a a a a a
 News Update
News Update
3 Perusahaan Uji Coba Limbah Smelter Buat Bangun Jalan
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai pemanfaatan limbah smelter (slag). Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati
Pembahasan RUU Minerba Dipercepat, Said Didu: Ada 5 Keinginan Cukong dan Termasuk UU 'Basah'
Pemerintah dan DPR secara tiba-tiba mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). RUU Minerba tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba
Kementerian ESDM Serahkan DIM RUU Minerba Karena Permintaan DPRKementerian ESDM Serahkan DIM RUU Minerba Karena Permintaan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Kapuas Prima Coal ZINC sudah menyerap belanja modal Rp 98 miliarKapuas Prima Coal (ZINC) sudah menyerap belanja modal Rp 98 miliar
PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$ 10 juta untuk tahun ini. Direktur Keuangan Kapuas Prima Coal Hendra William mengatakan hingga September 2019 belanja modal tersebut sudah terserap Rp 98 miliar
RUU Mineral dan Batubara Disahkan Pegiat Lingkungan MenolakRUU Mineral dan Batubara Disahkan, Pegiat Lingkungan Menolak

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan lembaga penggiat lingkungan lainnya sedang kaget dan geram pada pemerintah. Pasalnya, pada Rabu (25/9/2019), mereka mendapatkan informasi bahwa RUU Mineral dan Barubara (Minerba) telah disahkan
Pemerintah dan DPR Bahas RUU Minerba Diam-diam
Pada Rabu (25/9) pemerintah dan DPR secara tiba-tiba mempercepat pembahasan RUU Minerba (Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara), pada Rabu malam telah diserahkan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI
GaraGara Nikel Uni Eropa Buka Opsi Gugat IndonesiaGara-Gara Nikel, Uni Eropa Buka Opsi Gugat Indonesia
Larangan ekspor nikel telah resmi akan diberlakukan per Januari 2020. Hal ini terjadi dua tahun lebih cepat dari rencana awal yaitu mulai akan diberlakukan pada Januari 2022. Menurut kajian pemerintah, mengolah nikel menjadi feronikel akan menaikkan nilai tambah produk tersebut menjadi setidaknya enam kali lipat
Pelarangan Ekspor Berlaku 1 Januari 2020 Harga Nikel MelesatPelarangan Ekspor Berlaku 1 Januari 2020, Harga Nikel Melesat
Pemerintah menerbitkan regulasi terbaru pelarangan ekspor nikel melalui Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Akibat regulasi yang baru diterbitkan tersebut, saham emiten PT Vale Indonesia (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) melesat di Bursa Efek Indonesia
Pemerintah Mau Cabut Kategori B3 di Limbah Slag NikelPemerintah Mau Cabut Kategori B3 di Limbah Slag Nikel
Pemerintah terus berupaya membuat limbah smelter slag nikel bisa mudah diolah. Pasalnya, selama ini limbah slag nikel hanya menumpuk dan tidak bisa diolah karena masuk spesifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun alias B3
Member PT Hengtai Yuan
Member PT Indotama Ferro Alloys
Member PT Smelting
Member PT Bintang Smelter Indonesia
Member PT Meratus Jaya Iron  Steel
Member PT Cahaya Modern Metal Industri
Member PT Delta Prima Steel
Member PT karyatama Konawe Utara
Member PT Refined Bangka Tin
Member PT Central Omega Resources Indonesia
Member PT Kasmaji Inti Utama
Member PT Monokem Surya
Member PT Tinindo Internusa
Member PT Macika Mineral Industri
Member PT Indra Eramulti Logam Industri
Member PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
Member PT AMMAN MINERAL INDUSTRI AMIN
Bersama Kita Membangun Kemajuan Industri Smelter Nasional
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT