News Update
Holding BUMN Dinilai sebagai Kesewenang-wenanganWakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir mengatakan, pembentukan holding BUMN melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah.
Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah IndustriUntuk wujudkan industri hijau dan meningktkan daya saing dalam membangun manufaktur berkelanjutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian akan susun rekomendasi kebijakan pengelolaan limbah industri.
Memoles Emas Antam Berkilau KembaliSejak lima ribu tahun silam, emas sudah menjadi perburuan umat manusia. Emas dipakai sebagai alat pembayaran dan perdagangan yang paling liquid. Tidaklah heran bila di era prasejarah sampai postmodern saat ini, emas tetap memainkan peran penting, baik sebagai alat investasi (emas batangan), perhiasan, hingga cadangan devisa. Kaidah teori ekonomi klasik mensyaratkan setiap penerbitan mata uang disertai dengan penyediaan emas sebagai cadangan devisa (cadev).
Arcandra: Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Berbasis Energi BerkeadilanWakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar mengatakan, mengelola sumber daya alam termasuk tambang, minyak dan gas bumi harus berbasis energi berkeadilan, baik Negara maupun stakeholder.
Industri Manufaktur Sumbang Pajak 31,8% pada 2017Industri manufaktur menjadi penyumbang pajak terbesar pada 2017 dengan 31,8% dari total keseluruhan penerimaan pajak negara pada periode tersebut.
Jual Beli Saham: Richburg Hengkang Dari CITA, Harita Perbesar Kepemilikan Richburg Enterprises Pte Ltd. melepas seluruh kepemilikan di PT Cita Mineral Investindo Tbk. (CITA) dengan harga Rp192 per lembar saham.
Kemenperin Klaim Industri Manufaktur Penyumbang Pajak TerbesarKementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat industri pengolahan masih memiliki andil yang besar dalam menyumbangkan pajak penghasilan (PPh) nonmigas setiap tahunnya kepada negara. Sepanjang 2017, penerimaan pajak dari sektor manufaktur ini tercatat tumbuh 17,1 persen.
Renegosiasi Freeport Mandek, Pemerintah akan Terus Perpanjang IUPK Sementara
PT Freeport Indonesia kembali mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjelang akhir 2017. Semula status IUPK sementara akan berakhir pada 10 Januari 2018 kemudian diperpanjang hingga 30 Juni 2018.
Pemerintah akan Naikkan Pungutan Royalti Sektor PertambanganHarga komoditas tiga jenis mineral seperti emas, perak dan tembaga cenderung mengalami kenaikan dan bersifat fluktuatif. Karena kondisi tersebut pemerintah berencana untuk menaikan royalti untuk bisa menambah penerimaan negara lebih besar.
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT