Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai rencana moratorium perluasan lahan tambang yang digagas Presiden Joko Widodo tak bakal mengganggu kinerja perusahaan pelat merah pada sektor tersebut. Pihaknya justru merasa kebijakan itu akan menjadi dorongan bagi BUMN tambang untuk memaksimalkan hasil produksinya.
Larangan ekspor bijih mineral yang dilaksanakan pada awal 2014 nampaknya tidak berjalan dengan baik. Larangan ekspor nikel dan bauksit yang belum diproses hingga 2017 bertujuan meningkatkan posisi Indonesia yang ujungnya menarik minat investor untuk berinvestasi di smelter di Indonesia.
Pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) berlisensi Izin Usaha Industri (IUI) lebih signifikan ketimbang smelter berlisensi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUI diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian sedangkan IUPK diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan ke Jerman berbuah penandatanganan komitmen investasi smelter senilai US0 juta atau setara Rp10,4 triliun di Sulawesi.
Pengusaha asal Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menunjukan taringnya di level nasional. Umbu S. Samapaty - putra NTT asal Sumba Tengah kini tengah membangun smelter atau pemurnian hasil tambang di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.
Dengan adanya rencana moratorium pengelolaan lahan tambang maka pemerintah tidak akan membuka keran ekspor untuk komoditas mineral mentah sesuai program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Pemerintah berencana menerapkan moratorium pembukaan lahan tambang baru. Kebijakan ini akan diatur dalam Intruksi Presiden (Inpres), tujuannya agar jadi stimulus perusahaan tambang membangun pabrik pemurnian (smelter).
Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), menginginkan agar penempatan proyek Smelter Freeport di Kabupaten Gresik. Untuk itu, Komisi VII DPR RI yang diketuai Dr Ir H Kardaya Warnika DEA akhirnya mengunjungi Kota Gresik.