News Update
Ini Pesan Jokowi ke Jonan Soal Kebijakan Ekspor Mineral MentahKebijakan relaksasi ekspor mineral mentah akan berakhir 11 Januari 2017. Lantas, keputusan apa yang akan diambil pemerintah sebelum batas waktu itu berakhir?
Ekspor Mineral Mentah Diperketat, Investor China Beralih Bangun Pabrik di RIKebijakan pemerintah memperketat ekspor mineral mentah justru menarik investasi lebih banyak masuk ke Indonesia. Salah satunya dari China, yang merupakan importir mineral mentah asal Indonesia.
Ferdinand: Pungli Oknum Minerba Itu Lagu Lama!Dugaan praktek pungitan liar (Pungli) oknum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM itu lagu lama alias classik.
Dewan Tuding Freeport Tak Serius Bangun Smelter PT Freeport Indonesia dinilai tak serius membangun smelter (pabrik pemurnian tambang) di Gresik. Empat tahun sejak perusahaan asal Amerika Serikat itu meneken nota kesepahaman dengan PT Petrokimia Gresik, rencana pembangunan smelter ini tak menunjukkan perkembangan.
Wacana Bea Keluar Mineral 20%: Kemenperin Masih MengkajiKementerian Perindustrian menyatakan tengah mengkaji wacana besaran bea keluar konsentrat mineral mencapai 20% yang dilemparkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sudah 23 Perusahaan Bangun SmelterMenteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan hingga saat ini jumlah investor telah mencapai 23 perusahaan yang melakukan investasi smelter.
BKPM: Kita harus manfaatkan nafsu besar China untuk investasiKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong memuji peningkatan investasi yang signifikan dari China ke Indonesia yang melonjak dari peringkat 14 menuju peringkat 3 dalam 3 tahun terakhir.
Pemerintah akan Relaksasi Ekspor KonsentratPemerintah berencana merelaksasi ekspor olahan mineral (konsentrat) agar program hilirisasi sektor minerba terus berjalan. Apalagi saat ini banyak perusahaan tambang yang kesulitan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
Freeport Nilai Revisi PP Minerba Belum Berikan Kepastian UsahaPT Freeport Indonesia menilai, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara belum memberi kepastian hukum. Pasalnya beleid itu tidak memuat kepastian usaha pasca Kontrak Karya berakhir.
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT