News Update
APNI Harap Pemerintah Beri Kepastian Bagi Pengusaha Tambang Nikel Lokal
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menggalang dukungan publik terhadap petisi yang dirilisnya hari ini di Change.org. Dalam petisi online yang dibuatnya, mereka meresahkan tentang rencana kebijakan pemerintah pusat yang akan menghentikan kebijakan ekspor bijih nikel
Pembahasan Revisi Undang-Undang Minerba Kembali Molor Pemerintah hingga saat ini belum menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) untuk revisi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang seharusnya masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019
Larang ekspor, Pengusaha Nikel Terancam Gulung Tikar
Puluhan pengusaha yang bergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) bertemu dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI seperti Maruarar Sirait dan Misbakhun, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019). Kedatangan APNI untuk mengadukan nasibnya atas ketidakadilan aturan yang dibuat oleh pemerintah
Pemerintah Diminta Utamakan Kepentingan Nasional dalam Kebijakan Hilirisasi
Center For Indonesian Resources Strategic Studies (CIRUSS) mendorong pemerintah untuk menentukan prioritas yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dalam kebijakan hilirisasi. Dengan begitu, diharapkan tujuan jangka pendek tidak malah mengorbankan tujuan jangka panjangnya
KABAR PASAR: Proyek Smelter Kian Diseriusi, Ancaman Resesi Global Jadi Penghambat
Berita mengenai keseriusan perushaan tambang menggarap proyek semelter serta ancaman resesi global yang menjadi penghambat target pertumbuhan investasi menjadi sorotan edisi harian Bisnis Indonesia, Jumat (30/8/2019)
Rencana Pemerintah Percepat Larangan Ekspor Bijih Nikel Sangat Disayangkan
Pengamat pertambangan dari Center For Indonesian Resources Strategic Studies (CIRUS) menyayangkan rencana pemerintah untuk mempercepat larangan ekspor bijih nikel dari jadwal semula pada 2022 karena seolah-olah tidak memperhatikan kepentingan jangka panjang dan ada kesan mengikuti tekanan kelompok tertentu
Cirrus minta evaluasi kebijakan hilirisasi mineral
Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) menyoroti permasalahan yang dihadapi pengusaha nasional dalam mewujudkan hilirisasi pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang telah dicanangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Minerba.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Bikin Kecewa Peserta FGDKetua Asosiasi Penambang dan Pengolah Mineral Indonesia (Atomindo), Darmansyah mengaku kecewa saat acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Perindustrian dan Perdagangan di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis pagi (29/8)
Merasa Ada Ketidakadilan, APNI Mengadu ke Ketua DPRAsosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendatangi Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan tata niaga nikel yang dinilai kacau dan tidak adil
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT