Pemerintah terus melakukan program hilirisasi sejumlah produk komoditas, seperti nikel. Dengan begitu komoditas tersebut akan mempunyai nilai tambah. Karena itu sejumlah pihak mendukung moratorium ekspor nikel yang baru-baru ini dipercepat pemerintah. Namun demikian, ada juga yang tidak setuju
Banyak kebijakan di sektor pertambangan yang dianggap investor terlalu populis. Kebijakan ini membuat investasi tambang di Indonesia sepi peminat. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan salah satu contoh kebijakan yang dianggap terlalu populis yakni terkait divestasi tambang mayoritas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian logal mineral atau smelter sejumlah perusahaan masih berjalan sesuai rencana
PT Freeport Indonesia disebut sudah mengeluarkan dana US$ 151,7 juta atau Rp 2 triliun lebih untuk pematangan tanah, guna membangun smelter di Gresik, Jawa Timur
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, investasi yang telah dikeluarkan PT Freeport Indonesia Untuk membangun fasilitas pengolahan mineral (smelter) Gresik Jawa Timur, sudah mencapai USD 151,7 juta sampai akhir Juli 2019
Pemerintah Indonesia telah memutuskan mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel yang efektif mulai 1 Januari 2020 mendatang. Pelarangan ekspor nikel yang dipercepat pemerintah dinilai merupakan momentum yang tepat karena kebutuhan pasar domestik
Mulai 1 Januari 2020, Indonesia tidak lagi mengekspor bijih nikel. Karena Pemerintah Indonesia mempercepat pelarangan itu, yang dinilai merupakan momentum tepat karena kebutuhan pasar domestik.
Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara sudah mencapai 18,65%. Realisasi tersebut diklaim sudah melebihi target enam bulanan sebesar 17,34%