Para pengusaha sumber daya alam mesti bersiap diri. Sebab, pemerintah bakal memperketat kewajiban penyimpanan dana hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di perbankan dalam negeri. Jika pengusaha melanggar, sanksinya cukup berat: mulai dari larangan ekspor, denda, hingga izin usaha dicabut
Presiden Joko Widodo meminta kepada para menterinya untuk mengevaluasi secara berkala kebijakan-kebijakan terkait dengan investasi dan insentif perpajakan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral bisa meningkat 5-6 kali lipat bila seluruh perusahaan di sektor komoditas itu, termasuk PT Freeport Indonesia membayar pungutan berdasarkan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku terpaksa harus terus memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara untuk PT Freeport Indonesia, seperti yang kembali terjadi pada awal bulan ini
Sumitomo Metal Mining berencana menggelontorkan dana lebih dari 200 miliar yen atau sekitar US$ 1,77 miliar untuk membangun smelter nikel di Indonesia seperti dilansir dari asia.nikkei.com pada Rabu (21/11). Tujuan pembangunan smelter ini untuk memenuhi permintaan metal yang digunakan dalam pembuatan baterai mobil listrik
Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum masih menyisakan beberapa proses prosedural peralihan kepemilikan saham. Salah satunya, pelaporan persaingan usaha kepada beberapa negara yang berhubungan langsung dengan kegiatan bisnis Freeport Indonesia, yakni China, Indonesia, Jepang, Filipina, Korea Selatan
Pemerintah Provinsi Papua menolak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bentukan PT Inalum yang belakangan diketahui sudah dimiliki oleh PT Freeport Indonesia (PTFI)