Indonesia Resources Studies menilai pemerintah melanggar UUD 45 dan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jika masih membolehkan ekspor konsentrat pasca-12 Januari 2014
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan keberatan dengan harga US$ 1,7 miliar nuntukk 10,64% saham yang ditawarkan PT Freeport Indonesia dalam program divestasi. Keberatan itu disampaikan dalam surat resmi yang dilayangkan kepada perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu
PT Aneka Tambang Tbk (Antam/ANTM) menjajaki akuisisi tambang emas di Myanmar dan tambang nikel di Filipina tahun ini. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya perseroan dalam mencari pasar baru di luar negeri
Wakil Ketua DPRD Babel Dedy Yulianto meminta Sucufindo untuk konsisten dalam melakukan verifikasi smelter sesuai fakta di lapangan. Menurut dia, ini penting agar verifikasi tidak hanya sebatas berkas saja. Melainkan dari hulu sampai hilir
PT Inalum mengungkapkan sebelumnya, transaksi pembelian saham PTFI dilakukan setelah tercapainya kesepakatan empat poin negosiasi antara pemerintah dengan Freeport-McMoRan Inc (FCX) dari Amerika Serikat, yang sebelumnya menguasai saham mayoritas. Inalum juga sudah mendapatkan pendanaan melalui penawaran surat utang global senilai US$ 4 miliar. Jumlah tersebut cukup untuk membeli 45,62% saham Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar
Tim Bareskrim Mabes Polri dan Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) hingga saat ini telah memeriksa sedikitnya 13 smelter atau perusahaan eksportir timah batangan yang tersebar di Provinsi Bangka Belitung, dalam verifikasi administrasi dan faktual asal usul bahan baku biji timah
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Industri Johnny Darmawan mengakui, saat ini terjadi gejala deindustrialisasi. Keadaan ini dipicu rendahnya daya saing industri nasional dan infrastruktur yang tidak memadai.
PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) senilai total US juta untuk refinancing dan keperluan belanja modal.