Amri Cahyadi Dukung Revitalisasi Pengawasan Pertambangan Timah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amri Cahyadi, ST memberikan apresiasi terhadap rencana dan upaya yang akan dilakukan Gubernur guna meningkatkan kesejahteraan warga Babel melalui revitalisasi kembali terhadap sektor pengawasan pertambangan timah.

Hal tersebut disampaikan usai gelaran dengar pendapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Babel, Selasa (20/6).

"DPRD mengapresiasi upaya ini dan sudah beberapa kali merekomendasikan agar Gubernur terus meningkatkan upayanya dengan mendesak pihak ICDX untuk memberikan kontribusi yang lebih jelas kepada daerah guna meningkatkan taraf pembangunan sosial dan ekonomi. Disisi lain level penyeludupan timah pun kian meningkat, bentuknya bukan hanya pasir lagi tetapi sudah berwujud batangan. Oleh karena itu kita di DPRD selaku wakil rakyat mengharapkan izin perdagangan timah antar pulau dapat ditinjau kembali," ungkap Amri Cahyadi.

Selain berkaitan dengan pengawasan, ada banyak komponen yang menjadi topik bahasan Forkompimda.

Satu di antaranya masih berkaitan dengan Permendag Nomor 33 yang mengatur persoalan ekspor timah.

Sebagaimana diketahui publik bahwa timah telah dimanfaatkan untuk skala luas guna memenuhi berbagai kebutuhan industri dan rumah tangga.

Adapun timah murni batangan memiliki kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9% dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah oleh smelter.

Timah solder memiliki kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99,7% yang digunakan untuk menyolder dan mengelas.

Sedangkan barang lainnya dari timah memiliki kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96% dalam bentuk pelat, lembaran, strip, foil, pembuluh, pipa, alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa, tempat atau kotak sigaret, asbak, peralatan rumah tangga lainnya, dan tabung yang dapat dilipat.

"Kita juga memerlukan perda zonasi yang kuat yang akan menjadi rujukan sekaligus sebagai regulasi yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," tutup Amri. (adv/Suhaili-Humas DPRD/may)‎