Menko Luhut: Deutsche Bank Siap Bantu BUMN Beli 51% Saham Freeport

JAKARTA - Proses perundingan tim Freeport Indonesia dan tim pemerintah Indonesia sudah mencapai kesepakatan final. Feeport-McMoran Inc selaku induk Freeport Indonesia menyetujui divestasi 51% saham kepada pemerintah Indonesia.

Pembelian saham Freeport ini pun ternyata diminati oleh perbankan Jerman, Deutsche Bank. Hari ini, pihak Deutsche Bank menyambangi kantor Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk membicarakan Freeport.

"Deutsche Bank datang berminat bantu financing BUMN yang akan bantu masuk," ujar Luhut di kantornya, Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Luhut tidak mendetailkan seperti apa saja yang dilakukan dalam pertemuan sekira pukul 16.00 WIB tersebut. Yang pasti, kata Luhut ada minat Deutsche Bank membantu pemerintah dalam membeli saham Freeport Indonesia.

Sebelumnya, CEO Freeport-McMoran Copper&Gold Inc Richard Adkerson mengatakan, pihaknya setuju melakukan divestasi kepemilikannya di PTFI berdasarkan harga pasar yang wajar sehingga kepemilikan Indonesia atas saham PTFI akan menjadi 51%

"Jadwal dan proses divestasi sedang dibahas bersama Pemerintah. Divestasi ini akan diatur sehingga FCX (kode emiten Freeport Mc-Moran) akan tetap memegang kendali atas operasi dan tata kelola PTFI," ujarnya.

Baca Juga: Divestasi 51% Saham Freeport, Menko Luhut: 2019 Harus Selesai

FCX dan Pemerintah Indonesia telah mencapai suatu kesepahaman mengenai kerangka kerja untuk mendukung rencana investasi jangka panjang PTFI di Papua. Richard mengatakan, untuk kerangka ini, Freeport-McMoran meminta dokumentasi definitif.

Di antaranya, PTFI akan mengubah bentuk Kontrak Karya menjadi suatu izin khusus (IUPK) yang akan memberikan hak-hak operasi jangka panjang bagi PTFI hingga 2041. Kemudian pemerintah akan memberikan jaminan kepastian fiskal dan hukum selama jangka waktu IUPK.

PTFI akan berkomitmen membangun suatu smelter baru di Indonesia dalam lima tahun dan divestasi 51%.

"Kami dengan senang hati mengumumkan suatu kesepakatan kerangka kerja guna mendukung operasi dan investasi yang sedang kami jalankan di Papua. Tercapainya kesepahaman mengenai struktur kesepakatan bersama merupakan hal yang signifikan dan positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Pekerjaan penting masih harus dilakukan untuk mendokumentasikan kesepakatan ini, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan dokumentasi tersebut sesegera mungkin di tahun 2017," tandasnya