58% Kebutuhan Baja di RI Harus Impor karena Industri Hilir Tak Jalan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap dukungan pemerintah dalam pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam. Hal itu harus dilakukan untuk pengembangan industri logam dasar dan industri hilirnya.

Sebab selama ini, sarana infrastruktur dan pasokan listrik yang belum memadai masih menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan smelter. Menengok ketika infrastruktur menuju lokasi pembangunan smelter tak layak, pihak yang membangun kesulitan dalam memobilisasi peralatan. Pun dalam pembangunan smelter, listrik yang tersedia tak mencukupi kebutuhan.

“Itu membuat investor merogoh kocek lebih dalam. Maka percepatan pembangunan smelter ini perlu dukungan dan keberpihakan pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Johnny Darmawan saat temu media di Menara Kadin, kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (7/2).

Dia pun mengungkapkan, Kadin berharap dukungan pemerintah dalam pembangunan smelter lantaran Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan hilirisasi industri logam dasar, misalnya industri baja.

“Industri baja ini akan terus tumbuh dengan rata-rata 6% per tahun sampai 2025 karena tingginya permintaan bahan baku untuk konstruksi yang tumbuh 8,5%, dan otomotif tumbuh 9,5%,” ucapnya.

Johnny pun memperkirakan Indonesia masih harus mengimpor 5,4 juta ton baja untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai 12,94 juta ton per tahun. Dengan kata lain, 58% kebutuhan baja di Indonesia harus diimpor. Dia berharap, pemerintah melalui BUMN sudah berpikir untuk membangun industri berbasis mineral logam.
“BUMN perlu bersatu dan hadir secara khusus untuk membangun industri logam dasar dan industri hilirnya,” terangnya.