Amman Tanam US$9 Miliar

JAKARTA— Komitmen pihak swasta di sektor pertambangan kian konkret setelah PT Amman Mineral Nusa Tenggara siap menginvestasikan dana senilai US$9 miliar untuk pengembangan tambang dan pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter tembaga.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan pihak Amman secara resmi telah menyampaikan komitmen setara Rp119,7 triliun (US$1=Rp13.300) tersebut untuk mulai direalisasikan tahun ini.

“Smelter-nya sekitar US$1 miliar. Yang US$8 miliar untuk tambang dan pabrik pengolahan ,” katanya kepada Bisnis, Rabu (15/3).

Smelter tembaga yang akan dibangun PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) di Sumbawa tersebut direncanakan memiliki kapasitas 1-1,5 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

Kapasitas itu untuk mendukung penyerapan seluruh produksi konsentrat PTAMNT di dalam negeri.

Jangka waktu perencanaan hingga mulai beroperasi direncanakan maksimal lima tahun, sesuai dengan batas waktu ekspor konsentrat tembaga hingga 2022.

“Konstruksinya belum karena harus ada perencanaan dulu, procurement, dan sebagainya. Selesai sekitar 2022,” ungkap Bambang.

Adapun komitmen pembangunan smelter tersebut menjadi dasar bagi Kementerian ESDM dalam menerbitkan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga selama satu tahun ke depan. Izin ekspornya berlaku dari 21 Februari 2017 sampai 17 Februari 2018 dengan kuota 675.000 ton.

Sebelumnya, ketika masih bernama PT Newmont Nusa Tenggara, rekomendasi ekspor diperoleh atas dasar kerja sama pembangunan smelter dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk kapasitas 2 juta ton konsentrat senilai US$2,2 miliar di Gresik, Jawa Timur. Adapun PTFI menjadi pembangun utama.

Setelah ganti kepemilikan dan berubah nama, PTAMNT akhirnya memutuskan untuk membangun smelter sendiri.

Sementara itu, pengembangan tambang dan pabrik pengolahan yang akan menelan dana hingga US$8 miliar rencananya akan terbagi pada beberapa titik.

Bambang menjelaskan sebagian investasi tersebut akan diarahkan untuk fase tujuh Tambang Batu Hijau. Adapun fase tersebut merupakan yang terakhir dari penambangan di blok tersebut.

Selain itu, PATMNT akan melanjutkan kembali eksplorasi di Blok Elang dan beberapa blok lainnya hingga mencapai tahap operasi produksi. “Jadi, selain fase tujuh dan Blok Elang, ada beberapa blok lain yang mau dikembangkan,” ujar Bambang.

Menurut dia, komitmen PTAMNT tersebut merupakan sinyal positif bagi iklim investasi pertambangan Indonesia. Pasalnya, kendati statusnya bukan lagi sebagai Kontrak Karya (KK) karena telah berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 10 Februari 2017, tidak masalah bagi PTAMNT untuk berinvestasi dengan nilai yang sangat besar.

“Amman itu pakai IUPK lho dan dia investasi sampai US$9 miliar tenang-tenang saja, gak ada masalah,” tegas Bambang.

Presiden Direktur PTAMNT Rachmat Makkasau sempat menyatakan bahwa keberlangsungan operasi dan nilai tambah tambang menjadi salah satu penunjang perkembangan ekonomi dalam negeri secara jangka panjang.

“Kami sangat berharap untuk dapat terus bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan tujuan yang sama, terutama dukungan dalam mempermudah dan menunjang investasi kami di masa mendatang,” tutur Rachmat.

Dari 34 pemegang kontrak karya, hanya dua perusahaan yakni Amman dan PTFI yang memiliki opsi mengubah kontrak karya menjadi IUPK agar bisa mengekspor mineral mentah dan olahan.

Sampai saat ini, PTFI masih menahan investasinya, mulai dari pengembangan tambang bawah tanah hingga pembangunan smelter tembaga akibat belum diperolehnya jaminan kepastian investasi jangka panjang hingga 2041.

Untuk tambang bawah tanah, investasi yang telah dikeluarkan sejak 2004 diperkirakan mencapai US$7 miliar.

Sebelumnya, CEO Freeport-McMoRan Inc., induk usaha PTFI di Amerika Serikat, Richard C. Adkerson menyatakan pihaknya sedang melakukan investasi senilai US$15 miliar untuk pengembangan tambang bawah tanah. Namun, investasi tersebut kini terancam karena tidak ada kepastian stabilisasi investasi dari pemerintah.

“Secara signifikan kami akan mengurangi biaya dan menangguhkan investasi masa depan pada proyek-proyek pembangunan tambang bawah tanah dan smelter baru,” tutur Adkerson.

Seperti diketahui, sengketa KK PTFI memuncak saat perusahaan tersebut tidak bisa lagi mengekspor konsentrat tembaganya sejak 12 Januari 2017. Alasannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1/2017, perusahaan KK tidak bisa lagi mengekspor mineral yang belum dimurnikan.

Pemerintah sebenarnya telah memberikan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga kepada PTFI agar operasinya kembali berjalan normal. Namun, hal itu ditolak PTFI karena perusahaan tersebut masih enggan berubah status dari KK menjadi IUPK tanpa adanya perjanjian stabilitas investasi jangka panjang.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso menilai pembangunan smelter akan menguntungkan pihak Amman ketimbang Freeport, dari sisi integrasi vertikal.

“Smelter tersebut akan menampung perusahaan pertambangan lain. Artinya, pembangunan smelter akan tetap menguntungkan selama 20 tahun ke depan,” katanya.

Selain itu, Budi menilai status IUPK justru menguntungkan bagi Amman, karena mengubah konteks kepemilikan di mana PTAMNT akan memiliki mayoritas 90% saham selama 20 tahun atau hingga tahun 2026. Kondisi yang bertolak belakang dengan PTFI yang hanya mengendalikan 51% saham.

“Artinya Amman, masih punya hak penuh sedangkan, Freeport tidak. Hal ini yang membuat Freeport tidak ingin mengubah KK menjadi IUPK. Kecuali Freeport berubah menjadi perusahaan nasional seperti Amman. Namun, itu pasti tidak mungkin,” tegasnya.