Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan mencabut izin pengelola smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian) yang tidak mematuhi harga patokan mineral (HPM)
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi secara tegas meminta agar semua pelaku usaha baik penambang nikel maupun pengolahan dan pemurnian atau smelter patuh pada Harga Patokan Mineral (HPM).
PT United Tractors Tbk (UNTR) mengucurkan pinjaman senilai US$ 70 juta kepada PT Agincourt Resources untuk kebutuhan modal kerja. Langkah ini dinilai mampu membantu Agincourt selaku pengelola tambang emas Martabe, menjaga arus kasnya di tengah pandemi Covid-19.
PT Freeport Indonesia telah mengajukan permohonan perpanjangan penyelesaian smelter di Gresik, Jawa Timur, kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Kemenko Maritim dan Investasi meminta seluruh pelaku usaha penambang nikel dan smelter untuk mematuhi aturan terkait Harga Patokan Mineral (HPM). Menanggapi hal ini, Waketum Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I), Jonatan Handojo menyebutkan bahwa para pembeli nikel ore dari penambang sesuai dengan harga riil, dimana harga nikel tergantung London Metal Exchange (LME) hanya saja masih adanya ketidakpastian terkait harga nikel ore
PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe milik PT United Tractors Tbk (UNTR) mendapat pinjaman senilai US$ 70 juta dari PT Pamapersada Nusantara (Pama)
Faktor utama dalam pengembangan sebuah kendaraan berbasis listrik terletak pada baterai. Cita-cita pemangku kepentingan ialah berakselerasi mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama. Kementerian Perindustrian mengaku mendorong percepatan itu. Tak sedikit investor menanam modal di sektor elektrifikasi. Bahkan salah satu produsen siap komersialkan jenis lithium ion pada 2021
Sebanyak 5 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melakukan aktivitas pertambangan dan pemuatan ore nikel di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) disinyalir belum memiliki izin Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) selama beroperasi. Hal itu dinilai memberikan kerugian kerugian negara.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan mencabut izin pengelola smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian) yang tidak mematuhi harga patokan mineral (HPM).