menjadi induk perusahaan (holding) BUMN Industri Pertambangan, dan PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam serta PT Timah menjadi anak perusahaan.
Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan akan segera terbentuk pada akhir bulan ini. Adapun holding tersebut nantinya bakal dipimpin oleh PT Inalum (Persero) sebagai perusahaan induk yang membawahi PT Tambang Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Antam Tbk (ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS) sebagai anggotanya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan realisasi ekspor komoditas mineral olahan yang belum dimurnikan sampai Oktober 2017 mencapai 2.943.213 wet metric ton (WMT) dari rekomendasi yang sudah ditetapkan sebesar 8.510.101 WMT.
Seluruh perusahaan tambang yang telah mendapatkan rekomendasi ekspor mineral yang belum dimurnikan hari ini, Rabu (29/11/2017) hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI.
Anggota Komisi VII DPR RI Aryo Djojohadikusumo mengatakan pihaknya membahas dua agenda penting pada rapat tertutup dengan PT Freeport Indonesia serta Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, di ruang rapat Komisi VII Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (27/11) lalu.