Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Masyarakat (APM) Mataoleo, Kabupaten Bombana hari ini berunjuk rasa di lima titik yaitu Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Bombana, Dinas Lingkungan Hidup Bombana, BAPPEDA Bombana, Kantor Bupati Bombana dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, Senin (30/07/2018).
Bupati Pulau Taliabu, Maluku Utara, Aliong Mus meminta agar PT Adidaya Tangguh (ADT) membangun smelter di Pulau Taliabu sebagai daerah penghasil. Apalagi ADT akan mengolah biji besi di Pulau Taliabu selama 40 tahun dengan cadangan selama 60 tahun. “Saya kira memenuhi syarat untuk membangun smelter di Pulau Taliabu,” katanya
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Masyarakat (APM) Mataoleo, Kabupaten Bombana hari ini berunjuk rasa di lima tempat, salah satunya adalah di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, Senin (30/07/2018)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memutuskan nasib perperpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku sementara ke PT Freeport Indonesia hari ini (31/7/2018)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memutuskan nasib perperpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku sementara ke PT Freeport Indonesia hari ini (31/7). Sebab, IUPK sementara Freeport akan berakhir pada 31 Juli 2018
Beacukai Pangkalpinang mendata dan menyatakan pada dua tahun paling akhir sudah ada lima macam barang komoditi impor yang paling banyak masuk ke wilayah Babel lewat jalur pelabuhan Pangkalbalam
Pengembangan kawasan industri terus dilakukan secara merata, khususnya di luar pulau Jawa. Upaya strategis ini salah satunya untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sentris
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Pemerintah Pusat menyerahkan pengelolaan tambang nikel seluas 1.896 hektare (ha) di Bahodopi Utara, Kabupaten Morowali kepada PT Pembangunan Sulteng, perusahaan daerah yang dikelola Pemprov Sulteng. Blok tambang tak terurus tersebut sebelumnya wilayah pengelolaan PT Vale Indonesia Tbk (INCO)n dengan status Kontrak Karya dalam periode 1968-2015
Ketua Kamar Dagang dan Industri-KADIN Provinsi Kalimantan Barat Santyoso Tio berharap pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan kewajiban bagi pengusaha tambang bauksit untuk membangun smelter yang sudah berjalan 4 tahun lebih